Korupsi di DPR Mengganas

Gedung DPR RI Jakarta

Jakarta, Suara LSM Online - krasi tahun 2014 dinilai lebih buruk dibandingkan periode sebelumnya. Kualitas parlemen pun dipertanyakan, mengingat para figur legislator yang berhasil melenggang ke Senayan pada Pileg 9 April 2014 lalu, karena banyak menebar uang saat Pileg diperkirakan mereka yang lolos minimal menghabiskan dana sekitar Rp. 5-7 miliar. Selain mereka lolos karena menghamburkan uang banyak, juga sebagian calon patut dicurigai karena sempat bermasalah, terkait dengan berbagai kasus korupsi. Seberapa parah wajah DPR mendatang?

Para Caleg yang lolos pada Pemilu 2014 ini, dinilai telah menggunakan modal yang lebih besar untuk mengalahkan calon incumbent. Selain wajah baru yang bisa lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena bermodal besar, Gedung Bundar di Senayan juga akan diisi oleh calon incumbent yang selama ini disebut-sebut terlibat dalam tindakan korupsi. Bahkan di antaranya banyak masih dalam proses persidangan di pengadilan.

Atas Dasar itu, sejumlah kalangan menilai para anggota Parlemen periode 2014-2019 mendatang akan lebih ganas dibandingkan periode sebelumnya. Wakil Ketua KPK Zulkarnaen menyebutkan kehadiran muka lama tersebut melanggengkan ancaman terhadap upaya pemberantasan korupsi dalam lima tahun ke depan. Bahkan KPK menurutnya harus semakin ketat mengawal proses legislasi.

Sementara itu, menurut peneliti korupsi politik dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, badan legislative mendatang akan menjadi sinyal bahaya bagi pemberantasan korupsi dalam negeri. Menurutnya kehadiran muka lama yang selama ini disebut terlibat dalam berbagai kasus korupsi tentu akan terus berupaya menghalang-halangi pemberantasan koruposi. Apalagi di antara mereka yang lolos, pada periode sebelumnya paling vokal menyuarakan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ini menjadi sinyal bagi pemberantasan korupsi secara umum dan KPK secara kelembagaan karena gesekan-gesekan akan semakin sering terjadi,” tegas Donal.

Berdasarkan data yang dirilis ICW pada Juni 2013 lalu, disebut sebanyak 36 anggota legislator bermasalah karne terkait tindakan korupsi dan berupaya untuk melemahkan funfsi KPKpara legislator terseb diantaranya 10 orang dari partai golkar, 9 orfang partai Demokrat, 5 orang PDI-P, 4orang dari PKS. Sementara ppp dan Hanura masing” 2 orang, sedangkan PKB masing-masing 1 orang. Sebagian besar dar9i mereka dipastikan terpilih lagi pada pemilu 2014 ini.

Lebih lanjut dijelaskan Donal, sebagian besar calon incumbent bermasalah lolos daerah pemoilihan (Dapil) yang masyaratnya didominasi kelas bawah. Intervensi politik uang sangat dimungkinkan. “ jadi tidak mengherankan Caleg incumbent yang disebut-sebut terlibat dalam berbagai kasus korupsi tetap lolos kesenayan. Selain mempengaruhi pemilih, mereka juga bisa bermain dengan petugas dimana jarak pengawasan susah sekali. NTT misalnya beberapa calek bermasalah tetap lolos karena pemantauan public lemah tambah Donal.

Lantaran itu menurut Donal, ICW akan terus melakukan melakukan pengawasasn  mendorong KPK agar simpul-simpul strategis yang bisa dimanfaatkan para legislator untuk memperkaya diri sendiri itu harus benar-benar diawasi. Selain itu. Kedepan perlu didorong agar wacana periode perlamen perlamen berlaku seperti periode presiden di mana maksimal selama dua periode.

Parpol Lemah. Dalam pandangan ketua Forum  masyarakat peduli perlame Indonesia (FORMAPPI) SEBASTIAN SALANG, Pemilu 2014 ini adalah pertempuran kekuatan modal. Calon yang berhasil mengalahkan incumbent tentu memiliki financial yang jauh lebih besar, “artinya mereka yang terpilih, bisa dibayangkan dasyatnya kaya apa upayanya untuk mengembalikan Modal,” tegasnya.

Kondisi yang terjadi saat ini menurut Sebastian, didukung peran partai politik (Parpol) yang sangat lemah dalam merekrut kader Partainya. Hal ini juga menunjukan komitmen yang sangat lemah dari Parpol untuk mendukung upaya pemberantasan Korupsi. “terbukti kader-kadernyayang disebut-sebut dalam kasus korupsi masih dipilih dan bahkan dilindungi,” tambahnya.

Lebih jauh menurut Sebastian, system pemilu banyak yang harus diubah termasuk system perekrutan calon diinternal partai juga harus diperbaharui. Saat ini menurutnya, kemampuan partai untuk menyiapkan kader hanya sekitar 30 persen sedangkan selebihnya 70 persen asal comot dari mana-mana. Lantaran itu, menurut Sebastian, pihaknya akan selalu mengeluarka rapor baik ataupun rapor merah sehingga public akan semakin dicerdaskan. “tapi kalau kemudian sudah dipublikasikan kemudian public tetap memilih calon yang bermasalah, public juga harus dibereskan, ” tegasnya.

Ditambahkan Sebastian, KPK harus didorong untuk memerhatikan untuk serius lagi pada korupsi politik trutama yang dilakukan oleh politisi yang jor-joran pada proses pencalonan. Selain itu, kedepan harus didorong ada regulasi yang memungkinkan agar para politisi semakin akuntabel. Misalnya mesti ada mekanisme yang memaksa mereka untuk mengumumkan harta kekayaannya dan perkembangan harta kekayaannya setiap tahun serta mengumumkan jenis-jenis bisni yang mereka geluti. Bahkan KPK harus mengungkap kepublik tanpa menunggu ada masalah. (The Politic/Tim)