Rakyat Banten Serukan Bersih Nepotisme

SERANG Suara LSM Online - Sejumlah tokoh pendiri Provinsi Banten menggelar Kongres Rakyat Banten (KRB) II di gedung DPRD Banten, kemarin. Mereka menyikapi persoalan di provinsi itu setelah penahanan Gubernur Banten Atut Chosyiah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu rekomendasinya adalah mendesak pemerintah Banten segera melakukan birokrasi agar bersih dari nepotisme, korupsi, dan kolusi.

Dalam kongres tersebut, sejumlah tokoh masyarakat dan pendiri Provinsi Banten mengingatkan masyarakat agar tidak salah memilih pemimpin. "Terjadinya politik dinasti dan korupsi di Banten sejatinya tidak bisa disalahkan pemimpinnya saja. Sebab, pada dasarnya para pemimpin tersebut dipilih oleh rakyat Banten," kata tokoh masyarakat Banten, Taufiqurahman Ruki, saat menjadi pembicara kunci dalam acara itu.

Tokoh masyarakat Banten lainnya, Suryadi Soedirja, mengatakan setelah 13 tahun Provinsi Banten berdiri, ternyata di sana masih banyak masyarakat miskin. Padahal, menurut mantan Menteri Dalam Negeri itu, tujuan pendirian Provinsi Banten yang memisahkan diri dari Jawa Barat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten.

Adapun Ketua Panitia Kongres Rakyat Banten Ade Muchlas Syarif mengatakan kasus yang dihadapi Gubernur Banten Atut disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan. "Kontrol sosial dari tokoh dan elemen masyarakat juga lemah." 

Kongres kedua itu dihadiri ribuan warga dari perwakilan delapan kabupaten/kota dan tokoh pendiri Provinsi Banten. Kongres pertama digelar pada 5 Desember 1999, sebelum pembentukan Provinsi Banten pada akhir 2000. (TMP/TIM)