Suara Lsm - IBARAT virus penyakit yang menyebar dengan cepat, anggota babinsa
yang mengintimidasi warga agar memilih pasangan capres-cawapres
tertentu tidak hanya berlangsung di Jakarta. Kegiatan yang meresahkan
warga tersebut juga terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan
Gunungkidul, DI Yogyakarta, pekan ini.
Dari penelusuran Media Indonesia, kemarin, salah seorang warga desa tidak jauh dari Candi Prambanan, Klaten, menyatakan aparat babinsa tersebut mengaku sebagai anggota panitia pemungutan suara tingkat kecamatan. ''Dia mendata warga yang punya hak pilih, tetapi ada pernyataan anggota babinsa yang meminta warga mencoblos pasangan capres-cawapres nomor 1 Prabowo-Hatta. Alasannya agar desa kami mendapat bantuan dana Rp1 miliar setiap tahun,'' kata warga desa tersebut.
Peristiwa serupa terjadi pula di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Menurut laporan Seknas Jokowi Gunungkidul, anggota babinsa menyambangi satu per satu warga desa setelah mendapat penugasan dari Koramil. ''Mereka door to door ke rumah warga untuk mengarahkan penduduk memilih calon presiden-wakil presiden nomor urut 1,'' ujar anggota Seknas Jokowi Gunungkidul yang tidak mau disebutkan namanya.
Sebelumnya, Sabtu (31/5), di Kelurahan Cideng Barat, Jakarta Pusat, anggota babinsa berseragam lengkap mengetuk rumah warga di kala petang. ''Tanpa tedeng aling-aling anggota babinsa mendesak warga memilih pasangan Prabowo-Hatta,'' ungkap sumber Media Indonesia.
Dandim 0501 Jakarta Pusat Letkol Yudi Pranoto keberatan jika anggotanya tersebut dituding mengintimidasi warga. ''Mereka hanya mendata kondisi geografi, demografi, dan kondisi sosial masyarakat. Ini miskomunikasi sehingga warga salah paham.''
Adapun Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya mengatakan Mabes TNI terus menyelidiki aparat Babinsa yang memberikan pengarahan itu. ''Sampai kini belum ditemukan.''
Kirim kaus
Tidak hanya aparat TNI yang ketahuan memobilisasi warga agar memilih capres-cawapres tertentu. Ada pula anggota Polri yang ditengarai merapat ke salah satu pasangan capres-cawapres. Personel Polri tersebut diduga membantu pengiriman 600 lembar kaus bergambar Prabowo-Hatta dari Jakarta ke Manado, Rabu (4/6).
Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie menegaskan pihaknya akan menindak tegas personel yang melanggar asas netralitas dalam pilpres. ''Soal ini, kami akan tanyakan kepada Kadiv Propam Polri. '' Di tempat terpisah, tim hukum Jokowi-JK mendesak Bawaslu segera memanggil Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk mengklarifikasi aktivitas babinsa yang menggiring warga agar mencoblos salah satu pasangan capres-cawapres.
Anggota tim hukum Jokowi-JK Sirra Prayuna mengatakan pihaknya telah memberikan sejumlah poin penting terkait penggalangan oleh babinsa. Ketua Bawaslu Muhammad mengakui sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI yang akan mengusut aktivitas babinsa tersebut.
''Saya sudah berbicara dengan Panglima TNI. Panglima TNI berjanji akan menindak tegas jajarannya apabila terbukti tidak netral. Hanya, masih perlu klarifikasi. Jadi, Bawaslu berencana mengundang Panglima TNI,'' tandas Muhammad.(MD/TIM)
Dari penelusuran Media Indonesia, kemarin, salah seorang warga desa tidak jauh dari Candi Prambanan, Klaten, menyatakan aparat babinsa tersebut mengaku sebagai anggota panitia pemungutan suara tingkat kecamatan. ''Dia mendata warga yang punya hak pilih, tetapi ada pernyataan anggota babinsa yang meminta warga mencoblos pasangan capres-cawapres nomor 1 Prabowo-Hatta. Alasannya agar desa kami mendapat bantuan dana Rp1 miliar setiap tahun,'' kata warga desa tersebut.
Peristiwa serupa terjadi pula di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Menurut laporan Seknas Jokowi Gunungkidul, anggota babinsa menyambangi satu per satu warga desa setelah mendapat penugasan dari Koramil. ''Mereka door to door ke rumah warga untuk mengarahkan penduduk memilih calon presiden-wakil presiden nomor urut 1,'' ujar anggota Seknas Jokowi Gunungkidul yang tidak mau disebutkan namanya.
Sebelumnya, Sabtu (31/5), di Kelurahan Cideng Barat, Jakarta Pusat, anggota babinsa berseragam lengkap mengetuk rumah warga di kala petang. ''Tanpa tedeng aling-aling anggota babinsa mendesak warga memilih pasangan Prabowo-Hatta,'' ungkap sumber Media Indonesia.
Dandim 0501 Jakarta Pusat Letkol Yudi Pranoto keberatan jika anggotanya tersebut dituding mengintimidasi warga. ''Mereka hanya mendata kondisi geografi, demografi, dan kondisi sosial masyarakat. Ini miskomunikasi sehingga warga salah paham.''
Adapun Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya mengatakan Mabes TNI terus menyelidiki aparat Babinsa yang memberikan pengarahan itu. ''Sampai kini belum ditemukan.''
Kirim kaus
Tidak hanya aparat TNI yang ketahuan memobilisasi warga agar memilih capres-cawapres tertentu. Ada pula anggota Polri yang ditengarai merapat ke salah satu pasangan capres-cawapres. Personel Polri tersebut diduga membantu pengiriman 600 lembar kaus bergambar Prabowo-Hatta dari Jakarta ke Manado, Rabu (4/6).
Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie menegaskan pihaknya akan menindak tegas personel yang melanggar asas netralitas dalam pilpres. ''Soal ini, kami akan tanyakan kepada Kadiv Propam Polri. '' Di tempat terpisah, tim hukum Jokowi-JK mendesak Bawaslu segera memanggil Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk mengklarifikasi aktivitas babinsa yang menggiring warga agar mencoblos salah satu pasangan capres-cawapres.
Anggota tim hukum Jokowi-JK Sirra Prayuna mengatakan pihaknya telah memberikan sejumlah poin penting terkait penggalangan oleh babinsa. Ketua Bawaslu Muhammad mengakui sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI yang akan mengusut aktivitas babinsa tersebut.
''Saya sudah berbicara dengan Panglima TNI. Panglima TNI berjanji akan menindak tegas jajarannya apabila terbukti tidak netral. Hanya, masih perlu klarifikasi. Jadi, Bawaslu berencana mengundang Panglima TNI,'' tandas Muhammad.(MD/TIM)
Jakarta Time
0 $type={blogger}:
Posting Komentar