Kebutuhan Air Bersih Warga Ibukota Sudah Dijajah Asing

Ilustrasi

Jakarta, Suara LSM Online - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakuisisi saham PT Palyja melalui dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya dinilai sebagai langkah sangat tepat guna menyelamatkan air dari genggaman asing. Pasalnya, perusahaan asing milik Prancis itu hingga kini dinilai tidak mampu melayani kebutuhan air bagi warga di Jakarta secara maksimal.

Fakta ini membuat Kepala Badan Pengawas PDAM Haryo Tienmar makin tak sabar untuk mengambil alih PT Palyja.

"Saya baru dua bulan menjabat, dulu saya adalah akuntan publik. Hal pertama yang saya lihat adalah laporan keuangan Palyja dan PDAM. Kemudian saya baca perjanjian kontraknya. Saya cuma terkejut melihat perjanjian itu. Ini namanya penjajahan ekonomi di masa modern. Jadi saya berkeinginan mendepak mereka," katanya di Jakarta, kemarin.

Menurut Haryo, dengan mengambil alih saham Palyja sebesar Rp 1 triliun, Pemprov DKI Jakarta bisa menghemat sekaligus memiliki keuntungan Rp 1,6 triliun. 

"Kerja sama dengan Palyja ini kan masih 9 tahun. Nah, setiap tahun keuntungan Palyja itu Rp 200 miliar. Artinya kalau 9 tahun Rp 1,8 triliun. Setelah discount back value itu sekitar Rp 1,5 triliun, kemudian nilai investasi yang kita harus diambil Rp 1,1 triliun. Jadi nilai Palyja ini sebenarnya Rp 2,6 triliun saja. Kalau di-takeover Rp 1 triliun artinya keuntungannya masih Rp 1,6 triliun." jelas Haryo.

Terkait hal ini, Presiden Direktur PDAM Sriwidiyanto  menjelaskan, selain keuntungan secara ekonomi, pengambilalihan saham ini juga bisa dimaksimalkan oleh Pemprov DKI untuk meningkatkan kualitas pelayanan air di Jakarta melalui kolaborasi antara dua BUMD yang memegang saham dan PDAM.

"Kita mampu melayani secara maksimal, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian perluasan cakupan layanan, itu semua bisa kita lakukan. Selama ini kan kita teriak-teriak tetapi dua operator asing ini tak mengindahkan. Jika itu sudah milik kita (nasionalisasi) hal itu benar-benar di bawah kendali gubernur," terang Sriwidiyanto.

Sebelumya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengaku, dengan adanya gugatan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kepada PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) membuat upaya akuisisi ini menjadi terhambat. Padahal, melalui BUMD, Pemprov DKI  berencana membeli saham Palyja agar bisa dikelola lebih baik.

Jokowi bilang, pembelian saham Playja sengaja diserahkan kepada BUMD, yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sehingga sifatnya bisnis dengan bisnis (business to business/b to b) dan Pemprov DKI tak terlibat langsung. "Itu kan b to b kok. Yang mengambil alih kan Jakpro, bukan Pemprov," kata calon presiden dari PDIP itu.

Menurutnya, semua pembelian  saham seharusnya rampung pada Desember 2013. Namun, karena ada gugatan dan beberapa masalah lainnya, maka pembelian saham pun diundur. 

"Tapi sudah kita perintahkan untuk ambil secepatnya. Harusnya kemarin Desember, tapi ada persoalan gugatan LBH ke Palyja itu juga perlu dilihat," tegasnya.

Namun dia memastikan, PT Jakpro siap mengambil alih pengelolaan air yang berada di bawah Palyja. Selain itu, PT Jakpro juga tengah menyiapkan dari sisi hukum dan keuangan. Pihaknya berjanji secepatnya proses akuisisi tersebut dapat terealisasi, sebab sumber daya air hendaknya dapat dikelola oleh pemerintah.

"Sumber daya air berkaitan dengan orang banyak. Lebih baik dikelola dan di-manage oleh pemerintah, dibeli semua dan secepatnya. Ini dalam proses terus baik sisi hukum, sisi keuangan, semua biar dilihat. Tapi itu urusannya Jakpro, mau membeli sebuah lembaga, tetapi bermasalah, mestinya harus diselesaikan," tandas Jokowi.

LBH Jakarta Pertanyakan Jakpro

Di saat kini Pemprov DKI Jakarta berusaha mengambil-alih perusahaan air bersih PT Palyja, namun terhalang oleh gugatan LSM, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH) dengan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) justru juga melayangkan gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Gugatan itu terkait rencana pembelian saham Palyja oleh Pemprov. Mereka berkeinginan melakukan uji publik terhadap rencana Pemprov tersebut.

"Apa benar pembelihan saham ini adalah bentuk nasionalisasi? Sementara yang kita ketahui PT Jakpro adalah sebuah perusahaan yang kabarnya akan go public," ujar Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta, kemarin.

Setahu mereka, lanjutnya, pemegang saham itu subjek hukum yang terpisah dari perusahaan. Pertanyaannya, sejauh mana Pemprov DKI mampu mengontrol pelayanan air di Jakarta kalau saham saja yang dimiliki. "Pembelian saham tidak otomatis Palyja bubar," katanya.

Sejak November 2012, KMMSAJ melalui Tim Advokasi Hak atas Air telah mendaftarkan Gugatan Warga Negara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan adanya gugatan itu, langkah Pemprov DKI Jakarta untuk mengakuisisi saham Palyja terhambat.

Saat ditemui, Kepala Badan Pengawas PDAM Jakarta Haryo Tienmar menjelaskan, memang benar PT Jakpro sebagai perusahaan memiliki tujuan keuntungan. Namun dia meminta tidak perlu khawatir, karena PT Jakpro sahamnya i99 persen dimiliki  Pemprov DKI. "Jakpro itu kalau dibilang saudara kita karena masih sesama BUMD," jelasnya.

Menyangkut persoalan argumen yang disampaikan LBH Jakarta jika PT Jakpro akan go public, menurutnya itu hal lumrah.

"Saya hargai pendapatnya, sebagai idealis. Tetapi kami melihat relalistis," cetus Haryo.

Haryo mengatakan, yang terpenting adalah ketika hal itu di-takeover (ambil alih) ada perubahan perjanjian kerja samanya sehingga bisa mengubah kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komitmen ini, lanjutnya, sudah disepakati oleh Jakpro dan PT Pembangunan Jaya.

"Kan kita bisa ubah PKS (perjanjian kerja sama) yang nanti disepakati oleh beberapa pihak, termasuk kawan-kawan LBH dimana akan mengatur serta mengikat apa yang dicita-citakan. Yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," jelas Haryo.

Dia menilai, hal ini merupakan kesempatan dan momentum yang sangat indah untuk diambil. “Jika melalui jalur hukum yang disuarakan kawan-kawan LBH ini memakan waktu. Ketika waktu itu berjalan terus menerus, otomatis kinerja Palyja ini akan semakin menurun," ingatnya.(TIM)