JAKARTA, (SUARA LSM) - Pakar hukum Universitas Indonesia (ui), yang juga mantan Anggota Tim 8, Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa pimpinan Polri telah membawa institusi kepolisian untuk berjarak dan dijauhi oleh publik.
"Saat semalam ada upaya hendak menciduk penyidiknya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kompol Novel Baswedan atas dugaan kejahatan yang dilakukan pada tahun 2004," kata Hikmahanto di Jakarta, Sabtu (6/10).
Pimpinan Polri tidak sensitif ketika mengambil kebijakan tersebut, dan menganggap publik bodoh, dan menganggap publik akan mudah mengikuti alur argumentasi yang diberikan oleh Polda Bengkulu berikut buktinya.
"Bahkan pimpinan Polri tidak memiliki sensitifitas pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah dihadang oleh banyak masalah," kata Hikmahanto.
Seharusnya, pimpinan Polri tidak menambah pekerjaan Presiden SBY tetapi justru meringankan beban beliau. "Publik saat ini sudah sangat cerdas, dimana ketika mereka mendukung KPK sebenarnya yang mereka dukung bukanlah institusinya melainkan upaya melawan korupsi," kata Hikmahanto.
Publik juga paham mereka tidak bermusuhan dengan Polri sebagai institusi, karena institusi Polri sampai kiamat akan tetap eksis dan dibutuhkan untuk ketertiban.
"Saat ini yang dilawan publik adalah pengambil kebijakan di tubuh Polri yang tidak sejalan dengan pemberantasan korupsi, dan justru melakukan pelemahan. Bahkan publik menduga ada upaya untuk melindungi individu-individu tertentu di tubuh Polri," kata Hikmahanto.
Saat ini, Presiden harus segera mengambil sikap terhadap sejumlah pimpinan Polri berikut kebijakannya sebelum terjadi eskalasi kemarahan publik, katanya.
"Saya sebagai pribadi yang mantan anggota Tim 8 dengan ini menolak dan tidak bersedia untuk diminta menjadi anggota sebuah Tim untuk melakukan verifikasi dugaan kejahatan yang dilakukan oleh penyidik KPK, bila Presiden SBY membentuk Tim semacam itu," kata Hikmahanto.
Selanjutnya, Hikmahanto akan berposisi untuk kritis terhadap kebijakan pemerintah: apakah pro atau anti terhadap pemberantasan korupsi dalam mengambil kebijakan terhadap pimpinan Polri. [Ant]
"Saat semalam ada upaya hendak menciduk penyidiknya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kompol Novel Baswedan atas dugaan kejahatan yang dilakukan pada tahun 2004," kata Hikmahanto di Jakarta, Sabtu (6/10).
Pimpinan Polri tidak sensitif ketika mengambil kebijakan tersebut, dan menganggap publik bodoh, dan menganggap publik akan mudah mengikuti alur argumentasi yang diberikan oleh Polda Bengkulu berikut buktinya.
"Bahkan pimpinan Polri tidak memiliki sensitifitas pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah dihadang oleh banyak masalah," kata Hikmahanto.
Seharusnya, pimpinan Polri tidak menambah pekerjaan Presiden SBY tetapi justru meringankan beban beliau. "Publik saat ini sudah sangat cerdas, dimana ketika mereka mendukung KPK sebenarnya yang mereka dukung bukanlah institusinya melainkan upaya melawan korupsi," kata Hikmahanto.
Publik juga paham mereka tidak bermusuhan dengan Polri sebagai institusi, karena institusi Polri sampai kiamat akan tetap eksis dan dibutuhkan untuk ketertiban.
"Saat ini yang dilawan publik adalah pengambil kebijakan di tubuh Polri yang tidak sejalan dengan pemberantasan korupsi, dan justru melakukan pelemahan. Bahkan publik menduga ada upaya untuk melindungi individu-individu tertentu di tubuh Polri," kata Hikmahanto.
Saat ini, Presiden harus segera mengambil sikap terhadap sejumlah pimpinan Polri berikut kebijakannya sebelum terjadi eskalasi kemarahan publik, katanya.
"Saya sebagai pribadi yang mantan anggota Tim 8 dengan ini menolak dan tidak bersedia untuk diminta menjadi anggota sebuah Tim untuk melakukan verifikasi dugaan kejahatan yang dilakukan oleh penyidik KPK, bila Presiden SBY membentuk Tim semacam itu," kata Hikmahanto.
Selanjutnya, Hikmahanto akan berposisi untuk kritis terhadap kebijakan pemerintah: apakah pro atau anti terhadap pemberantasan korupsi dalam mengambil kebijakan terhadap pimpinan Polri. [Ant]
Jakarta Time
0 $type={blogger}:
Posting Komentar