 |
| Ilustrasi |
BANGKOK, Suara LSM Online - Pemberlakuan undang-undang darurat militer selama seminggu mulai membuat gusar rakyat Thailand. Kemarin sore mereka yang sudah tidak bisa menahan kesabaran turun ke jalan dan melempari tentara serta polisi dengan sampah, botol, dan tutup logam. Mereka menuntut diakhirinya pengambilalihan kekuasaan oleh angkatan bersenjata.
Sejak kudeta, militer memang memberlakukan berbagai aturan, mulai jam malam, larangan siaran TV dan radio, hingga larangan berkumpul lima orang atau lebih pada malam. Mereka juga memenjara jurnalis, politikus, dan cendekiawan yang kritis terhadap pengambilalihan kekuasaan. Bahkan, mulai Rabu (28/5) situs jejaring sosial Facebook dan Twitter diblokir beberapa jam.
Ratusan demonstran menyatakan sudah tidak tahan dengan semua aturan yang mengekang itu. Merka berkumpul di bundaran Monumen Victory di ibu kota Bangkok sejak siang. Mereka menuntut militer mengakhiri kekuasaannya. Mereka mencoret truk tentara dengan menggunakan cat semprot bertulisan "Tidak Ada Kudeta". Meski terjadi bentrokan, hingga tadi malam dilaporkan tidak ada korban jiwa.
Menanggapi aksi kekecewaan tersebut, militer tampak menahan diri. Pantauan BBC menyebutkan, tentara hanya diam dan menahan lemparan-lemparan dari pengunjuk rasa dengan menggunakan perisai. Pimpinan pasukan melalui pengeras suara mengatakan, tindakan kudeta hanya bertujuan menstabilkan keadaan. Di TV nasional, junta militer merilis video pembebesan pemimpin Kaus Merah pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, Jatuporn Prompan.
Menurut salah seorang pejabat Kaus Merah Kokaew Pikulthong, militer memperlakukan mereka dengan baik. "Semua orang harus menandatangani pernyataan tidak akan terlibat kegiatan yang bisa memicu perpecahan atau kekerasan," ujar Pikulthong.
Meski belum ada tanda-tanda berakhir, peraturan jam malam yang dirbitkan oleh militer sudah sedikit longgar kemarin. Perjalanan penting tidak akan dihalangi. Begitu pula halnya dengan turis yang tiba di bandara saat gelap.
Dari Jakarta, Mabes TNI menjamin kudeta militer seperti yang terjadi di Thailand tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Sebab, konstitusi Indonesia memang tidak memungkinkan militer melakukan hal tersebut. "Secara tradisi, TNI tidak mengenal istilah kudeta," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam keterangan pers kemarin.
Pengambilalihan kekuasaan dari presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat hanya bisa dilakukan oleh MPR yang selanjutnya memilih presiden baru di parlemen. Karena itu, sampai kapan pun TNI tidak mungkin menggulingkan kekuasaan kecuali ada perubahan konstitusi.
Meski begitu, Moeldoko mengakui, saat ini TNI dalam posisi sulit. "TNI diwajibkan menjaga stabilitas negara sekaligus mengawal demokrasi. Itu sangat sulit," tuturnya. Dua hal tersebut, menurut dia, secara umum saling bertentangan. Demokrasi identik dengan kebebasan, sedangkan stabilitas identik dengan pembatasan di sana-sini.
Perwira kelahiran 8 Juli 1957 itu menuturkan, jika negara terlalu kendur terhadap urusan stabilitas, demokrasi yang berkembang akan cenderung menuju anarkisme. Sebaliknya, jika negara terlalu kukuh dalam urusan stabilitas, masyarakat bakal menderita karena kebebasannya dikekang.
Untuk itu, pihaknya akan berusaha menempatkan diri di antara dua hal tersebut. TNI, lanjut dia, wajib mengawal agar stabilitas negara tetap terjaga. Namun, saat yang bersamaan, pihaknya bakal mengikuti proses demokrasi yang berkembang saat ini. "Kalau transisi melulu (seperti Thailand), kapan kita akan menuju demokrasi yang matang," tambahnya. (Dari Berbagai Sumber/Tim)
Sejak kudeta, militer memang memberlakukan berbagai aturan, mulai jam malam, larangan siaran TV dan radio, hingga larangan berkumpul lima orang atau lebih pada malam. Mereka juga memenjara jurnalis, politikus, dan cendekiawan yang kritis terhadap pengambilalihan kekuasaan. Bahkan, mulai Rabu (28/5) situs jejaring sosial Facebook dan Twitter diblokir beberapa jam.
Ratusan demonstran menyatakan sudah tidak tahan dengan semua aturan yang mengekang itu. Merka berkumpul di bundaran Monumen Victory di ibu kota Bangkok sejak siang. Mereka menuntut militer mengakhiri kekuasaannya. Mereka mencoret truk tentara dengan menggunakan cat semprot bertulisan "Tidak Ada Kudeta". Meski terjadi bentrokan, hingga tadi malam dilaporkan tidak ada korban jiwa.
Menanggapi aksi kekecewaan tersebut, militer tampak menahan diri. Pantauan BBC menyebutkan, tentara hanya diam dan menahan lemparan-lemparan dari pengunjuk rasa dengan menggunakan perisai. Pimpinan pasukan melalui pengeras suara mengatakan, tindakan kudeta hanya bertujuan menstabilkan keadaan. Di TV nasional, junta militer merilis video pembebesan pemimpin Kaus Merah pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, Jatuporn Prompan.
Menurut salah seorang pejabat Kaus Merah Kokaew Pikulthong, militer memperlakukan mereka dengan baik. "Semua orang harus menandatangani pernyataan tidak akan terlibat kegiatan yang bisa memicu perpecahan atau kekerasan," ujar Pikulthong.
Meski belum ada tanda-tanda berakhir, peraturan jam malam yang dirbitkan oleh militer sudah sedikit longgar kemarin. Perjalanan penting tidak akan dihalangi. Begitu pula halnya dengan turis yang tiba di bandara saat gelap.
Dari Jakarta, Mabes TNI menjamin kudeta militer seperti yang terjadi di Thailand tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Sebab, konstitusi Indonesia memang tidak memungkinkan militer melakukan hal tersebut. "Secara tradisi, TNI tidak mengenal istilah kudeta," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam keterangan pers kemarin.
Pengambilalihan kekuasaan dari presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat hanya bisa dilakukan oleh MPR yang selanjutnya memilih presiden baru di parlemen. Karena itu, sampai kapan pun TNI tidak mungkin menggulingkan kekuasaan kecuali ada perubahan konstitusi.
Meski begitu, Moeldoko mengakui, saat ini TNI dalam posisi sulit. "TNI diwajibkan menjaga stabilitas negara sekaligus mengawal demokrasi. Itu sangat sulit," tuturnya. Dua hal tersebut, menurut dia, secara umum saling bertentangan. Demokrasi identik dengan kebebasan, sedangkan stabilitas identik dengan pembatasan di sana-sini.
Perwira kelahiran 8 Juli 1957 itu menuturkan, jika negara terlalu kendur terhadap urusan stabilitas, demokrasi yang berkembang akan cenderung menuju anarkisme. Sebaliknya, jika negara terlalu kukuh dalam urusan stabilitas, masyarakat bakal menderita karena kebebasannya dikekang.
Untuk itu, pihaknya akan berusaha menempatkan diri di antara dua hal tersebut. TNI, lanjut dia, wajib mengawal agar stabilitas negara tetap terjaga. Namun, saat yang bersamaan, pihaknya bakal mengikuti proses demokrasi yang berkembang saat ini. "Kalau transisi melulu (seperti Thailand), kapan kita akan menuju demokrasi yang matang," tambahnya. (Dari Berbagai Sumber/Tim)
Jakarta Time
0 $type={blogger}:
Posting Komentar