Sekilas Info :

Kamis, 04 Oktober 2012

MK Gelar Sidang Lanjutan Pembubaran Fraksi DPR


JAKARTA, (SUARA LSM) - Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (3/10) pukul 11.00 WIB, kembali menggelar sidang uji materil yang dipimpin ketua MK, Mahfud MD, tentang pembubaran fraksi di legislatif yang dimohonkan oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) Pusat.
Dalam permohonannya, GNPK menilai bahwa fraksi yang berada di dalam lembaga legislatif (MPR, DPR dan DPRD) sering melakukan pemborosan anggaran.
Sesuai agenda sidang, akan didengar keterangan para ahli, baik dari pemerintah maupun dari pemohon. Namun kedua belah pihak menyatakan tidak mengadirkan ahli. Sidang hanya berlangsung singkat, ketua majelis Mahfud MD menunda sidang hingga pekan depan untuk memberi kesempatan kepada pemohon dan pemerintah mengajukan kesimpulan.
“Selanjutnya MK akan menyusun agenda sidang untuk menyampaikan putusan,” kata Mahfud, sambil menutup sidang. Pemerintah siang itu
diwakili Direkrtur Litigasi Kemenkum HAM, Dr Mualimin Abdi, SH, MH.
Sebelumnya dari GNPK sebagai pemohon, sudah mengajukan ahli Prof Indra Samego, Prof Harun Al-Rasyid, Dr Andi Irman Putra Sidin. Sedang saksi adalah Lily Wahid dan Effendy Choiri.
“Berapa banyak biaya negara yang telah dikeluarkan selama fraksi ini masih dilembagakan atau ada pada lembaga legislatif di seluruh Indonesia,” ujar Ketua GNPK Pusat, Adi Warman di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (3/10). Adi Warman selaku pemohon, didampingi kuasa hukumnya M. Ariefsyah Matondang SH, Nur Aliem Halvaima SH, Rizky Nugraha SH, Jhon Matias SH, Mohammad Aminuddin SH.
Menurut Adi Warman, keberadaan fraksi-fraksi tersebut merupakan bagian dari struktur partai, kepanjangan tangan dan alat perjuangan partai-partai yang memiliki kursi di lembaga ini baik di tingkat nasional sampai daerah.
Selain itu, Adi Warman menganggap keberadaan fraksi di lembaga ini tidak sejalan dengan kedaulatan rakyat dikarenakan partai politik hanya dijadikan kendaraan politik.
“Sudah seharusnya kebijakan publik berpihak kepada publik bukan berpihak kepada kelompok tertentu, dan ini bisa terjadi karena putusnya komunikasi si legislatif dengan pemilihnya yakni rakyat,” kata Adi Warman.
Dengan begitu, Adi Warman menganggap fraksi dari Partai Politik mengeliminasi kedaulatan rakyat lantaran hanya mementingkan kelompok individu tertentu dan itu merupakan suatu pelanggaran.
“Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22c ayat (1) UUD 45,” kata Adi Warman.
Atas dasar itulah, GNPK hari ini menggugat Pasal 12 huruf e Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 11, Pasal 80, Pasal 301 dan Pasal 352 No. 27 tentang MPR, DPR, DPRD ke MK dan meminta MK membubarkan fraksi yang berada di MPR, DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten di Indonesia. (net)

0 komentar:

Posting Komentar