70 Persen Audit BPK Diabaikan

JAKARTA, (SUARA LSM) - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Moesa mengatakan,  sebanyak 70 persen hasil audit temuan BPK diabaikan oleh aparat penegak hukum.   

Hal tersebut disampaikan Ali Masykur setelah memberikan kuliah umum yang berjudul "Peran dan Tantangan Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia" di kampus Universitas Jember, Jawa Timur, Selasa (16/10).   

Menurut dia, hasil temuan BPK tidak segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan hanya sebagian kecil yang diproses yakni sekitar 30 persen.   

"Kalau memang ada permintaan dari penegak hukum dan kasus korupsi itu sudah naik ke tingkat penyidikan, maksimal dua sampai tiga bulan audit sudah selesai dan aparat penegak hukum harus berkoordinasi lagi dengan BPK," paparnya.   

Ia juga membantah tudingan bahwa proses audit BPK dinilai menghambat proses hukum kasus-kasus korupsi, sehingga penyelidikan kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum tersebut berlarut-larut.   

"Saya tidak habis pikir, mengapa audit BPK kerap dijadikan alasan penyidik kepolisian atau kejaksaan dalam memproses kasus korupsi di Indonesia," ucap Ali yang juga Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU).   

Ia menjelaskan pelapor kasus korupsi seharusnya mempertanyakan dan mengecek kebenaran alasan penyidik kepolisian dan kejaksaan yang mengaku terhambat atau terganjal audit BPK yang tidak selesai.   

"Silakan dicek, apakah benar sudah meminta audit BPK atau belum. Kalau benar, penegak hukum bisa berkirim surat kepada kami, itu tidak masalah," ucap Ketua Alumni Universitas Jember itu.   

Sebelumnya para penyidik di Kejaksaan Negeri Jember (Kejari) sering beralasan bahwa penyelidikan atau penyidikan mereka terhambat audit BPK yang belum selesai seperti kasus dugaan korupsi lapangan terbang Notohadinegoro senilai Rp5,7 miliar.   

Kemudian kasus dugaan korupsi proyek perbaikan rumah kurang layak huni warga miskin Jember senilai Rp40 miliar untuk perbaikan 20.160 rumah, dan dugaan korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian laptop di 1.282 sekolah. (Ant)