“Kami mengandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk bertindak sebagai pengawas dalam proses perekrutan PNS,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar usai penandatanganan kesepakatan kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan ICW di kantor Kemenpan-RB, kemarin.
Menurut Azwar, kerja sama ini merupakan bagian dari pengembangan sistem anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses seleksi PNS sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi. Ia pun berharap, kerja sama ini menghasilkan proses perekrutan PNS yang baik dan berkualitas.
Apalagi, tahun ini penerimaan CPNS reguler atau melalui jalur umum akan kembali dibuka dengan berakhirnya pemberlakuan moratorium. Dari 60 ribu orang yang dijatahi, baru sekitar 20 ribu lowongan untuk daerah maupun pusat. Sementara yang baru disetujui sekitar 10 ribu orang. Bahkan, sudah ada 10 universitas yang diajak untuk bekerja sama.
Azwar mengatakan, dalam proses penyaringan PNS ini nantinya akan menggunakan sembilan langkah. Kesembilan langkah itu tentunya bertujuan untuk menciptakan penyeleksian CPNS secara fair dan terbuka. Termasuk di dalamnya upaya promosi tentang pengadaan perekrutan PNS kepada masyarakat.
“Langkah ini menepis pendapat masyarakat kalau nggak punya pelincin nggak usah jadi PNS. Tes masuk CPNS dijadwalkan akan dilakukan akhir tahun ini,” ucapnya.
Dia menyatakan, penerimaan CPNS tersebut dibuka untuk seluruh departemen dan pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten dan kota melalui jalur umum yang didasari analisa jabatan.
“Tapi syaratnya daerah harus membuat analisa kebutuhan, apa yang sudah ada dan apa yang belum ada,” jelasnya.
Di samping itu, pemerintah tidak akan menerima permohonan pengangkatan calon PNS di daerah jika pemerintah daerah tidak menyampaikan peta jabatan. Untuk itu, Azwar meminta pemerintah daerah terlebih dahulu mengajukan permohonan pengangkatan pegawai sesuai kebutuhan untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Koordinator ICW Danang Widoyoko menyambut baik ajakan Kemenpan-RB ini. Menurutnya, apabila seleksi CPNS dilakukan dengan baik dan bersih akan menghasilkan pelayan masyarakat yang baik pula.
“ICW mau bekerja sama karena ini demi kepentingan kita semua. Untuk menjaga independensi, ICW melakukan ini tanpa menggunakan uang dari APBN,” ungkap Danang.
Menurut dia, keberadaan PNS menyangkut kepentingan semua masyarakat. Sebab itu, PNS yang terpilih harus berkualitas. (miol)
0 $type={blogger}:
Posting Komentar