Sekilas Info :

Jumat, 09 November 2012

Kartu Gakin Masih Berjalan, Kartu Sehat Jokowi Dinilai Tabrak Perda


Jakarta, (SUARA LSM) - Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengeluarkan Kartu Jakarta Sehat dinilai menabrak regulasi. Sebab, program serupa masih berjalan, yakni Kartu Keluarga Miskin (Gakin) yang sama-sama memberikan layanan kesehatan untuk warga ibukota yang tak mampu. 

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Johny Wenas Polii mengaku kebingungan. Ia tak habis pikir mengapa Jokowi terkesan memaksakan eksekusi programnya di tahun ini. Padahal, katanya, saat ini program-program serupa masih berjalan dengan sokongan dana dari APBD DKI 2012.

“Kenapa harus repot-repot dan nggak sabar menunggu tahun depan? Sekarang kan semua masih berlaku. Kalau tetap dilaksanakan, sama dengan menabrak Peraturan Daerah (Perda),” ingatnya.

Untuk itu, Johny mengusulkan supaya Jokowi meminta nasihat pada Biro Hukum. Setelah ada jaminan memang tak melanggar peraturan, program tersebut bisa segera direalisasikan.

“Saya menyarankan hal ini karena cinta Jokowi. Supaya aman, minta nasihat, libatkan juga Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah itu baru tentukan eksekusinya,” saran Johny.

Untuk diketahui, Jokowi sebelumnya telah gembar-gembor mulai membagikan kartu sehat pada 10 November 2012. Rencananya, sepanjang sisa tahun ini akan ada 10.000 kartu sehat yang dibagikan.

Di luar itu, program serupa telanjur dijalankan oleh gubernur sebelum Jokowi, Fauzi Bowo. Dengan alokasi anggaran Rp 800 miliar dari APBD DKI 2012, Fauzi Bowo telah menjalankan program serupa dalam format Kartu Keluarga Miskin yang pengelolaannya dilakukan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Anggota Komisi E DPRD DKI bidang Kesejahteraan Rakyat Ahmad Nawawi mengatakan, Kartu Jakarta Sehat tidak boleh menelantarkan masyarakat yang memiliki Jamkesda dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK Gakin). 

“Jaminan kesehatan harus dipertegas, jangan menyusahkan rakyat,” cetus Nawawi.

Nawawi menjelaskan, ada aduan dari warga yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan ka­rena tidak diterima oleh petugas di Puskesmas setelah menunjukkan kartu Jamkesda. “Alasan­nya karena pembuat kebijakan tersebut tidak lagi memimpin Jakarta,” katanya.

Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati menilai, perlu sinkronisasi kebijakan Kartu Sehat Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, agar warga tidak dirugikan dalam pelayanan kesehatan. “Kalau Kartu Sehat sudah diberikan kepada masyarakat, mereka tidak mengikuti BPJS kesehatan, yang rugi mereka sendiri,” katanya.

Okky mengaku khawatir, warga Jakarta yang sudah memiliki Kartu Sehat dari Pemprov tidak mau mengikuti BPJS kesehatan yang diwajibkan membayar iuran.  Hal ini, menurutya akan membahayakan BPJS kesehatan dan juga masyarakat yang tidak mengikuti program BPJS.

BPJS kesehatan, lanjutnya, bersifat nasional, sehingga berbeda dengan program Kartu Sehat Pemprov DKI yang hanya bisa digunakan di wilayah ibukota. “BPJS kesehatan ini sifatnya asu­ransi sosial. Jadi siapapun yang tidak mampu, dibayarkan pemerintah. Ini berbeda dengan program Kartu Sehat di Jakarta,” ujarnya.

Okky meminta Pemda memikirkan secara rinci terkait kebijakan Kartu Sehat tersebut, karena menyangkut kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Dia menilai, perlu ada sosialisasi mengenai pentingnya memiliki BPJS kesehatan bagi masyarakat.

Menanggapi hal ini, Gubernur Joko Widodo yakin, keputusannya meluncurkan Kartu Jakarta Pintar maupun Kartu Jakarta Sehat tak melanggar regulasi. Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan, tak ada hal prinsip yang dilanggar kecuali membuat sistemnya lebih baik.

“Ini kan proses. Kalau sistemnya nggak dibenahi, lalu bagaimana. Ini hanya membenahi sistem dan tak ada peraturan yang dilanggar,” tegas Jokowi. [net]

0 komentar:

Posting Komentar