Rakyat Kecewa dengan Kinerja Pemerintah Lamtim

Lampung, (SUARA LSM) - Buruknya disiplin pegawai dan kurang tegasnya pengawasan yang dilakukan pihak eksekutif maupun legislatif, membuat masyarakat Lampung Timur kecewa.

Melalui Rakyat Tanpa Partai (RTP) yang mengatasnamakan masyarakat Lampung Timur, saat mengawal jalan sidang paripurna DPRD setempat, melalui koordinatornya Fauzi Ahmmad mengatakan, alasan jelas kenapa harus mengajak rakyat pada pemilu yang akan datang tidak menggunakan partai sebagai wakilnya di lembaga dewan terhormat.

“Kinerja legislatif maupun eksekutif tak bedanya panggung sandiwara yang sudah diskenariokan,” ujar Fauzi, Selasa (7/5). Salah satu faktanya, lanjut dia,  sejak Erwin Arifin menjabat Bupati menggantikan Satono, hingga 11 bulan berjalan, belum ada kejelasan nama calon wakil bupati yang diajukan ke DPRD untuk di paripurnakan. “Sementara dari pihak DPRD seakan tidak tegas, kapan masalah wakil bupati yang kosong segera dibahas,” tukasnya.

Padahal, sambung dia, sudah jelas diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 12 Tahun 2008 pasal 26 ayat 7, serta PP No 49 Tahun 2008 pasal 13 ayat 2 B, disebutkan dengan jelas bahwa dalam hal terjadi kekosongan wakil kepala daerah dari perseorangan/independen, meninggal dunia atau diberhentikan, serta tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya selama 6 bulan secara terus menerus, Kepala Daerah segera mengusulkan dua orang nama calon wakil kepala daerah sebagai penggantinya untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

“Di samping kekosongan jabatan wakil bupati,  permasalahan baru juga muncul di tengah masyarakat Lampung Timur, sehingga membuat kepercayaan rakyat terhadap wakilnya di DPRD berangsur hilang,” terang Fauzi. DRPD seakan tutup mata permasalahan dana APBD Lampung Timur yang didepositokan di bank BRI cabang Metro dan Bank Lampung.

“Sebab, dari kedua pihak saling lempar keterangan, tak jelas angka pasti uang APBD yang didepositokan,” jelasnya. Kalau APBD Lamtim tahun 2013 senilai Rp 1,3 triliun, tetapi saat dikonfirmasi. DPRD hanya mengatakan Rp 130 miliar yang didepositokan. Keterangan tersebut hasil kroscek legislatif ke pihak bank. 

“Hal ini diduga sudah ada intervensi dari pihak eksekutif agar tidak transparan dalam memberikan keterangan. Sementara dilihat dari dua lembaga tersebut, pihak legislatif maupun eksekutif, permasalahan di Lampung Timur selalu dipolitisir,” terang Fauzi. (net)