Rabu, 10 Januari 2024

Sukseskan Pemilu Damai, PWI Umumkan Perayaan Puncak HPN 2024 Mundur jadi 20 Februari 2024



Jakarta, SuaraLSMOnline.com – Guna mensukseskan Pemilu 2024 yang damai dan kondusif, Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengumumkan perubahan jadwal perayaan puncak Hari Pers Nasional yang semula 9 Februari 2024 menjadi 20 Februari 2024. 

Sementara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 sendiri tetap berlangsung 9 Februari 2024 bertempat di Gedung PWI Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat dengan sederhana.  

“PWI ingin perayaan HPN 2024 berjalan sukses,  sekaligus  untuk ikut berpartisipasi membantu pemerintah menciptakan Pemilu Damai sehingga perayaan puncaknya kita undur," ujar  Hendry Ch Bangun dalam Rapat Pleno Pengurus Harian PWI Pusat di Kantor PWI, Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Sementara itu, peringatan hari persnya sendiri akan dilaksanakan tanggal 9 Februari di Gedung PWI Pusat lantai empat, Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Acara peringatan akan diisi dengan tumpengan dan doa yang akan dihadiri seluruh pengurus, dan sejumlah undangan.

Dikatakan, semula rangakaian acara HPN 2024 akan dilaksanakan di Jakarta mulai tanggal 7-9 Februari, namun mempertimbangkan kepentingan nasional yang lebih besar, jadwalnya digeser menjadi tanggal 17 - 20 Februari 2024 mendatang.

Seperti diketahui bahwa Hari Pers Nasional (HPN) yang setiap tahun diperingati pada tanggal 9 Februari. Tema HPN 2024 adalah "Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Keutuhan Bangsa". Itu artinya, PWI ikut mensukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Menurut Hendry, pengunduran perayaan puncak itu dilakukan setelah hasil evaluasi waktunya berdekatan dengan Pemilu sehingga dinilai kurang kondusif, dengan dua alasan: (1) Dapat menganggu wartawan anggota PWI yang akan meliput pelaksanaan Pemilu 2024 di daerahnya masing-masing. (2) PWI ingin berpartisipasi untuk menghadirkan Pemilu Damai, sesuai dengan tema HPN 2024.

"Untuk itu, PWI menahan diri agar tidak mengadakan pesta HPN pada saat semua pihak fokus pada pelaksanaan Pemilu," ujar Ketum PWi Pusat.

Perayaan puncak HPN 2024 dijadwalkan akan dihadiri pengurus dan anggota PWI dari 38 provinsi dari seluruh Indonesia dan cabang khusus Solo, kota kelahiran PWI. Serta sejumlah wartawan dari negara tetangga, seperti Malaysia, sebagaimana HPN sebelumnya.

Setelah pelaksanaan Pemilu dan hasilnya mulai diketahui, diharapkan tensi politik pun menurun, maka perayaan puncak HPN bisa dilaksanakan.

"Pengurus PWI Pusat menetapkan tanggal yang tepat, yakni dari tanggal 17-20 Februari. Acara puncaknya jatuh pada 20 Februari 2024. Sekali lagi, alasan pergeseran jadwal perayaan puncak HPN demi kepentingan nasional yang lebih besar," ujar Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun. (sg)

Lawan Berita Bohong Jelang Pemilu 2024: PWI Bentuk Tim Satgas Anti Hoax

Menkominfo bersama Tim Satgas Anti Hoax PWI. 


Jakarta, SuaraLSMOnline - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar kick off Satgas Antihoax di kantor PWI, Gedung Dewan Pers Lantai IV, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024). 

Acara yang langsung dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Karopenmas Brigjen Pol Trunojoyo Wisnu Andika, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Ahmadd Mulyana, dan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. 

Tak hanya itu hadir pula sejumlah mahasiswa dari Universtas Mercu Buana. 

Dalam laporannya, Ketua Satgas Anti Hoax PWI, Iqbal Irsyad, menyampaikan sebelum kick off, satgas telah aktif melakukan kegiatan literasi tentang hoax dan menjalin kerja sama dengan Universitas Mercu Buana untuk menciptakan edukasi anti-hoax. 

Selain itu, mereka juga telah menghasilkan podcast tentang anti-hoax. Iqbal menegaskan komitmen satgas untuk terus bergerak melakukan sosialisasi dan pencegahan terhadap penyebaran hoax.

Ketua PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun, menyatakan bahwa PWI akan berpartisipasi aktif dan memberikan solusi terhadap masalah masyarakat. Hendry menekankan bahwa Satgas Antihoax akan fokus pada konten visual dan berencana melakukan patroli serta literasi anti-hoax di setiap provinsi. Ia berharap kehadiran Menkominfo pada kick-off ini akan memastikan kelancaran kerja satgas.

Kegiatan ini sebagai komitmen PWI Pusat untuk ikut membantu masyarakat dan pemerintah dalam hal mencegah penyebaran hoax, khususnya di masa Pemilu dan Pilpres ini. Satgas ini nanti akan membentuk tim patroli untuk meluruskan seluruh informasi bohong yang beredar di masyarakat,” kata Hendry Ch Bangun. 

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan, bahwa keamanan siber selama masa pemilu merupakan ancaman utama, sebelum, saat, dan sesudah pemilu. 

"Kementerian Kominfo terus berupaya menangani konten hoax lewat kontra narasi dan take down isu hoax," ujar Budi Arie. 

Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada PWI yang membentuk satgas antihoax dan mengajak mereka untuk bersama-sama melawan hoax.

Budi Arie menyoroti bahwa konten hoax, fitnah, dan ujaran kebencian memiliki dampak yang serius pada masyarakat. 

"Hoax, fitnah, dan ujaran kebencian itu saudara kandung yang harus diperangi, selain merendahkan martabat orang lain yang jadi sepupunya," kata Budi. 

Ia berharap Satgas Antihoax PWI dapat bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk menjadikan pemilu lebih kondusif.

Dalam penutupnya, Menteri Budi Arie mengajak semua pihak untuk bersama-sama melawan hoax dengan kolaborasi demi perdamaian dan persatuan di era transformasi digital. "Era digital adalah era transformasi, banyak peluang menuju kemajuan, ayo lawan hoax dengan kolaborasi demi perdamaian dan persatuan," pungkasnya. (her, sg)

Jumat, 05 Januari 2024

Rangkaian HPN 2024, Capres Prabowo Penuhi Undangan Berdialog Bersama Pengurus PWI Pusat

Capres Prabowo Subianto usai berdialog bersama jajaran PWI Pusat di Kebon Sirih, Kami (4/1/2024).


Jakarta, SuaraLSMOnline - Jelang Hari Pers Nasional (HPN) 2024 jajaran pengurus PWI Pusat mengundang tiga calon presiden guna melakukan diskusi serta pemaparan visi misi capres-cawapres pada Pemilu 2024.

Setelah sebelumnya Capres Ganjar dan Capres no urut 1 Anies Baswedan melakukan kunjungan ke PWI pada November 2023 lalu, kali ini Capres no urut 2 Prabowo Subianto hadir di Gedung PWI Pusat, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/1/2024).

Calon Presiden Prabowo Subianto yang datang mengenakan pakaian serba cream ini disambut Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandar, Wasekjen Raja Pane dan seluruh jajaran PWI Pusat. Dengan sumingrah Prabowo berjalan menuju ruang pertemuan di Lantai IV Ruang PWI Pusat.

Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengucapkan terimakasih atas kehadiran Capres 02, Prabowo Subianto. "Dengan kehadiran Pak Prabowo melengkapi acara Road to Hari Pers Nasional (HPN) yang menghadirkan ketiga Capres untuk menyampaikan visi misi dan program unggulannya kepada Anggota PWI di seluruh Indonesia dan Pers pada umumnya,” kata Hendry Ch Bangun.

Prabowo Subianto juga mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas undangan dan diskusi yang dilaksanakan PWI Pusat dan memberikan kesempatan kepadanya untuk menyampaikan program unggulannya.

“Terimkasih atas undangan PWI. Saya sudah siapkan buku lengkap saya untuk PWI. Terdapat tiga buku, pertama soal kepemimpinan, kedua soal pemikiran saya tentang Indonesia dan ketiga terkait strategi transformasi bangsa dalam pemikiran dan pemahaman sama. Silahkan untuk dibaca,” kata Prabowo mengawali sambutannya.

Ada dua poin penting yang disampaikan Prabowo yakni ekonomi dan kebebasan pers. Untuk kebebasan pers, Prabowo dengan tegas mengatakan pentingnya kebebasan pers karena kebebasan pers yang dinamis akan mendorong percepatan pembangunan. "Kita tahu ada masalah di negara kita tentu dari pers," katanya.

Sementara itu di bidang ekonomi, Prabowo meyakini, bahwa sistem ekonomi yang cocok untuk Indonesia bukanlah kapitalisme dan neoliberalisme. Tapi sistem Pancasila yang merupakan penggabungan keduanya yang berakar dari pengalaman Indonesia yang cukup lama dijajah dan bangkit ingin hidup Makmur.

“Yang kita anut ekonomi Pancasila. Dan sudah sangat jelas cetak biru sudah ada di Undang-Undang Dasar 45. Intinya tim saya dalam Indonesia Maju, bahwa pembangunan suatu bangsa dimana tujuannya mencapai kemerdekaan sejati,” ucapnya.

“Apa yang kita nikmati saat ini merupakan hasil dari para pemimpin terdahulu yang sudah dirintis sejak lama, termasuk Presiden SBY dan Presiden Jokowi yang dua periode membangun bangsa ini. Stabilitas sanget terjaga,” lanjut Prabowo.

Terkait program susu dan makan gratis, Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga kesehatan generasi bangsa sebaik-baiknya. Prabowo juga senang dapat diskusi Bersama PWI dan akan mengatur pertemuan lebih lanjut Bersama PWI untuk diskusi kebangsaan.

“Visi saya jelas Indonesia harus Makmur dan sejahtera. Hilirisasi adalah kunci utama kemakmuran Rakyat Indonesia. Saya kira itu saja, nanti kita atur lagi dan saya akan undang untuk kita diskusi Bersama lagi,” kata Prabowo.

“Saya ini orang yang demokrasi dan menjamin kebebasan pers,” pungkas Prabowo. (fer)

Kamis, 04 Januari 2024

JK Prediksi Pilpres 2024 Bakal Dua Putaran

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla

Jakarta, SuaraLSMOnline - Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) memprediksi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 yang diikuti tiga kontestan pasang calon (paslon) akan berlangsung hingga dua putaran.

Hal itu tersebut diungkapkan JK ketika menjawa pertanyaan awak media terkait wacana Pilpres 2024 bakal satu atau dua putaran.

JK menilai potensi Pilpres 2024 berjalan satu putaran itu sulit. Oleh karena itu, dia meyakini akan ada dua putaran pada pilpres tersebut.

"Iya (dua putaran)" kata JK saat ditemui di rumah duka Rizal Ramli di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2024).

Hal itu menjawab pertanyaan awak media soal seruan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep soal memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran.

"Saya kira semua calon ingin satu putaran, asal dia menang. Ya kita lihat aja 2024," ujar JK 

Sebelumnya diberitakan sejumlah media massa, Kaesang menyerukan pesan kepada relawan untuk memenangkan Prabowo-Gibran dengan satu putaran di Pilpres 2024.

Momen itu terjadi pada pertemuan dengan relawan di Kopi Togu Roastery, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Selasa (2/1/2024). Awalnya, putra bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan pertemuan dengan relawan tersebut digelar agar semuanya bisa saling mengenal.

Lebih lanjut, Kaesang menyampaikan pesan agar memilih Prabowo-Gibran agar menang satu putaran.

Realita Hasil Survey

Berdasarkan hasil survey seluruh lembaga, SuaraLSMOnline memonitor Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran, hal itu tak beralasan karena semua calon sama sama kuat khususnya di Pulau Jawa.

Seperti Suara di Jawa Barat, diprediksi akan menjadi modal kemenangan paslon Capres Cawapres nomor 1 Anies – Muhaimin (Amin). 

Sementara di Jawa Tengah kemungkinan besar akan direbut oleh pasangan nomor urut 2 dan 3 karena disitu selain basisnya PDIP (suara Ganjar), putra sulung Presiden Jokowi pun memiliki suara yang kuat.

Lain halnya di Jawa Timur, Mahpud MD dan Muhaimin akan menyerap suara di basis NU tersebut. Mungkin Prabowo-Gibran akan mencuri suara di sana melalui Tim Kemenangan wilayah. 

Ada pun suara di luar Pulau Jawa itu sama sama berimbang kuatnya, jadi patokan suara ada di Jawa karena sensus penduduknya mencapai hampir 100 juta pemilih ada di sana. (sgi)

Presiden akan Usulkan Dua Nama Pimpinan KPK Pengganti ke DPR RI

Presiden Jokowi saat kunker di Jawa Tengah.

Jakarta, SuaraLSMOnline - Terkait pengganti pimpinan KPK Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengusulkan dua nama ke DPR RI dalam waktu dekat.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangan tertulisnya, pada Selasa (2/1/2024).

"Pengisian satu orang pimpinan agar pimpinan KPK menjadi lima orang dengan cara presiden mengusulkan dua orang dari calon 10 pimpinan KPK yang tidak terpilih ke DPR untuk dipilih satu sebagai pimpinan KPK pengganti," kata Ghufron 

Ghufron menjelaskan posisi ketua KPK definitif juga bakal dipilih oleh DPR usai kelima komisioner KPK telah lengkap. Saat ini Nawawi Pomolangi menjabat sebagai ketua sementara KPK.

"Pemilihan Ketua KPK definitif setelah posisi pimpinan KPK menjadi 5 melalui proses di atas, kemudian DPR akan memilih 1 di antara 5 pimpinan untuk menjadi ketua," ujar Ghufron.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sedang menyiapkan komisioner KPK baru setelah mencopot Firli Bahuri. Jokowi belum mau membeberkan sosok yang akan ditunjuk dan hanya menyebut proses tengah berjalan.

"Masih dalam proses semuanya," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Penggantian komisioner KPK telah diatur berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU KPK. Pimpinan pengganti itu dipilih dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29.

Terdapat empat nama yang berpeluang menggantikan Firli di lembaga antirasuah.

Empat nama itu adalah Sigit Danang Joyo (Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan), Luthfi Jayadi Kurniawan (Pendiri Malang Corruption Watch/MCW), I Nyoman Wara (Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan/BPK), dan Roby Arya Brata (Asisten Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet). (hlm)

Selasa, 02 Januari 2024

Presiden Jokowi Resmikan Pembangunan Empat Terminal Penumpang Tipe A di Jawa

Presiden Jokowi saat meresmikan empat terminal di Jawa di Terminal Purworejo Jateng.


Purworejo, SuaraLSMOnline - Pemerintah gencar melaksanakan pembagunan sarana dan prasana infrastrukstur guna menggenjot perekonomian nasional. 

Salah satunya pembangunan sarana lalu lintas kendaraan penumpang di lintas Jawa yaitu rampungnya pembangunan empat terminal penumpang tipe A di Pulau Jawa.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo hari ini  meresmikan empat terminal tersebut yaitu Terminal Purworejo di Kabupaten Purworejo, Terminal Mendolo di Kabupaten Wonosobo, Terminal Purboyo di Kota Madiun, dan Terminal Patria di Kota Blitar yang dipusatkan peresmiannya di Terminal Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024). 

Pada kesematan itu, Presiden Jokowi meyakini keempat terminal tersebut akan memberikan dukungan sarana dan prasarana transportasi, serta meningkatkan konektivitas antarkota, kabupaten, hingga provinsi. Selain itu, pembangunan terminal ini juga diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian di wilayah tersebut. 

“Kalau dulu yang namanya terminal bus image-nya adalah preman, ini sudah harus hilang karena bus adalah tempat pelayanan juga memberikan dukungan kepada peningkatan ekonomi, UMKM harus semuanya terlibat di dalamnya,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya  di Terminal Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024). 

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mendorong agar pembangunan terminal tidak hanya dilakukan di daerah Jawa saja, tetapi juga di daerah lain di Tanah Air. Menurut Presiden Jokowi, hal tersebut dilakukan agar setiap terminal penumpang memiliki standar pelayanan dan fasilitas yang sama. 

“Saya minta Pak Menteri Perhubungan di kota-kota yang lain juga mulai dilihat agar terminalnya yang bagus tidak hanya di Purworejo, tidak hanya di Wonosobo saja, tidak hanya di Blitar, tidak hanya di Madiun saja, tetapi di semua kota di seluruh Tanah Air ini semuanya memiliki standar yang sama,” lanjutnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menjelaskan bahwa pembangunan sarana dan prasarana pendukung transportasi massal tidaklah mudah. Namun demikian, Presiden memandang ke depan transportasi massal akan dapat membangun konektivitas antardaerah. 

“Meskipun banyak pro dan kontra misalnya pembangunan kereta cepat, tetapi antarkota di Jawa ini nanti pada suatu saat kotanya akan sambung menjadi aglomerasi yang mau tidak mau kalau transportasi massalnya tidak terbangun, (kita) akan stuck macet dan bisa terjadi kalau itu tidak kita bangun misalnya di Jakarta keluar dari rumah mau ke jalan sudah mentok macet,” tambahnya. 

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Purworejo Yuli Hastuti, Wali Kota Madiun Maidi, dan Wali Kota Blitar Santoso. (sgi)

Minggu, 31 Desember 2023

Berkendara Pakai Knalpot Bising, Relawan GM Diamuk Oknum TNI

Sejumlah relawan capres - cawapres no 3 GM saat berpulang dari kegiatan kampanye gunakan kendaraan tidak standar. 

Boyolali, Laras Post - Diduga pakai kendaraan roda motor kenalpot tidak standar (bising) relawan Ganjar – Mahfud diamuk oknum TNI, Sabtu (30/12/2023).

Kejadian tragis terjadi di Boyolali tersebut menjadi viral di berbagai platform media sosial, termasuk Twitter, pada Sabtu sore.

Beberapa akun yang mengunggah video tersebut antara lain @YRadianto, @win_ardie, @YudhaShanny2, dan beberapa akun lainnya.

Dalam rekaman video, terlihat adegan penganiayaan terhadap pengemudi sepeda motor oleh sekelompok orang. Awalnya, mereka terlihat berada di tepi jalan, namun kemudian mendekati pengendara sepeda motor yang sedang melintas.

Korban penganiayaan, yang diketahui sebagai relawan dari pasangan calon presiden nomor 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, baru saja pulang dari sebuah acara kampanye di Boyolali. Kejadian tersebut terjadi di traffic light Sonolayu, Boyolali, Jawa Tengah, ketika korban dicegat oleh sejumlah orang yang ternyata merupakan oknum TNI dari Batalyon 408.

Dalam narasi video, diketahui bahwa motif penganiayaan ini terkait dengan pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak standar dengan suara keras. Setelah dicegat, korban langsung dibawa ke pos penjagaan.

Pihak TNI mengakui keberadaan kejadian penganiayaan yang melibatkan anggota mereka. Brigjen Nugraha Gumilar, Kapuspen TNI, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi akibat kesalahpahaman terkait pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot brong. "Gasnya dimain-mainkan. Sudah diingatkan dan terjadi kesalahpahaman," ujar Brigjen Nugraha Gumilar saat dihubungi pada Sabtu (30/12/2023).

Lebih lanjut, Kapuspen TNI menegaskan bahwa oknum anggota TNI yang terlibat dalam penganiayaan sedang dalam proses pemeriksaan di Denpom Surakarta. "Oknum tersebut saat ini dalam proses pemeriksaan Denpom Surakarta dan akan ada tindakan tegas dari atasan langsung," tegas Kapuspen TNI Brigjen Nugraha Gumilar. (sg)

Sabtu, 30 Desember 2023

Rangkaian HPN 2024, Capres Prabowo Diagendakan Hadir di PWI Pusat pada Awal Januari Mendatang

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto

Jakarta, SuaraLSMOnline
- Dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2024, Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 2, Prabowo Subianto diagendakan menghadiri dialog bersama jajaran PWI Pusat pada Kamis, 4 Januari 2024 mendatang.

Kabar tersebut dibenarkan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat usai menerima surat dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran kepada PWI Pusat.

kehadiran Capres Nomor Urut 2 merupakan respons positif karena sebelumnya jajaran PWI Pusat sempat kecewa.

Capres Prabowo hadir akan menyampaikan visi, misi, dan program unggulannya setelah terpilih nanti pada Pemilu 2024.

Sebelumnya, PWI Pusat dan PWI Provinsi mengalami kekecewaan karena Prabowo Subianto tidak dapat hadir pada tanggal yang telah ditentukan, yaitu Jumat, 29 Desember 2023. Meskipun demikian, PWI telah mempersiapkan segala aspek teknis untuk acara tersebut. Capres lain, seperti Ganjar Pranowo (Nomor Urut 3) dan Anies Baswedan (Nomor Urut 1), telah hadir sebelumnya pada tanggal 30 November 2023 dan 1 Desember 2023.

Pada kunjungan mereka, Ganjar dan Anies menyampaikan secara komprehensif visi, misi, dan program unggulannya kepada PWI dan media nasional, dengan partisipasi 39 Ketua Provinsi yang mengikuti melalui zoom.

Sebagai bagian dari persiapan jelang Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2024, PWI mengundang tiga Calon Presiden pada rentang tanggal 28 November hingga 10 Desember 2023 untuk menyampaikan visi misi mereka. PWI, sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Tanah Air, dengan lebih dari 20.000 anggota tersebar di 38 Provinsi dan cabang khusus Solo, ingin menjadikan acara pra-HPN ini sebagai bentuk kontribusi media sebagai pilar keempat demokrasi.

Dengan kehadiran tiga Capres di PWI, diharapkan mereka dapat menyampaikan visi dan misi secara lengkap kepada puluhan wartawan yang meliput secara langsung atau melalui zoom dari berbagai daerah. Hal ini juga memberikan manfaat bagi Capres, karena visi, misi, dan program unggulan mereka akan diinformasikan kepada masyarakat luas melalui media.

"Hanya meskipun di luar batas waktu yang ditentukan, kami senang bahwa akhirnya Capres Prabowo Subianto dapat hadir pada 4 Januari 2024, sehingga dapat bertemu dan berdialog langsung dengan wartawan di Jakarta maupun di daerah secara online," kata Hendry Ch Bangun, Ketua Umum PWI Pusat, pada Jumat (29/12/2023).

PWI berharap agar komunikasi dengan TKN Prabowo-Gibran dapat berjalan dengan baik, sehingga kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat yang pada akhirnya berguna untuk masyarakat, terutama terkait dengan pemilihan Presiden dan legislatif. Acara Road To HPN ini memiliki format di mana Capres akan menjawab pertanyaan rahasia dalam 15 menit pertama terkait dengan penguatan nilai-nilai demokrasi, tata pengelolaan pemerintahan yang baik, dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan nepotisme. (fer)

Jumat, 29 Desember 2023

Tilep Dana Nakes dan Santunan Dana Kematian Kovid: Mantan Karuang Covid-19 RSUD Pelabuhan Ratu Diciduk

Ditreskrimsus Polda Jabar saat jumpa pers terkait kasus korupsi dana insentif nakes dan santunan kematian di RSUD Pelabuhan Ratu.


Bandung, SuaraLSMOnline - Ditreskrimsus Polda Jawa Barat mengamankan mantan Kepala Ruangan Covid-19 RSUD Pelabuhan Ratu berinisial HC yang berstatus sebagai PPPK di Kabupaten Sukabumi. 

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo mengungkapkan, penangkapan dilakukan lantaran HC diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan menilep uang insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 dan santunan dana kematian senilai sekitar Rp5,4 miliar.

"Kita rilis terkait pengungkapan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana anggaran insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 pada UPTD RSUD Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021," ucap Ibrahim di Mapolda Jabar, Kamis (28/12/2023).

Ibrahim menjelaskan, pelaku melakukan aksinya dengan cara membuat data fiktif 180 tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 terlebih dahulu.

Setelah diajukan dan uang diterima secara bertahap, kata Ibrahim, uang itu malah dialokasikan untuk kas rumah sakit dan kebutuhan pribadi pelaku seperti membeli mobil.

"Untuk kepentingan pribadi yang digunakan oleh tersangka ada kebutuhan rumah tangga terus kemudian kendaraan juga," jelasnya.

Alokasi dana itu tak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan. Di lokasi yang sama, Dirreskrimsus Polda Jabar, Kombes Deni Oktavianto menyebut, dana yang dikorupsi pelaku bersumber dari APBN dan APBD tahun anggaran 2020 dan 2021.

"Bersumber pada APBN tahun 2020 dan APBD 2021 kemudian hasil pencairan dari itu diminta kembali untuk dikumpulkan dan kemudian digunakan untuk sebagai uang kas ruangan Covid-19," kata Deni.

Deni mengatakan, dari uang senilai Rp5,4 miliar yang diperoleh pelaku, total Rp4,8 miliar yang berhasil diselamatkan polisi dan akan segera dikembalikan ke kas negara. Pihaknya juga akan melakukan pengembangan atas kasus itu. (hans)

Rabu, 27 Desember 2023

Kasus Korupsi Sepanjang 2023, Penegak Hukum Ungkap Sejumlah Kasus dan Menyeret Para Pejabat ke Meja Hijau

Ilustrasi tahanan KPK

Jakarta, SuaraLSMOnline
- Sepanjang tahun 2023 berbagai kasus korupsi diungkap oleh aparat hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung maupun Polri. 

Pejabat setingkat menteri, bahkan Ketua KPK ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan menilap uang negara atau menerima suap untuk kepentingan pribadinya.

Korupsi adalah bentuk kejahatan yang merusak kepastian hukum sekaligus mengganggu iklim investasi di Indonesia. Anggaran negara yang seharusnya dipakai untuk pembangunan dan kesejahteraan malah diambil untuk kepentingan segelintir kelompok saja.

Pada tahun 2023 ini, masyarakat ikut menyaksikan banyak pejabat tinggi negara dibekuk akibat korupsi. Bahkan, kasus paling menghebohkan adalah kasus ketua KPK. Lembaga antirasuah yang seharus bersih dari korupsi, tercoreng. 

Untuk mengetahui lebih lanjut, SuaraLSMOnline merangkum berbagai pengungkapan kasus korupsi sepanjang tahun ini. Berikut ini merupakan kaleidoskop kasus-kasus korupsi yang diungkap selama 2023.

1. Lukas Enembe

Tahun 2023 dibuka dengan peristiwa ditangkapnya Gubernur Papua Lukas Enembe oleh KPK. Kasus yang menyeret Lukas sebenarnya sudah mencuat sejak akhir 2019. Sepanjang akhir tahun lalu, KPK sempat kesulitan memanggil Gubernur dua periode ini. Lukas selalu mengelak pemanggilan dengan alasan sakit, atau menuduh bahwa kasusnya adalah politisasi hukum. KPK kesulitan mendekatinya karena rumahnya di Timika selalu dijaga oleh ratusan pendukungnya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md sampai turun tangan. Lewat konferensi pers, Mahfud mengatakan Lukas tidak hanya tersangkut kasus suap dan gratifikasi.

Namun, juga kasus dugaan pencucian uang yang nilainya mencapai ratusan miliar Rupiah di kasino. "Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpangan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar," ujar Mahfud ketika itu.

Setelah menjadi sorotan nasional, sikap Lukas melunak dan mau diperiksa KPK di kediamannya. Pada awal Januari, KPK dibantu Polda Metro Jaya diam-diam menangkap Lukas di Papua dan memboyongnya ke Jakarta pada 10 Januari 2023. Keesokan harinya, Lukas resmi menjadi tahanan KPK.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Lukas 8 tahun penjara pada 19 Oktober 2023. Hakim meyakini Lukas terbukti menerima suap Rp 17,7 miliar dan gratifikasi Rp 1,99 miliar terkait proyek-proyek infrastruktur di Papua. Hakim juga mewajibkan Lukas membayar uang pengganti sebesar Rp 19,6 miliar.

Pengadilan tinggi kemudian memperberat hukuman Lukas menjadi 10 tahun penjara. Saat ini, KPK sedang mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Lukas.

2. Menkominfo Johnny G. Plate

Pada 2023, Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam perkara ini, Kejaksaan awalnya menetapkan 5 orang menjadi tersangka, yakni Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Anang Achmad Latif; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak; dan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto.

Selain itu, Kejaksaan juga menetapkan Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Para tersangka diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun.

Belakangan, kasus ini juga menyeret Johnny G. Plate selaku Menteri Kominfo menjadi tersangka. Kejaksaan menduga sebagai menteri Plate ikut diperkaya dan memperkaya orang lain dalam proyek tahun jamak ini. Kejaksaan resmi menahan Plate menjadi tersangka pada 17 Mei 2023.

"Penyidik pada hari ini meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi jadi tersangka," ungkap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi ketika penahanan.

Setelah melalui rangkaian sidang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Plate terbukti bersalah. Dia divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Plate juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp 15,5 miliar.

Plate bukan satu-satunya pejabat tinggi yang ikut terseret di kasus ini. Dari pengembangan perkara, kasus BTS ditengarai terbagi menjadi beberapa klaster, yakni kasus inti, klaster pengamanan perkara dan klaster pengaturan audit BPK. Di dalam klaster pengamanan perkara, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo sempat diperiksa. Belakangan, Kejaksaan juga menetapkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan menjadi tersangka kasus ini.

3. Achsanul Qosasi

Dari pengembangan perkara kasus BTS, Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan Anggota BPK Achsanul Qosasi menjadi tersangka pada 3 November 2023. Kejaksaan menduga Achsanul menerima suap hingga Rp 40 miliar.

Suap diduga diberikan untuk mengkondisikan hasil audit BPK terkait proyek BTS yang diduga merugikan negara hingga Rp 8 triliun. Pada 21 November 2023, Achsanul mengembalikan uang yang diduga diterimanya itu ke Kejagung. Proses penyidikan terhadap Achsanul di Kejagung saat ini masih berjalan.

"Tim jaksa telah berhasil mengupayakan penyerahan kembali sejumlah uang sebesar USD 619.000 dari Tersangka AQ, sehingga total penyerahan uang tersebut senilai USD 2.640.000 atau setara dengan Rp 40 miliar," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana lewat keterangan tertulis, Selasa (21/11/2023).

4. Mentan SYL

KPK menetapkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menjadi tersangka pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. SYL diduga menarik upeti dari bawahannya selama 2020-2023 dengan nominal dari US$ 4.000 hingga US$ 10.000. Total uang yang diduga telah diterima SYL tersebut adalah Rp 13,9 miliar.

KPK menduga uang itu berasal pejabat eselon I, para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris di masing-masing eselon I. Adapun uang itu diduga bersumber dari realisasi anggaran Kementan yang telah digelembungkan, termasuk meminta dari sejumlah vendor yang menggarap proyek di Kementan.

SYL diduga mengumpulkan uang itu melalui dua bawahannya yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. KPK telah menahan SYL sejak 13 Oktober 2023.

5. Ketua KPK

Penetapan tersangka terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mungkin menjadi kasus yang paling menggemparkan tahun ini. Kasus ini mulai mencuat ketika KPK sedang mengusut kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret Menteri Syahrul Yasin Limpo. Dalam periode yang hampir bersamaan, Polda Metro Jaya ternyata juga sedang mengusut dugaan pemerasan terhadap SYL yang diduga dilakukan oleh Firli.

Firli berulangkali membantah melakukan kejahatan itu dan menyangkal pernah bertemu SYL. Foto pertemuan Firli dan SYL di sebuah lapangan badminton yang tersebar di media sosial membuyarkan semua alibi Firli. Penyidik Polda Metro Jaya kemudian menggeledah dua rumah Firli di Bekasi dan kawasan Kartanegara, Jakarta Selatan pada akhir Oktober 2023.

Setelah menggeledah dan memeriksa 91 saksi termasuk Firli, Polda akhirnya menetapkan purnawirawan jenderal bintang 3 itu menjadi tersangka kasus pemerasan pada 23 November 2023. Polda menyangka Firli memeras SYL agar kasus korupsi di Kementan yang tengah ditangani KPK bisa berhenti.

"Menetapkan saudara FB (Firli Bahuri) selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (22/11/2023) malam.

Setelah penetapan tersangka ini, Presiden Jokowi langsung menunjuk Nawawi Pomolango menjadi pelaksana tugas Ketua KPK. Firli melawan penetapan tersangka ini dengan mengajukan praperadilan, namun ditolak. Meski sudah berstatus tersangka, hingga saat ini kepolisian belum menahan Firli.

6. Wamenkumham

KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej menjadi tersangka gratifikasi. Dia diduga menerima gratifikasi senilai Rp 8 miliar dari Direktur PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan.

KPK menduga suap tersebut diberikan agar Eddy membantu Helmut dalam perebutan kepemilikan PT CLM. Selain itu, gratifikasi diduga diberikan agar Eddy membantu Helmut dalam kasus pidana yang menjeratnya di Badan Reserse Kriminal Polri. KPK sudah resmi menahan Helmut, namun Eddy hingga saat ini belum ditahan.

7. Kasus ESDM

Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menetapkan Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin sebagai tersangka. Ridwan juga resmi ditahan pada 9 Agustus 2023.

Ridwan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Tak hanya Ridwan, ada inisial HJ yang juga ditetapkan sebagai tersangka pada, Rabu malam (9/8/2023). HJ adalah Sub Koordinator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian ESDM.

Dengan ditetapkannya Ridwan dan HJ sebagai tersangka, maka Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah menetapkan 10 orang tersangka yang berasal dari PT Antam, Tbk, PT Lawu Agung Mining, PT Kabaena Kromit Pratama dan beberapa pejabat dari Kementerian ESDM. Di pengadilan, Kejaksaan Agung mendakwa Ridwan Djamaluddin dkk merugikan negara Rp 2,3 triliun.

8. Kasus Gubernur Maluku Utara

Menjelang tahun 2023 berakhir, KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan di Maluku Utara. Dari hasil operasi itu, KPK resmi menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba menjadi tersangka korupsi. Dengan penetapan ini, KPK juga sudah resmi menahan Abdul Ghani di Rumah Tahanan KPK pada 20 Desember 2023.

KPK menduga Abdul Ghani menerima suap terkait proyek-proyek yang ada di Maluku Utara. Abdul Gani, yang menjabat Gubernur Malut, diduga menentukan kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang. Dari kejahatannya itu, KPK menduga Abdul Ghani sudah menerima uang hingga Rp 2,2 miliar. (hlm)