Sekilas Info :

Sabtu, 28 April 2012

Parpol Lebih Maju Dibanding LSM

Jakarta, (Suara LSM) - Ide regulasi bagi LSM dicurigai untuk membungkam gerakan masyarakat sipil yang kritis di Indonesia. Padahal, selama ini mereka menjadi bagian dari modal diplomasi luar negeri Presiden Yudhoyono. Dan jika pemerintah sekarang benar-benar ingin membungkam LSM dengan regulasi, dinilai, mirip Pemerintah Orde Baru yang dahulu membungkam LSM dengan UU Nomor 18 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Belakangan ini, ide regulasi LSM kembali muncul dengan alasan sebagian dari lembaga itu telah merugikan negara dan banyak yang tidak akuntabel. Akuntabilitas memang menjadi salah satu isu krusial di kalangan LSM. Terutama ketika banyak muncul LSM “pelat merah”, yaitu LSM yang sengaja didirikan pejabat pemerintah tertentu untuk mengamankan posisi mereka. Dari sisi transparansi dan pelaporan keuangan, partai politik dianggap lebih maju dibandingkan dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Pelaporan keuangan parpol pada saat kampanye terlaksana karena ada undang-undang yang mengharuskannya. Pengajar Universitas Hasanuddin, Adi Suryadi Culla, yang menulis disertasi tentang LSM di Jakarta, beberapa waktu lalu, sependapat dengan gagasan mengenai urgensi audit keuangan LSM sebagai penanda prinsip akuntabilitas dan transparansi. Harus diakui, untuk soal pelaporan keuangan, ironisnya kalangan LSM justru ketinggalan dibandingkan dengan pemerintah dan juga parpol yang selama ini selalu dikritiknya. Kalaupun tidak sampai pada audit keuangan seperti layaknya perusahaan swasta, LSM cukup mengumumkan secara terbuka kondisi keuangannya. Anggota Komisi II DPR, Agus Condro Prayitno (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jawa Tengah VIII), sependapat dengan usul audit keuangan LSM. Pada prinsipnya, penggunaan dana yang berasal dari publik harus dipertanggungjawabkan kepada publik juga. Ketika kebanyakan LSM ditengarai lebih banyak menerima dana bantuan asing, hal itu bagi Agus justru memperkuat keharusan audit keuangan LSM. Audit semakin diperlukan agar semua mengetahui sumber dana dan kepentingan apa yang dibawa terkait dengan dana tersebut. Di tempat terpisah, Rafendi Djamin dari Human Rights Working Group curiga, ide regulasi bagi LSM dimaksudkan untuk membungkam gerakan masyarakat sipil yang kritis di Indonesia. Padahal, selama ini mereka menjadi bagian dari modal diplomasi luar negeri Presiden Yudhoyono. Jika pemerintah sekarang benar-benar ingin membungkam LSM dengan regulasi, menurut Rafendi, itu mirip Pemerintah Orde Baru yang dahulu membungkam LSM dengan UU Nomor 18 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. “Dahulu, UU itu dipakai untuk membatasi YLBHI dan membungkam aksi di Waduk Kedung Ombo, Jawa Tengah,” kenang dia. Belakangan ini, lanjut Rafendi, ide regulasi LSM kembali muncul dengan alasan sebagian dari lembaga itu telah merugikan negara dan banyak yang tidak akuntabel. Akuntabilitas memang menjadi salah satu isu krusial di kalangan LSM. Terutama ketika banyak muncul LSM “pelat merah”, yaitu LSM yang sengaja didirikan pejabat pemerintah tertentu untuk mengamankan posisi mereka. Untuk mengatasi hal ini, tutur Rafendi, kalangan LSM sebenarnya sudah berusaha membangun kode etik dan meningkatkan kredibilitas serta imparsialitas. Diharapkan, masyarakat dapat mengetahui mana LSM yang benar dan mana yang tidak. (Kps)

0 komentar:

Posting Komentar