Menkeu Baru Harus Direstui AS

JAKARTA, (SUARA LSM) - Siapa figur menteri keuangan baru yang akan menggantikan Agus Martowardojo? 

Menurut politisi Partai Hanura, Fuad Bawazier, menteri keuangan baru pengganti Agus Martowardojo, yang sudah terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI), pasti orang yang direstui  Washington DS alias Amerika Serikat (AS). 

Hal itu sangat jelas dan sudah pasti, karena semua kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama ini juga pro Amerika Serikat. Maka tak mustahil Menkeu yang akan dipilih pasti yang akan membela kepentingan Barat.   

“Jadi, kalau ada yang tanya siapa orang yang akan dipilih oleh Presiden SBY sebagai Menkeu menggantikan Agus Martowardojo, ya pasti orang yang direstui oleh Washington DC. Ini mempertegas bahwa reformasi selama ini hanya melahirkan neolib, kapitalisasi, dan transaksional politik,” kata Fuad dalam diskusi di DPD RI, Jakarta, Jumat (17/5). 

Sebelumnya, nama calon Menkeu  yang akan dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah semakin jelas. 

"Calon kan sudah jelas. Sudah ada indikasi-indikasinya," kata Menteri/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana ditemui di Kantor Wapres, Kamis petang (16/5).

Armida menerangkan selama ini sudah banyak beredar nama Menkeu baru. Meski begitu, ia enggan menyebutkan calon bendahara negara ini. "Itu nanti Presiden. Jangan tanya saya ya," lanjut Armida.

Informasi saja, belakangan ini beredar nama calon menkeu. Mereka ialah Chatib Basri dan Drajad Wibowo. Ini lantaran Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang juga Plt Menkeu menyebut calon menkeu baru berasal dari kalangan pemerintahan dan bukan dari parpol.

Armida dan Wamenkeu Anny Ratnawaty juga sempat diisukan masuk dalam nominasi. Namun, Armida membantah. "Tidak, bukan saya. Itu isu dari mana?" tanyanya heran.

SBY Diminta Waspada

Sementara itu Direktur Institute for Deve¬lopment of Economics and Fi¬nance (Indef) Enny Sri Hartati menyebut setidaknya tiga syarat yang diharapkannya dipertim¬bang¬kan Presiden SBY di dalam memilih Menkeu baru.

Pertama, bebas dari afiliasi par¬pol. “Pemilu 2014 sudah se¬makin dekat, politik makin pa¬nas. Ja¬ngan sampai posisi itu di¬jadikan alat parpol untuk men¬cari pen¬danaan untuk pemilu,” jelas Sri mengutip Rakyat Mer¬deka, kemarin.

Kedua, terafiliasi dengan peng¬u¬saha hitam. Sri mengatakan, po¬sisi Menkeu sangat strategis di dalam menentukan kebijakan perekonomian. Dia ingin Menkeu baru bisa bekerja secara pro¬fesio¬nal.  Dan ketiga, menguasai ma¬salah fiskal dan mampu meng¬atasi inefisiensi anggaran.

Pihaknya mengakui, postur anggaran yang diatur Ke¬men¬terian Keuangan (Kemenkeu) ini jauh dari ideal. Anggaran APBN hanya habis untuk belanja modal dan gaji pegawai.

“Saya melihat di postur APBN ada inefisiensi, anggaran belum mendukung pro¬gram pro rakyat, tetapi lebih ba-nyak ter¬serap untuk anggaran biro¬kra¬si,” jelasnya.(Berbagai Sumber)