Tingkat Korupsi di DKI Jakarta Tertinggi

JAKARTA, (SUARA LSM) - Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menempatkan DKI Jakarta di posisi pertama sebagai pemerintah provinsi (pemprov) terkorup lantaran diduga paling marak melakukan tindak pidana korupsi.  Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), menganggap hal itu adalah wajar.

"Wajar, DKI Jakarta itu nomor satu," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, Selasa, (28/8/2012).

Bagi FITRA temuan PPATK itu wajar, karena alokasi anggaran DKI Jakarta paling besar bila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Dengan demikian potensi korupsi bisa terbilang cukup besar. "Jadi, peredaran duit atau transaksi keuangaan, paling banyak diprovinsi DKI. Dan ini masih terut terjadi," ujar Uchok.

Diketahui, APBD 2012 DKI Jakarta sebesar Rp 36,02 triliun. Dan dalam APBD-Perubahan 2012, pemprov yang dipimpin oleh gubernur Fauzi Bowo itu mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 5,33 triliun menjadi Rp 41,35 triliun.

Sebelumnya, PPATK melansir, pemprov yang paling tinggi diduga melakukan tindak pidana korupsi adalah Pemprov DKI Jakarta di posisi pertama dengan 46,7 persen, menyusul Jawa Barat dengan 6,0 persen, Kalimantan Timur 5,7 persen, Jawa Timur 5,2 persen.

Kemudian, Jambi 4,1 persen, Sumatera Utara 4,0 persen, Jawa Tengah 3,5 persen, Kalimantan Selatan 2,1 persen, Nangroe Aceh Darussalam 2,1 persen, Papua 1,8 persen.

Adalah Kepulauan Bangka Belitung sebagai pemprov yang paling rendah diduga melakukan korupsi dengan 0,1 persen.

PPATK menyatakan, tingkat korupsi di Jakarta banyak modusnya, di antaranya dengan cara memindahkan dana anggaran APBD ke rekening pribadi para bendaharawan, termasuk yang bukan dilakukan bendaharawan.

KPK Selidiki 

Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut tingkat korupsi di DKI Jakarta tertinggi. KPK pun sudah mendapat laporan soal itu. KPK kini tengah mendalami data-data.

"Dugaan saya masih di Dumas ya, masih pengumpulan bahan dan keterangan. Penyelidikan tertutup," jelas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (29/8/2012).

Bambang menegaskan, data awal soal temuan PPATK itu sudah dipegang. "Ada yang mengadu ya," imbuhnya.

Sebelumnya PPATK mengungkap temuan soal pemerintah provinsi yang diduga paling marak melakukan tindak pidana korupsi. Dari data yang dilansir, Pemerintah provinsi DKI Jakarta berada di urutan pertama dengan presentase 46,7 persen, dan urutan ahir Kepulauan Bangka Belitung 0,1 persen.

"Jakarta paling tinggi tingkat korupsinya dilihat data per-provinsi," ujar Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso, dalam pesan singkat kepada detikcom, Senin (27/8/2012).

Sedang Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menegaskan, pihaknya siap terbuka soal data temuan PPATK itu. Pihaknya pun siap bekerjasama.

"Silakan diperiksa, kita tidak akan menutupi, menghalangi atau mempersulit," jelas Foke.(net)