Kamis, 20 Februari 2014

Lutfi Didesak Bereskan Carut-Marut Impor

Jakarta,Suara LSM Online - Menteri Perdagangan yang baru, Muhammad Lutfi, didesak segera menuntaskan kasus-kasus impor ilegal yang terjadi. Lutfi juga diminta bisa mengantisipasi potensi terjadinya korupsi dari skema pembagian kuota impor yang diterapkan pemerintah.
Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartanto menuturkan, saat ini berbagai kasus impor ilegal kerap terjadi. Akibatnya, masyarakat yang terkena imbasnya karena mendongkrak naiknya tingkat inflasi.
Misalnya saja, katanya, impor bawang putih yang terjadi beberapa waktu lalu. Lalu disusul impor kedelai dan impor daging yang akhirnya menyeret beberapa pejabat ke dalam lingkaran impor ilegal itu. Terbaru adalah kasus impor beras ilegal kelas medium asal Vietnam.
“Sekali lagi, rakyat yang dirugikan dengan impor ilegal itu. Kami mendesak mendag baru untuk segera mengantisipasi dan menuntaskan kasus impor ilegal,” tutur Airlangga, Kamis (13/2).
Menurutnya, pengawasan terhadap skema kuota impor juga seharusnya bisa dilakukan secara optimal oleh pihak-pihak berwenang. Ke depan, tidak ada lagi saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Implementasi UU Perdagangan
Meski memiliki waktu sempit, Lutfi diminta untuk segera mengimplementasikan Undang-Undang Perdagangan yang baru disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Ia menilai, beleid tersebut dengan jelas memberi perlindungan dan peningkatan kapasitas produk dalam negeri.
“Untuk tugas besar ini, Indonesia perlu menjalankannya dengan tegas dan efektif guna melindungi sistem perdagangan domestik, sehingga tidak merugikan masyarakat di dalam negeri,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, menyatakan nada optimisme dengan terpilihnya Lutfi. Ia melihat Lutfi sebagai sosok yang sangat mumpuni menjadi menteri perdagangan menggantikan Gita Wirjawan.
“Ia memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kualitas yang setara dengan Gita Wirjawan untuk mengangkat perdagangan kita, baik di tingkat nasional maupun internasional, bukan sosok yang asing dikalangan dunia usaha nasional,” tuturnya.
Ke depan, ia berharap menteri perdagangan yang baru mampu menstabilkan harga harga bahan pokok. Kemudian, mendag juga diminta bisa menjaga stablitas demand dan supply, baik untuk kebutuhan dunia usaha maupun masyarakat.
Terkait implementasi UU Perdagangan, Sarman berharap hal tersebut bisa segara disosialisasikan kepada segenap pelaku usaha.
“Perlu juga dibuatkan aturan turunannnya seperti peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, sehingga efektivitas UU tersebut dapat diterapkan dan dilaksanakan sebagai tatanan perdagangan kita yang selama ini masih memakai UU Perdagangan zaman Belanda,” ia menandaskan.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengharapkan menteri perdagangan yang baru dapat lebih fokus mengendalikan harga pangan, serta tidak telat memenuhi kekurangan stok bahan pangan melalui skema impor jika dibutuhkan.
“Kami mengharapkan upaya menjaga harga. Kalau seandainya ada kekurangan (stok) pangan, jangan telat mengimpor,” kata Agus usai jumpa pers Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Kamis.
Agus menilai, Lutfi harus bisa lebih responsif memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Itu karena sejauh ini kenaikan inflasi akibat gejolak harga bahan pangan turut berkontribusi pada melonjaknya inflasi.
Ia mengatakan, kendati BI memiliki tugas untuk mengendalikan inflasi. Namun, ia juga mengharapkan Kemendag juga dapat berperan dalam mengendalikan inflasi yang timbul khususnya dari bahan pangan.
Tingginya inflasi awal tahun ini bisa menjadi tantangan Lutfi untuk dapat menunjukkan perannya dalam menekan laju kenaikan harga bahan pangan di dalam negeri.
“Kita menyambut baik mendag baru adalah orang yang sudah mengerti birokrasi, berpengalaman yang baik di dunia usaha. Kita sambut baik Pak Lutfi dan terima kasih kepada Pak Gita,” kata Agus. (TIM)

0 $type={blogger}:

Posting Komentar