LSM Juga Tolak Niat Anies Beri Tambahan Modal untuk BUMD

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jakarta, (SUARA LSMOnline) – Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak DPRD DKI menolak pemberian modal Rp11,02 triliun kepada delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diajukan pada perubahan APBD tahun 2018 ini.Bantuan modal tersebut rawan jadi bancakan oknum.

Selain itu, puluhan triliun yang diberikan kepada sejumlah BUMD sejak empat tahun belakangan belum ada audit yang terbuka dand iumumkan kepada masyarakat.

“Jadi sebaiknya ditolak. Kemudian minta audit pemberian modal kepada sejumlh BUMD pada empat tahun belakangan. Sebab, bila ditotal modal yang diberikan sudah lebih dari Rp20 triliun,”kata Laode Jumaidin Ketua Forum Warga Peduli Jakarta, Jumat (31/8).

Menurut Laode, seharusnya BUMD mandiri dalam menambah modal perusahaan. Direksi yang ditunjuk harus yang mamp mengembangkan BUMD.”Bila hanya inta ke APBD,semua juga bisa menjadi anggota direksi BUMD.Sebaiknya direksi BUMD tidakmenjadi ”pengemis” dana APBD,”tandasnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan penambahan modal bagi delapan BUMD. Totaldana yang diusulkan ke DPRD sekitarRp11,02 triliun.

Delapan BUMD yang mengajukan PMD (penyertaan modal daerah) pada APBD-P 2018. Yakni, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mengajukan Rp3.6 triliun, PT Jakarta Propertindo mengajukan Rp4.6triliun, PD PAL Jaya Rp235 miliar, PD Dharma Jaya sebesar Rp79.4 miliar, PT Food Station Tjipinang Rp85.5 miliar, PT Pembangunan Sarana Jaya Rp935 miliar, PD Pasar Jaya Rp166 miliar, dan PDAM Jaya Rp1.2 triliun.

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, heran dengan kebijakan Pemprov yang mengalokasikan Silpa ke BUMD. Sementara dalam belanja langsung, justru tidak dilaksanakan atau teranggarkan.

Politisi PKS itu ingin mengetahui kebijakan umum pengalokasian tersebut, mengingat saat penetapan APBD 2018, kebijakan gubernur dan wakil gubernur menginginkan BUMD menjadi mandiri. “Mendapat fundraising dari pendanaan sektor lain, tidak APBD. Di perubahan ini kenapa kebijakannya berbeda? Hingga totalnya Rp11 triliun?” katanya.

Saefullah, Ketua Tim Anggaran Pemprov,mengatakan anggaran tersebut berasal dari sisa anggaran tahun 2017 sebesar Rp13 triliun. Ada beberapa penyebab Silpa tahun ini membesar. Diantaranya pendapatan melebihi target dan masukan dari dana bagi hasil. Sementara ada beberapa kegiatan besar, seperti di Dinas Perumahan dan Dinas Kesehatan tidak bisa dieksekusi di 2018 lantaran salah perencanaan.

Adapun alokasi Silpa ke BUMD, kata Saefullah, disinergikan dengan program gubernur untuk menyediakan tempat tinggal layak melalui skema pertama penyediaan rumah susun yang akan disediakan Dinas Perumahan. Kedua, skema DP 0 yang akan diberi penugasan kepada PT Sarana Jaya dan PT Jakarta propertindo (Jakpro).

Kemudian, di atas Depo LRT Pegangsaan Timur juga akan dibangun 1.200 unit hunian dan juga di Jalan Kol Yos Sudarso. Termasuk melanjutkan LRT dan Mass Rapi Transid (MRT) fase II. Penyalura air bersih melalui Pam Jaya dan pangan lewat Dharma Jaya serta Food Station.

“Inilah kenapa PMD dialokasikan sedemikian besar. Yang jelas rencana Pemprov terhadap PMD ada hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, yaitu perumahan dan air bersih,” pungkasnya.(Helmy)