Pemerintah Tidak Serius dalam Pemberantasan Korupsi

*ICI MENOLAK SEREMONIAL

Koordinator Badan Pekerja Nasional (Ketua Umum)
Indonesia Corruption Investigation (ICI), Helmy Thaher menyerahkan kesepakatan
kepada pihak KPK di ruangan KPK beberapa waktu lalu.   

Jakarta, (Suara LSM)

Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad,  bahwa slogan pemerintah untuk membantu KPK memberantas dan mencegah, dan mengusut korupsi hanya sekedar 'lip service' atau berpura-pura, menurut Ketua Umum Badan Pekerja Nasional/Ketua Umum LSM Indonesian Corruption Investigation (ICI) Helmy Thaher, sangat tepat. 

       Ini, menurut Helmy, berarti pemerintah terkesan kurang serius dalam hal pemberantasan korupsi. “Jadi, apa yang saya prediksi selama ini benar. Apa yang didengung-dengungkan bahwa Pemerintahan SBY memprioritaskan memberantas korupsi hanya setengah hati,” ujarnya kepada Suara LSM Online, baru-baru ini di ruang kerjanya. 

   Helmy mengaku pihaknya pun semakin meragukan tekad Pemerintahan SBY yang selama ini digadang-gadang terkait pemberantasan korupsi. “Nampaknya lebih mengedepankan pemberantasan korupsi secara seremonial belaka. LSM ICI juga diundang pihak istana dalam acara terkait pemberantasan korupsi beberapa waktu lalu. Namun, saya jadi enggan hadir, karena lebih dominan seremonialnya ketimbang aksi,” tandas Helmy lagi. 

     Sungguh ironis. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I menepuk dada akan memprioritaskan pemberantasan korupsi, ternyata terkesan kurang serius alias setengah hati. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, belum lama ini mengatakan slogan pemerintah untuk membantu KPK memberantas dan mencegah, dan mengusut korupsi hanya sekedar 'lip service' atau berpura-pura.

   

Ketua KPK Abraham Samad

Menurut Samad, hal tersebut bisa dibuktikan dengan sikap pemerintah yang tidak mendukung langkah-langkah dan kebutuhan KPK untuk menangkap koruptor.

   "Kalau mereka tidak punya inisiatif, KPK tidak bisa berkembang. Sekedar lip service mendukung. Dalam konteks retorika, langkah-langkah kegiatan yang dilakukan tidak mendukung KPK. Tidak memberikan ruang supaya KPK menambah personelnya ribuan," ujar Samad saat menjadi pembicara di Grand Indonesia, belum lama ini.

   Samad pun mencontohkan pihaknya harusnya memiliki minimal fasilitas atau infrastruktur di setiap provinsi. Namun hal tersebut sulit terealisasi karena tidak ada good will eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPR).

   Masih menurut Samad, terkait soal penambahan tenaga kerja, pemerintah hanya menyetujui penambahan anggota sebanyak lebih kurang 190 personel yang baru saja direkrut.

   "Kita bukan tidak mau menambah, persoalannya jangankan menambah pegawai, kita menaikkan anggaran saja terlalu lama baru disetujui DPR," kata Samad.

   Samad khawatir ada oknum-oknum di pemerintahan yang tidak suka KPK menjadi besar karena ditunjang tenaga kerja yang besar.

   "66 penyidik saja gila-gilaan punya kerja. Jadi mereka tidak suka kalau sampai ribuan (penyidik). Ada upaya-upaya sistematis sebenarnya yang tidak terlihat langsung upaya-upaya tidak membesarkan KPK," tukas Samad.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Badan Pekerja Nasional/Ketua Umum LSM Indonesian Corruption Investigation (ICI) Helmy Thaher, juga menyeru “Selamatkan KPK, selamatkan rakyat”.
(Tato Singo)