Sekilas Info :

Kamis, 04 Oktober 2012

Wapres Minta Komitmen K/L Berantas Korupsi


JAKARTA, (SUARA LSM) - Wakil Presiden (Wapres) Boediono meminta agar semua kementerian/lembaga (K/L) di tanah air memberikan komitmen yang tinggi dalam menjalankan Perpres No. 55 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).

“Saya mendapat informasi bahwa sejumlah Kementerian/ Lembaga ingin mendapatkan kepastian terkait dengan kedudukan Inpres No. 5 Tahun 2004. Saya tegaskan di sini bahwa instruksi Presiden dimaksud telah selesai dengan ditetapkannya Perpres No. 55 Tahun 2012 ini. Perpres No. 55 Tahun 2012 merupakan konsekuensi Pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi konvensi PBB anti korupsi, 2003 dengan UU No. 7 tahun 2006,” katanya dalam sosialisasi Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (3/10).

Jelas Boediono, Perpres No.55/2012 telah mengakomodasi berbagai peraturan dan perundang-undangan lainnya yang pernah dibuat sejak tahun 2003 ketika Indonesia meratifikasi konvensi PBB anti korupsi. “Oleh karena itu saya harapkan tidak ada lagi polemik mengenai hal ini. Mari kita semua bersama-sama dengan komitmen yang tinggi melaksanakan Stranas PPK sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. Kepada Menteri PAN dan RB, saya minta untuk mendukung dan bekerjasama sepenuhnya dengan Bappenas, Kemendagri, dan UKP4 dalam melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Stranas PPK ini,” katanya. 

Wapres mengatakan, Perpres No. 55/2012 telah melalui proses yang cukup panjang. Proses penyusunannya pun berlangsung sangat partisipatif dan dilakukan sejak tahun 2006. Dengan proses penyusunan yang cukup panjang tersebut diharapkan Stranas PPK dapat menjadi landasan yang lebih mantap bagi upaya pemberantasan korupsi ke depan. (net)

0 komentar:

Posting Komentar