Disdik Kabupaten Cirebon Dinilai Tak Mampu Kelola Bantuan Gubernur

Cirebon, (SUARA LSM) - Pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, dinilai tidak mampu mengelola Bantuan Gubernur (bangub) Jawa Barat untuk pembangunan sarana pendidikan tahun 2009. Ini terjadi khususnya bagi peningkatan mutu sarana dan prasarana SMAN maupun SMKN.

Salah satu Kepala Sekolah SMAN penerima bangub 2009, yang namanya enggan ditulis mengungkapkan, hingga kini meski dana dari provinsi sudah masuk ke setiap rekening masing-masing sekolah sejak Mei 2010 namun sampai sekarang pelaksanaannya belum juga terealisasi.

Sumber tadi menyebutkan, ada sebanyak 15 sekolah SMAN/SMKN di Kabupaten Cirebon tahun 2009 lalu menerima bantuan Gubernur Jawa Barat, masin masing sekolah menerima Rp250 juta sampai Rp325 jutaan.

Bantuan Gubernur itu dialokasikan untuk pengadaan alat peraga dan alat laboratorium, kata sumber tadi kepada Pelita, Kamis (22/7).

Di dalam pelaksanaannya, entah karena kebijakan apa, pengadaan kebutuhan tiap sekolah dalam pemanfaatan bangub tersebut didrop Disdik, dan tidak ditangani langsung oleh masing-masing sekolah. Waktu itu, sepakat jika barang dikirim, sekolah baru bayar, kata kepala sekolah tadi.

Namun sampai sekarang, hingga sampai di bulan Juli 2010 bantuan tersebut belum juga diterima masing-masing sekolah. Sampai kapan kami harus menunggu dengan kepastian yang tidak jelas, kata sumber kepala sekolah tadi.

Sementara itu, ketika hal ini dikonfirmasikan kepada pejabat yang berkompeten di Disdik Kabupaten Cirebon menyatakan, permasalahan lambannya pelaksanaan panyaluran bantuan gubernur untuk SMAN/SMKN tahun 2009 di Kabupaten Cirebon terkendala pada administrasi saja.

Kendalanya hanya administrasi saja. Tapi tidak benar jika semuanya belum tersalurkan, sebab ada juga yang sudah disalurkan, kata Edi.

Ketika ditanya soal adanya rekening nyasar, Edi pun mengakui. Namun lucunya, ia malah balik bertanya kepada wartawan mengenai tidak lanjut masalah rekening nyasar tersebut. Iya, gimana tuh kelanjutannya, tanya Edi.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kabid Dikmen Dra Hj Dewi Nurhuela, masih belum bisa dikonfirmasi. Beberapa kali ketika hendak dikonfirmasi selalu saja tidak pernah ada di ruang kerjanya.

Mengomentari permasalahan ini, Koordinator Forum Mahasiswa Reformasi (FMR) Endin mengatakan, pemerintah daerah harus lebih bijak dan kooperatif dengan persoalan tersebut. Sebab kata dia, ini menyangkut kebutuhan dunia pendidikan.

Jangan sampai dana yang sudah ada tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana waktu yang telah ditentukan, tukasnya. (net)