Sekilas Info :

Senin, 10 September 2012

Bongkar Korupsi di Banggar DPR


JAKARTA, (SUARA LSM) - Satu persatu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI masuk bui. Setelah mantan bendahara Partai Demokrat (PD), M. Nazarudin, Anggota Komisi X, Angelina ‘Angie’ Sondakh, Anggota Partai Amanat Nasional (PAN), Wa Ode Nurhayati, dan Zulkarnaen Djabar dari Parta Golkar, kemungkinan akan ada lagi anggota Banggar lainnya yang menyusul masuk bui.
“Banggar telah menyalahi haknya sebagai lembaga budgeting. Banggar malah identik dengan lembaga bagi-bagi proyek para elit parpol. Itu sebabnya tak heran jika banyak pihak menyebut Banggar sarang perampok yang didalamnya berisi para anggota parpol untuk mencari celah korupsi,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Iberamsyah kepara Harian Terbit, Sabtu (8/9).
Menurut dia, hampir seluruh elit parpol yang duduk di Banggar para perampok yang diminta partainya untuk mencari uang dengan alasan demi menghidupkan mesin politik partai. Faktanya, uang yang mereka terima menjadi bancakan untuk dinikmati sekelompok mereka saja.
“Inilah fakta yang terjadi saat ini dimana para wakil rakyat kita tak lagi memikirkan nasib rakyatnya sendiri. Mereka sudah tak pantas disebut wakil rakyat tapi para perampok uang rakyat,” tandasnya.
Hak Budget yang dimiliki DPR, kata dia, telah berubah menjadi hak untuk korupsi. Inilah korupsi yang dianggap legal. Legal karena korupsi justru bersarang di Banggar DPR. Jadi, Banggar tak ubahnya calo yang menyesatkan arah kebijakan dengan memelintir peruntukan anggaran kemudian mengisapnya demi kepentingan sempit, yaitu pribadi, daerah, dan kelompok.
“Karenanya, keberadaan badan ini lebih banyak mudaratnya daripada maslahat. Badan itu telah menjadi pusat korupsi yang paling gemuk. Sudah banyak anggota DPR masuk penjara, tetapi mestinya lebih banyak lagi yang menjadi terpidana bila korupsi yang bersarang di Banggar DPR dibongkar tuntas,” katanya.
Iberamsyah menegaskan, lebih baik Badan Anggaran DPR dibubarkan. Hak Budget dikembalikan untuk diurus secara terbuka oleh setiap komisi sesuai bidang masing-masing.
Elit Parpol
Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan menganalogikan Banggar sebagai sarang koruptor. Sebab setiap proses penganggaran proyek harus melalui badan tersebut. “Banggar tak lebih dari sarang para koruptor dari para elit parpol,” katanya.
Menurutnya penentuan anggaran umumnya diputuskan komisi-komisi di DPR-RI sebagai perwakilan partai politik. Di sinilah kongkalingkong bisa terjadi antara komisi dan di kementerian karena mereka yang menentukan siapa pemenang tender sebuah proyek. Namun, tanpa proses melalui banggar, anggaran sulit turun. “Di sinilah kongkalingkong atau praktek suap terjadi agar anggaran bisa turun,” kata Ade.
Ia melanjutkan Banggar yang terlalu kuat seringkali melakukan potong jalur atau tidak menaati prosedur resmi dalam menyusun anggaran. Banggar seringkali melewati proses pembahasan anggaran di komisi dan langsung menentukan besaran anggaran serta alokasinya. “Seperti kasus korupsi Alquran. Kekuasaan yang kuat sering disalahgunakan untuk mencari rente,” katanya
Bagi-bagi proyek di banggar, kata dia, merupakan bagian dari ‘bancakan politik’ atas proyek-proyek pemerintah. Anggota partai di Banggar DPR yang mendapatkan tender berasal dari berbagai partai besar, menengah, dan kecil dibagi sesuai dengan proyek yang diajukan kementerian/lembaga pemerintah. Banggar layaknya mesin uang bagi partai yang memiliki anggota di alat kelengkapan DPR tersebut. “Jadi tak heran jika rakyat mendesak agar Banggar DPR segera dibubarkan,” tandasnya.(net)

0 komentar:

Posting Komentar