Sekilas Info :

Senin, 06 Agustus 2012

SBY Diminta Hindari Intervensi Konflik KPK Vs Polri

Presiden SBY

JAKARTA, (SUARA LSM) - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu ikut-ikutan terlibat dalam konflik antara Polri dan KPK terkait penanganan dugaan korupsi proyek simulator uji SIM. Ketua Presidium IPW, Neta S Pane menegaskan, jika SBY terjun lebih jauh menengahi KPK dan Polri, hal itu justru bisa dianggap intervensi.

Menurut Neta, keterlibatan SBY juga bisa dianggap sebagai pemihakan yang dalam jangka panjang akan menimbulkan politik balas budi. "Ujung-ujungnya, jika SBY membela KPK, SBY akan meminta konsensi pada KPK agar kasus-kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh Demokrat dilenyapkan. Padahal saat ini cukup banyak tokoh-tokoh Demokrat yang terlibat korupsi sedang ditangani KPK," katanya, Minggu (3/8).

Neta menambahkan, sedari awal penanganan kasus dugaan korupsi proyek simulator itu sudah banyak keanehan. Jika SBY cawe-cawe, sebagai presiden akan terjebak dalam keanehan-keanehan yang diciptakan KPK," kata Neta.

Lebih lanjut Neta mengatakan, keanehan yang diciptakan KPK antara lain terkait jinvestigasi bersama dengan Polri. "Dasar hukum apa yang dipakai KPK, dalam satu kasus bisa ditangani dua institusi (KPK-Polri)," kata Neta.

Menurutnya, jika KPK memang punya bukti-bukti kuat semestinya bisa mengusut kasus simulator SIM tersebut tanpa harus melibatkan polisi. "KPK harus punya keberanian dan ketegasan. KPK jangan banci," tegasnya.

Meski demikian IPW tetap memberi apresiasi atas langkah Polri karena telah menetapkan lima tersangka kasus simulator SIM. Dia menilai langkah tersebut sebagai tamparan bagi KPK karena komisi pimpinan Abraham Samad itu bekerja lambat.  

"IPW sendiri saat ini sedang melakukan investigasi terhadap dugaan korupsi di Polri yang diduga melibatkan sejumlah jenderal Polri. Dugaan korupsi itu terjadi di Lembang, di Cikeas dan di Cipinang, Jakarta Timur," pungkasnya. (jpnn)

0 komentar:

Posting Komentar