Kementerian Agama Canangkan Zona Bebas Korupsi

Jakarta, Suara LSM Online - Kementerian Agama mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK-WBBM). Deklarasi pencanangan anti korupsi itu, diikuti oleh sekitar empat ribu pegawai Kementerian Agama, pada Senin (15/6/2015) pagi, di Lapangan Tenis Indoor Senayan Jakarta.

Menanggapi hal ini, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain menyatakan dukungannya atas pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan Kementerian Agama. 

Zulkarnain menyebutkan, hal ini membuktikan, bahwa Kementerian Agama memiliki itikad baik untuk memperbaiki lembaganya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan prosefional.

“KPK memandang pencanangan ini sebagai langkah berani dan kami apresiasi pada Kementerian Agama dan seluruh jajarannya di tengah masih maraknya korupsi dan keengganan sebagian orang untuk menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi dan perilaku koruptif,” ujarnya.

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin meresmikan langsung pencanangan, Kementerian Agama Berintegritas, didampingi Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin, Dirjen Bimas Islam Machasin dan Irjen Kemenag M. Jasin. Peresmian ini disaksikan oleh Komisioner KPK Zulkarnaen, Kejaksaan Agung bidang dir eksekusi dan eksaminasi Hanifuddin dan staf ahli Kemenpan RB Indro Wicaksono.

“Di hadapan pimpinan KPK, Kejaksaan Agung, Komisioner Ombudsman, kami berkomitmen untuk berperilaku jujur, melawan korupsi dan berintegritas,” ujar Lukman dihadapan ribuan pegawainya.

Adapun peran KPK dalam pencegahan korupsi di Kementerian Agama, dilaksanakan dengan kerjasama mendorong kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara negara (LHKPN) dan perluasan pelaporan LHKPN bagi non-PN, membangun unit pengendalian gratifikasi (UPG), mendorong terbentuknya Tunas Integritas atau agen perubahan serta melaksanakan kampanye dan sosialisasi antikorupsi secara masif dan menyeluruh, melaksanakan praktik-praktik Good Governance dan Clean Goverment di setiap unit kerja dengan meningkatkan peran pengawasan yang lebih efektif.  

Zulkarnain mencatat, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN Kementerian Agama adalah 98,7 persen dari 2303 orang wajib lapor, walaupun dari jumlah tersebut masih terdapat 6,7 persen yang belum memperbarui. “Kita perlu apresiasi jumlah yang cukup tinggi ini,” ujarnya.

Terkait praktik pemberian dan penerimaan gratifikasi ini, KPK juga terus berkoordinasi untuk pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Agama, yang terbaru dan sudah mulai terwujud adalah pengaturan gratifikasi di Kantor Urusan Agama (KUA). “Walaupun demikian, implementasinya masih perlu terus dimonitor, karena potensi risikonya kami perhatikan belum dapat dihilangkan sepenuhnya,” ujar Zulkarnain.

Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Hanifuddin juga menyambut baik langkah Kemenag mencanangkan zona integritas. Dia berharap pencanangan ini merupakan suatu bentuk kesadaran kementerian untuk bertindak bersih dan jujur.

“Minimal lima persen bangsa kita tidak terpancing dengan korupsi dengan adanya (pencenangan) zona berintegritas ini. Semoga menjadi pertanda pemerintahan ini akan menjurus ke sana yaitu pemberantasan korupsi,” ujar Hanifuddin.

Ribuan pegawai Kemenag turut membubuhkan tanda tangan mereka  diatas kain putih sepanjang 99 meter. Pada kain putih tersebut tertulis ‘Komitmen Bersama Kementerian Agama Berintegritas’. Saat ditanya Lukman apakah pegawai Kemenag sanggup memberantas korupsi? Ribuan pegawai tersebut menyatakan “Siap” dengan suara menggema memenuhi ruangan. (Tim)