PDI-P dan Nasdem Dinilai Terlibat dalam Upaya Melemahkan KPK

Bambang Widjojanto (tengah berbaju hitam tanpa kaca mata), Sabtu (24/1/2015) dini hari saat meninggalkan Mabes Polri setelah upaya 
penahanannya ditangguhkan.

AKARTA, Suara LSM Online  - Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, PDI Perjuangan dan Partai Nasdem merupakan dua partai utama yang memiliki benang merah dari polemik pencalonan Budi sebagai Kapolri sampai berujung pada gesekan di institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Polri yang ditandai penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. 

Ray menjelaskan, sebagai partai utama pendukung Jokowi, PDI-P dan Nasdem seharusnya mendorong Presiden untuk membatalkan pelantikan Budi dan mencari penggantinya. Tapi yang dilakukan PDI-P dan Nasdem adalah sebaliknya, memaksa Jokowi melempar bola panas ke KPK sehingga Polri ikut memberikan tekanan dan ingin melemahkan lembaga anti-korupsi tersebut. 

"Masalah ini lingkarannya ada di Polri, PDI-P, Nasdem dan Istana. PDI-P dan Nasdem tidak bisa dijelaskan enggak terlibat, saling bersinggungan dan ingin melemahkan KPK," kata Ray saat dihubungi, Jumat (23/1/2015). 

Dia melanjutkan, tudingan ingin melemahkan KPK akan makin tertuju pada PDI-P ketika publik sadar semua peristiwa ini saling berkaitan. Tepat sehari sebelum Bambang ditangkap, pelaksana tugas Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menguak manuver politik yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad jelang Pilpres 2014 lalu. 

Tidak diketahui persis maksud Hasto membeberkan fakta-fakta tentang manuver Abraham. Hasto hanya mengaku melakukan hal itu karena kecewa Abraham membantah cerita "Rumah Kaca Abraham Samad" dan menuding menggunakan KPK untuk kepentingan politik. 

"Karena bagaimanapun akan dikaitkan dengan aktivitas sebelumnya. Mereka boleh berucap ke mana-mana, tapi publik enggak akan mudah percaya," ucap Ray. 

Untuk mematahkan tudingan melemahkan KPK, kata Ray, PDI-P harus memimpin komando agar partai koalisi mendorong Jokowi membatalkan pelantikan Budi. Sikap itu juga akan mempertegas posisi PDI-P sebagai partai yang pro pada pemberantasan korupsi. 

"Posisinya harus jelas, mereka pro pada pemberantasan korupsi atau tidak. Ini area hitam putih, jangan jadi abu-abu," ungkapnya. 

Sebelumnya diberitakan, Bambang ditangkap oleh Bareskrim Polri, Jumat (23/1/2015). Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Sompie mengatakan, penangkapan Bambang Widjojanto dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Menurut Ronny, penangkapan itu terkait pilkada pada tahun 2010 di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Bambang dibebaskan, Sabtu (24/1/2015) dini hari, tetapi publik telanjur mencium adanya upaya Polri untuk menggembosi KPK.

Tudingan pada Polri itu muncul karena penangkapan Bambang dilakukan saat KPK sedang memroses kasus dugaan korupsi yang melibatkan Komjen (Pol) Budi Gunawan. Budi adalah calon Kapolri yang pelantikannya ditunda oleh Presiden Joko Widodo karena status tersangkanya.(tim)