JAKARTA, (SUARA LSM) -.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui bahwa praktik korupsi makin meluas. Menurut SBY, korupsi telah menjangkiti kalangan birokrasi hingga tingkat paling bawah.
Hal itu disampaikan SBY saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPR dan DPD di Jakarta, Kamis (16/8). Menurut SBY, korupsi merupakan isu terpenting. Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi penopang pembangunan.
"Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang seharusnya meningkat pesat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, menjadi terhambat karena praktik yang tidak terpuji ini," kata SBY.
Dengan bahasa tegas SBY menegaskan, tidak boleh ada kongkalikong antara pemerintah, DPR dan dunia usaha untuk menguras uang APBN dan APBD. "Namun harus saya akui, ternyata masih banyak pelaku tindak pidna korupsi baik di jajaran pemerintahan, pemda, DPR dan DPRD hingga aparat penegak hukum," ucapnya.
Diakuinya pula, diminasi tindak pidana korupsi semakin meluas dan membesar hingga ke pelosok daerah yang meliputi rekrutmen pegawai di kalangan birokrasi, proses pengadaan barang dan jasa, hingga di sektor pelayanan publik. "Modusnya pun beragam, mulai dari yang sederhana berupa suap dan gratifikasi, hingga yang paling kompleks dan mengarah tindak pidana pencucian uang," bebernya.
Karenanya SBY berharap pemberantasan korupsi jangan sampai mengendur. SBY mengingatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi penegak hukum, harus betul-betul saling mendukung dan menguatkan.
Menurutnya, hukum harus ditegakkan dan jangan sampai ada sikap tebang pilih sehingga memberi efek jera sekaligus menciptakan keadilan dan kesetaraan di depan hukum. SBY meminta BPK, KPK, Polri, Kejaksaan Agung dan BPKP untuk benar-benar bisa mencegah praktek korupsi dana APBN dan APBD.
"Negara kita bekerja keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara, agar kita memiliki anggaran yang makin besar untuk membiayai pembangunan. Bayangkan jika dana yang dengan segala keringat dapat kita sediakan dalam APBN dan APBD itu harus dikorupsi," tandasnya.
SBY juga meminta di antara lembaga penegak hukum tidak menonjolkan ego masing-masing. "Sikap saya jelas, bahwa antar penegak hukum harus menjalin kebersamaan, bukan bersaing secara tidak sehat dan saling melemahkan. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu, adalah kuncinya. Jika terjadi perbedaan pandangan, proses hukum harus tetap berjalan lurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Karena itu, menegakkan hukum terletak pada keberpihakan untuk mengungkap penyimpangan, bukan untuk menutup-nutupinya," katanya.
Meski demikian SBY memberi apresiasi khusus kepada KPK. "Peran KPK sangat penting. Kita berterima kasih kepada KPK atas ketegasan dan kerja kerasnya. Tentu saja kita juga mendorong jajaran Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan jajaran Mahkamah Agung untuk juga melakukan hal yang sama," tuturnya.(net)
Hal itu disampaikan SBY saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPR dan DPD di Jakarta, Kamis (16/8). Menurut SBY, korupsi merupakan isu terpenting. Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi penopang pembangunan.
"Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang seharusnya meningkat pesat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, menjadi terhambat karena praktik yang tidak terpuji ini," kata SBY.
Dengan bahasa tegas SBY menegaskan, tidak boleh ada kongkalikong antara pemerintah, DPR dan dunia usaha untuk menguras uang APBN dan APBD. "Namun harus saya akui, ternyata masih banyak pelaku tindak pidna korupsi baik di jajaran pemerintahan, pemda, DPR dan DPRD hingga aparat penegak hukum," ucapnya.
Diakuinya pula, diminasi tindak pidana korupsi semakin meluas dan membesar hingga ke pelosok daerah yang meliputi rekrutmen pegawai di kalangan birokrasi, proses pengadaan barang dan jasa, hingga di sektor pelayanan publik. "Modusnya pun beragam, mulai dari yang sederhana berupa suap dan gratifikasi, hingga yang paling kompleks dan mengarah tindak pidana pencucian uang," bebernya.
Karenanya SBY berharap pemberantasan korupsi jangan sampai mengendur. SBY mengingatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi penegak hukum, harus betul-betul saling mendukung dan menguatkan.
Menurutnya, hukum harus ditegakkan dan jangan sampai ada sikap tebang pilih sehingga memberi efek jera sekaligus menciptakan keadilan dan kesetaraan di depan hukum. SBY meminta BPK, KPK, Polri, Kejaksaan Agung dan BPKP untuk benar-benar bisa mencegah praktek korupsi dana APBN dan APBD.
"Negara kita bekerja keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara, agar kita memiliki anggaran yang makin besar untuk membiayai pembangunan. Bayangkan jika dana yang dengan segala keringat dapat kita sediakan dalam APBN dan APBD itu harus dikorupsi," tandasnya.
SBY juga meminta di antara lembaga penegak hukum tidak menonjolkan ego masing-masing. "Sikap saya jelas, bahwa antar penegak hukum harus menjalin kebersamaan, bukan bersaing secara tidak sehat dan saling melemahkan. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu, adalah kuncinya. Jika terjadi perbedaan pandangan, proses hukum harus tetap berjalan lurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Karena itu, menegakkan hukum terletak pada keberpihakan untuk mengungkap penyimpangan, bukan untuk menutup-nutupinya," katanya.
Meski demikian SBY memberi apresiasi khusus kepada KPK. "Peran KPK sangat penting. Kita berterima kasih kepada KPK atas ketegasan dan kerja kerasnya. Tentu saja kita juga mendorong jajaran Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan jajaran Mahkamah Agung untuk juga melakukan hal yang sama," tuturnya.(net)
Jakarta Time
0 $type={blogger}:
Posting Komentar