Jakarta, (Suara LSM) - Terkait pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, pegawai negeri sipil (PNS) di ibukota dinilai tidak netral. Netralitas PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menjelang pemilihan gubernur juli 2012, dipertanyakan. Banyak oknum PNS yang terindikasi dan mulai terkontaminasi. Belakangan beberapa pejabat secara terbuka ikut dalam upaya mencari dukungan bagi salah ssatu pasangan calon gubernur.
Seperti yang diduga dilakukan Walikota Jakarta Timur Murdhani yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi). Murdhani mengeluarkan instruksi yang dinilai bernuansa politis, yakni mengarahkan seluruh anggota Forkabi untuk memberi dukungan kepada pasangan calon Fauzi Bowo, Nachrowi Ramli.
Bagi anggota Forkabi yang tidak mendukung pasangan yang diusung Partai Demokrat itu terancam sanksi pemecatan. Makanya organisasi massa putera asli Jakarta itu menjadi bergejolak.
“Murdhani selaku walikota dan seluruh PNS yang menjabat di ormas-ormas, jangan menggunakan kewenangan untuk tujuan politik praktis” ujar Wakil Ketua DPRD Golkar DKI Jakarta Asraf Ali, belum lama ini.
Menurut Asraf, Forkabi bukan parpol yang bisa memaksa anggotanya mendukung pendukung calon tertentu. Apalagi anggota Forkabi berasal dari berbagai parpol.
“Biarkan anggota mengikuti parpol masing-masing dalam berkreasi. Kewenangan sebagai ketua umum jangan disalahgunakan,” tandas Ketua Bidang Politik dan Hukum Forkabi itu.
Bahkan, Asraf mengingatkan Murdhani agar tidak memunculkan kebijakan yang tidak populis. Apalagi sampai terlibat politik praktis.
“Sangat disayangkan sebab ancaman pemecatan anggota dikeluarkan pada rapat kerja resmi di Hotel Bidakara.”
Dia sangat menentang kebijakan Murdhani sebab dianggap menyalahi AD/ART Forkabi yang bersifat independent.
“Saya bersedia dipecat karena menentang kebijakan yang melanggar aturan. Kalau Golkar sudah jelas mengusung Alex Noerdin. Ini yang saya patuhi,” tegas dia.
Menyoal netralitas PNS, pengamat politik perkotaan, Amir Hamzah mengatakan, seharusnya Walikota Jakarta Timur Murdhani menegakkan netralitas PNS.
“Ini bisa jadi bumerang. Sebab walikota di Jakarta bukan otonom karena bukan dipilih rakyat. Mereka adalah PNS,” tuturnya.
Secara etika, lanjut Amir, Murdhani sepantasnya mundur dari jabatan walikota sekaligus pensiun dari PNS bila ingin menggalang dukungan bagi salah satu calon gubernur. “Bisa dikatakan telah terjadi Pretoria politik atau penghianatan pasukan Romawi kepada rajanya. Seolah-olah membela, padahal justru menghancurkan guna merebut tahta raja,” tukasnya.(*)
Seperti yang diduga dilakukan Walikota Jakarta Timur Murdhani yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi). Murdhani mengeluarkan instruksi yang dinilai bernuansa politis, yakni mengarahkan seluruh anggota Forkabi untuk memberi dukungan kepada pasangan calon Fauzi Bowo, Nachrowi Ramli.
Bagi anggota Forkabi yang tidak mendukung pasangan yang diusung Partai Demokrat itu terancam sanksi pemecatan. Makanya organisasi massa putera asli Jakarta itu menjadi bergejolak.
“Murdhani selaku walikota dan seluruh PNS yang menjabat di ormas-ormas, jangan menggunakan kewenangan untuk tujuan politik praktis” ujar Wakil Ketua DPRD Golkar DKI Jakarta Asraf Ali, belum lama ini.
Menurut Asraf, Forkabi bukan parpol yang bisa memaksa anggotanya mendukung pendukung calon tertentu. Apalagi anggota Forkabi berasal dari berbagai parpol.
“Biarkan anggota mengikuti parpol masing-masing dalam berkreasi. Kewenangan sebagai ketua umum jangan disalahgunakan,” tandas Ketua Bidang Politik dan Hukum Forkabi itu.
Bahkan, Asraf mengingatkan Murdhani agar tidak memunculkan kebijakan yang tidak populis. Apalagi sampai terlibat politik praktis.
“Sangat disayangkan sebab ancaman pemecatan anggota dikeluarkan pada rapat kerja resmi di Hotel Bidakara.”
Dia sangat menentang kebijakan Murdhani sebab dianggap menyalahi AD/ART Forkabi yang bersifat independent.
“Saya bersedia dipecat karena menentang kebijakan yang melanggar aturan. Kalau Golkar sudah jelas mengusung Alex Noerdin. Ini yang saya patuhi,” tegas dia.
Menyoal netralitas PNS, pengamat politik perkotaan, Amir Hamzah mengatakan, seharusnya Walikota Jakarta Timur Murdhani menegakkan netralitas PNS.
“Ini bisa jadi bumerang. Sebab walikota di Jakarta bukan otonom karena bukan dipilih rakyat. Mereka adalah PNS,” tuturnya.
Secara etika, lanjut Amir, Murdhani sepantasnya mundur dari jabatan walikota sekaligus pensiun dari PNS bila ingin menggalang dukungan bagi salah satu calon gubernur. “Bisa dikatakan telah terjadi Pretoria politik atau penghianatan pasukan Romawi kepada rajanya. Seolah-olah membela, padahal justru menghancurkan guna merebut tahta raja,” tukasnya.(*)
Jakarta Time
0 $type={blogger}:
Posting Komentar