Sekilas Info :

Selasa, 12 Juni 2012

Untuk Mempercepat Pembangunan, Papua Dapat Rp 7,3 Triliun

KOTA SORONG, (Suara LSM) - Kepala Biro Keuangan Provinsi Papua, Dr Achmad Hatari, MSi, mengatakan, tahun 2012 ini Provinsi Papua mendapat Rp 7,3 triliun untuk mempercepat pembangunan di provinsi itu.
Dari dana sebesar itu, 65 persennya diperuntukkan buat belanja publik serta sisanya untuk infrastruktur dan belanja pegawai. Hingga Juni 2012 ini, sesuai pantauan, anggaran tersebut benar-benar sudah terserap untuk pembangunan masyarakat Papua.
"Setiap kampung di Provinsi Papua menerima Rp 100 juta hingga Rp 150 juta. Khusus untuk Kabupaten Kerom, karena masyarakat proaktif mengelola keuangan pembangunan dengan baik, maka setiap kampung menerima Rp 1 miliar," kata Hatari kepada wartawan seusai menghadiri pelantikan Wali Kota Sorong Drs Ec. Lamber Jitmau dan Wakil Wali Kota Sorong dr Pahima Iskandar masa bakti 2012-2017, di Kantor Wali Kota Sorong, siang kemarin.
Dikatakan Hatari, pengelolaan anggaran di Provinsi Papua sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Lebih khusus lagi, perencanaan pembangunan itu mulanya dijaring dari kebutuhan masyarakat kampung-kampung. Dengan demikian, masyarakat tidak protes lagi karena pembangunan di kampung-kampung mereka itu berdasarkan kebutuhan mereka sendiri.
Menurut Hatari, untuk membayar suatu proyek, itu sangat ketat, mulai dari pemeriksaan berbagai institusi terkait hingga terakhir di keuangan. Pengawasan keuangan untuk menghindari terjadinya spekulasi data yang menyimpang untuk menguntungkan seseorang atau orang lain. Dengan demikian, masyarakat Papua dapat menikmati kesejahteraan hidup ke depan.
Nah, untuk memberikan pelayanan pembangunan yang baik kepada masyarakat Papua, maka pembangunan itu harus seperti yang dilaksanakan oleh Provinsi Papua, yaitu pembangunan dimulai dari kampung-kampung terpencil ke perkotaan.
Satu hal yang penting saat ini di Papua adalah masyarakat di daerah-daerah terpencil sangat membutuhkan bantuan pemerintah, seperti dana respek dan lainnya. "Masyarakat kampung-kampung terpencil menginginkan pembangunan berlanjut seperti yang diterapkan Pemerintah Provinsi Papua saat ini," kata Hatari. (net)

0 komentar:

Posting Komentar