Sekilas Info :

Kamis, 18 April 2013

KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Tender Percetakan Soal UN


JAKARTA, (SUARA LSM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera memeriksa dugaan korupsi dalam tender percetakan naskah ujian nasional (UN), yang mengakibatkan pelaksanaan ujian bagi siswa SMA mundur dan amburadul.   

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, Selasa (16/4), mendatangi Gedung KPK untuk memberikan informasi terkait penyimpangan pengadaan serta pendistribusian naskah UN.   

FITRA menyatakan, proses tender hingga akhirnya naskah terlambat didistribusikan patut dicurigai terjadi banyak penyimpangan dan korupsi.   

Sejak awal proses tender yang dimenangkan oleh PT Ghalia Indonesia Printing (GIP) sudah tercium indikasi penyimpangan. Sebab, pemenang tender tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang menawarkan harga tinggi.

“Padahal ada beberapa perusahaan yang menawarkan harga rendah dan kapasitas baik, tapi dikalahkan. Itu yang kita laporkan, dan bukti-bukti lain," kata Uchok di kantor KPK.   

FITRA  berpesan kepada KPK, agar tidak didahului oleh tim dari Kemdikbud yang dipimpin oleh Inspektorat. Sebab, jika ditangani internal Kemdikbud, dikhawatirkan semua data yang membuktikan adanya penyelewengan bisa hilang.   

FITRA menduga ada penggelembungan anggaran. Misalnya, untuk distribusi soal UN ke daerah, dianggarkan Rp 2 miliar per satu daerah, dan hal itu terlalu mahal.   

PT Ghalia misalnya, menangani 11 daerah, dia menang kontrak Rp 22 miliar. Satu daerah dapat Rp 2 miliar, tentu sebuah angka yang sangat besar, tetapi tetap saja bermasalah.   

Sementara itu, Lembaga Antikorupsi Sulawesi Utara , lewat salah satu pengurusnya,  Jemmy Tindi meminta Mendikbud mundur terkait UN tersebut.   

LSM ini juga meminta KPK segera memeriksa kasus tender pencetakan soal UN itu.   

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sekolah, Roder Nababan kepada SP di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (17/4) mengatakan, Mendikbud yang harus bertanggung jawab atas kebobrokan pelaksanaan UN.   

Karena itu, perlu ada sikap tegas dari seorang Presiden SBY untuk menyikapi kekacauan UN ini. (net)

0 komentar:

Posting Komentar