Sekilas Info :

Sabtu, 09 November 2019

Rakerda UKS Madrasah Untuk Pemantapan di Empat Instansi


Malang, Suara LSM Online - Dalam Rapat Kerja Daerah Usaha Kesehatan Sekolah /Madrasah (UKS/M) tahun 2019 di laksanakan di Hotel Mirabell Kepanjen yang diikuti oleh empat instansi kelembagaan kedinasan termasuk Dinas Kesehatan (Puskesmas), Dinas Pendidikan, Korwil, Kementerian Agama, Kecamatan se Kabupaten Malang. 

Kegiatan ini selama satu hari dalam Rakerda UKS/M sewilayah Kabupaten Malang. Diacara Rakerda UKS/M yang dibuka oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Malang. Yang diikuti oleh 172 peserta yang diwakili oleh masing-masing instansi yang terdiri dari empat instansi tersebut. 

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Bagian Adm Kesra, Kepala Dinas Kesehatan, perwakilan Dinas Pendidikan, juga perwakilan dari Kementerian Agama serta perwakilan dari Provinsi Jawa Timur, serta jajaran bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malang. 

Menurut ungkapan dari Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan Rakyat, Ir. Dwi Siswahyudi tujuan kami dalam pelaksanaan kegiatan Rakerda UKS/M tahun 2019 yang dilaksanakan di Mirabell Hotel ini adalah agar peserta mengetahui capaian hasil kegiatan program UKS/M per Kecamatan juga permasalahan program UKS/M di Kabupaten Malang serta mendapatkan arahan dari empat pemangku kepentingan kebijakan dalam memecahkan permasalahan Program UKS/M di Kabupaten Malang. 

Serta meningkatkan pemahaman peserta tentang program juga kebijakan Pemprov Jatim. Jadi maksud kegiatan Rakerda UKS/M ini adanya kesamaan gerak dan langkah TP-UKS/M dalam mewujudkan Kabupaten Malang sebagai Kabupaten UKS/M. (Ful)

Antisipasi Masuknya Radikalisme ke KPP Pratama Kepanjen


Malang, Suara LSM Online - Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen di akhir bulan Oktober melakukan seminar sehari yang dilakukan di Kantor KPP Pratama Kepanjen Lt. II, Malang, Jawa Timur, belum lama ini

Acara tersebut diikuti seluruh karyawan KPP Pratama kecuali yang melayani masyarakat tak dilibatkan. 

Adapun para narasumber antara lain dari Kodim 0818 serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. 

Pimpinan Kepala KPP Pratama Kepanjen Budi Harianto mengatakan, dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda KPP Pratama Kepanjen ingin membangun rasa kebangsaan dan kesatuan juga persatuan yang Berbhineka Tunggal Ika maka kami membentengi agar tidak terpengaruh oleh paham radikalisme dan menjunjung tinggi UUD 1945 juga Pancasila karena kita sebagai ASN maka mendukung penuh Program Pemerintah. 

Di samping itu kita tidak berhenti disini tetapi selanjutnya akan mendatangkan nara sumber dari berbagai tokoh agama maupun ulama termasuk MUI yang bisa memberikan wawasan tentang agama, dengan harapan agar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang baik dan benar yang bertakwa kepada Tuhan YME dan jangan terpengaruh atau tergoda oleh ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab sebagaimana ASN yang telah disumpah maka kita harus patuh kepada pemerintah. (Ful)

Pemuda Wonokerto Gelar Kuliner Tempo Dulu


Malang, Suara LSM Online - Tepatnya di Desa Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang jarak tempuh dari ibu kota Kepanjen ± 20 km. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda masyarakat Desa Wonokerto sangat antusias dan semangat yang dipelopori para generasi pemuda bersama masyarakat lainnya untuk menggelar acara kuliner tempo dulu selama lima hari di lapangan Desa Wonokerto. 

Berdasarkan investigasi media ini memang benar adanya gelar kuliner tempo dulu yang dibuka oleh Camat Bantur dan Kepala Desa Wonokerto bersama Muspika Kecamatan Bantur tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2019. 

Sebelum acara tersebut dibuka panitia telah mengisi waktu dengan penampilan senam sehat oleh para kaum pemudi atau ibu-ibu dari Desa Wonokerto juga dihadiri oleh desa lainnya, setelah pukul 16.30 WIB para Muspika yang terdiri dari Camat Bantur H. Sugeng, Kades Wonokerto Termidi Kuswanto, Kapolsek Bantur juga Danramil serta ketua panitia telah menuju mimbar panggung kegiatan guna untuk membuka acara sekalian potong tumpeng dengan tujuan dibuka pelaksanaan dan dimulai. 


Setelah usai membuka rombongan Muspika bersama ketua pelaksana turun menuju pintu masuk area stand yang dituju guna untuk pengguntingan pita yang dilakukan oleh Kepala Desa Wonokerto yang didampingi oleh Camat Bantur bersama Muspika lainnya juga perangkat desa termasuk Sekdes Wonokerto. Setelah acara pengguntingan pita menuju lokasi stand kuliner. 

Menurut ungkapan Kepala Desa Wonokerto Termidi Kuswanto, bahwa kegiatan ini atas inisiatif dari para generasi pemuda mereka memiliki semangat yang cukup tinggi bahkan kegiatan ini baru pertama kali diadakan jadi di tahun akan datang kita jadikan agenda rutin dan kita letakkan di lapangan agar tidak mengganggu lalulintas jalan, di samping itu memberikan nilai tambah dalam usaha bagi masyarakat Wonokerto. 


Sementara Ketua Panitia Rudianto saat ditemui media ini mengatakan, jumlah para pengikut serta kuliner tempo dulu sebanyak 103 peserta anggaran pelaksanaan kita peroleh dari iuran para peserta kuliner, dermawan dari masyarakat juga dari seponsor dan kali ini merupakan kegiatan pertama kali yang diadakan oleh para generasi muda dan apabila ada kekurangan kita benahi di tahun yang akan datang agar kesuksesan lebih meriah dan hiburan kali ini selama dalam proses kegiatan dihibur oleh beberapa hiburan termasuk campursari maupun kesenian tradisional lawak.(Ful)

Kamis, 07 November 2019

ADB: 22 Juta Penduduk RI Kelaparan




Jakarta, Suara LSMOnline - Hasil riset dari Asian Development Bank (ADB) menyatakan, sektor pertanian di Indonesia masih sangat membutuhkan tambahan investasi dari pemerintah. Perlu ada peningkatan infrastruktur serta riset pertanian agar kebutuhan pangan di dalam negeri bisa dipenuhi dan angka kelaparan berkurang.

Menurut ADB, sektor pertanian dan ekonomi Indonesia memang telah membuat kemajuan selama beberapa dekade terakhir. Namun, angka kelaparan kronis di Indonesia masih mencapai 22 juta orang pada kurun waktu 2016-2018. Investasi di bidang pertanian dinilai mendesak untuk digenjot demi mengurangi angka kelaparan.
"Menghapus angka kelaparan di Indonesia memerlukan peningkatan investasi di sektor pertanian dan perdesaan untuk memacu produktivitas, modernisasi sistem pangan, dan meningkatkan efisiensi pasar pangan," kata Ketua Tim Peneliti Mark W Rosegrant dalam laporan ADB bertajuk "Peningkatan Investasi untuk Ketahanan Pangan" yang diterima Republika, Rabu (6/11).
ADB menilai Indonesia juga perlu melakukan perubahan regulasi dan perbaikan dalam penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kinerja perekonomian. Dampak akhir yang diharapkan dari membaiknya sektor pertanian adalah meningkatkan ketahanan pangan nasional dan menekan angka kelaparan.
Officer ADB khusus Spesialisasi Sumber Daya Alam dan Pertanian Abul Basher menjelaskan, selain investasi, pusat penelitian dan pengembangan pertanian, infrastruktur irigasi, dan infrastruktur perdesaan harus ditingkatkan. Ini penting karena kontribusi sektor pertanian terhadap total produk domestik bruto (PDB) disebut mengalami penurunan dari 30 persen terhadap PDB pada 1975 menjadi 13,1 persen pada tahun 2017.
Di sisi lain, situasi tenaga kerja pertanian juga menurun dari 62 persen terhadap total tenaga kerja Indonesia pada 1975 menjadi hanya 29,7 persen tahun 2017.
Sektor pertanian diakui dapat menghasilkan banyak manfaat tambahan ekonomi. Namun, yang paling mendasar ialah memastikan ketahanan pangan untuk memberantas kelaparan. Sebab, meskipun tren produksi meningkat diikuti dengan ketersediaan pangan dan kenaikan pendapatan rumah tangga, akses terhadap makanan di Indonesia tidak merata. Hal itu menyebabkan ada kerawanan pangan yang masih menjadi masalah.
"Untuk menghapus kelaparan di Indonesia, kita harus menargetkan investasi pada bidang-bidang yang mampu berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat," kata Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Lampung Bustanul Arifin.
Ia mengatakan, kebijakan lain yang perlu dilakukan adalah merealokasikan subsidi pupuk untuk investasi pertanian. Lembaga riset pertanian harus diarahkan pada penemuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Menurut Bustanul, selain dapat menghapus kelaparan, beberapa skenario dari peningkatan investasi pertanian dapat meningkatkan kinerja perekonomian. Kata dia, peningkatan investasi pertanian dapat menghasilkan tambahan manfaat ekonomi sebesar Rp 1.834 triliun pada 2045.
Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya mengakui, ada sebanyak 88 daerah kota dan kabupaten mengalami rentan rawan ketersediaan pangan. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pemerintah akan berupaya keras agar daerah-daerah itu tak berubah menjadi daerah berstatus rawan pangan.
"Kita akan coba benahi 88 daerah ini. Saya berharap seluruh kementerian lembaga, pemerintah daerah untuk menyatu dan berkonsentrasi," kata Syahrul, beberapa waktu lalu.
Syahrul mengatakan, Kementan tidak bisa mengatasi masalah kerawanan pangan di setiap daerah sendirian. Karena itu, pihaknya perlu melakukan kerja sama dan bersinergi dengan kementerian lembaga lain.
Oleh karena itu, Kementan telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan enam kementerian lembaga untuk sinergi penanganan daerah rentan rawan pangan.
Enam kementerian dan lembaga itu adalah Kementerian Sosial, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan Lemhanas.
Syahrul berharap setiap pejabat eselon I di masing-masing kementerian dan lembaga saling berkoordinasi untuk pengetasan daeran rentan tersebut. Dia mengatakan, tujuan akhir dari upaya pengentasan kemiskinan agar masyarakat dapat lebih hidup mandiri.
Kriteria dalam daerah yang rentan rawan pangan cukup banyak. Tidak hanya soal persoalan pangan, tapi juga mencakup akses kesehatan dan pendidikan. Namun, Syahrul mengatakan, pihaknya telah memiliki pemetaan daerah rentan rawan pangan beserta klasifikasi kerentanan yang ada di setiap daerah.
Dari segi ketersediaan pangan, ia menuturkan, tidak seluruhnya berkaitan dengan pasokan beras sebagai bahan pokok. Sebab, masing-masing daerah memiliki karakteristik pangan pokok yang berbeda. Kebanyakan masalah yang dihadapi setiap daerah sehingga rentan rawan pangan akibat akses infrastruktur karena lokasi yang terisolasi.
"Tidak hanya beras, tidak hanya makanan juga. Pemetaannya sudah ada. Kategori-kategori itu sudah ada di kita. Kita sama-sama turun. Ini bukan pekerjaan baru, sudah lama tapi kita benahi sekarang," tandasnya.(Ferry. R)

Rabu, 16 Oktober 2019

Sukseskan Program Siak Bagi Operator Baru Pemkab Malang Gelar Bimtek

Para Pejabat Dispendukcapil dan Suasana Pembukaan Bimtek.
Malang, Suara Lsm Online - Dalam pelaksanaan evaluasi pengembangan aplikasi pelayanan pendudukan tingkat Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Malang menggelar bimbingan teknik digelar di Hotel El Gaden Kecamatan Karangploso, Minggu pertama Oktober 2019. 

Kegiatan tersebut dibuka langung Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Asisten Satu Sukowiyono, SH, MM yang diikuti 68 peserta dari 33 Kecamatan.

Bimbingan Teknik Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bagi operator baru tersebut, dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. 

Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan Dr. Shirath Aziez, M.Si mengatakan, dengan pelaksanaan bimtek itu nantinya para peserta akan ditempatkan di tingkat Kecamatan se Kabupaten Malang dan masing-masig Kecamatan ada minimal dua orang.

"Pada pertengahan Oktober 2019, mereka sudah berada di masing-masing Kecamatan dari 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang,” ucap Shirath.

Sementara Asisten Satu Sukowiyono saat ditemui media ini mengatakan, langkah baru ini merupakan terobosan bagi Dispendukcapil dalam implementasi Undang-Undang No. 26 tahun 2006. "Maka tugas-tugas operator nantinya bisa terselesaikan hingga di tingkat Kecamatan dalam pelayanan masyarakat,” ujar Sukowiyono.

Di sisi lain, salah satu peserta bimtek sebut saja Farah, yang sebelumnya saya telah ditempatkan di Kecamatan Wajak, maka dengan digelarnya bimtek itu sangat berguna menambah wawasan, pengalaman, dan peningkatan kinerja yang bertanggung jawab juga disiplin. 

Pada kesempatan itu dihadiri Dispenduk Provinsi Jawa Timur juga para narasumber yang telah disiapkan panitia pelaksana.

Turut hadir Sekretaris Dispendukcapil, Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan, Kepala Bidang Kemanfaatan Data Informasi Pelayanan dan beserta jajaran kedinasan Dispendukcapil. (SH)

Pengurus Formi Kabupaten Malang Resmi Dilantik

Ketua Umum Formi Kabupaten Malang Sugiyani bersama Ketua Harian Formi Atok Sugianto.

Malang, Suara LSM Online- Pengurus Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indnonesia (FORMI) resmi dilantik di Pendopo Agung Ibukota, Kepanjen Kabupaten Malang, Minggu kemarin.

Ketua Umum Sugiyani didampingi Ketua Harian Atok Sugianto mengatakan, dengan terbentuknya Formi diharapkan dapat memajukan olahraga rekreasi di Kabupaten Malang terutama gelaran festival, seperti festival layang-layang, senam nusantara, senam jantung sehat, senam aerobic, lansia juga lainnya. 

"Untuk olahraga tradisional lainnya seperti eggrang, dakon, semua itu olahraga milik bangsa Indonesia yang nantinya kita lestarikan dan dalam waktu dekat kita akan kumpulkan beberapa komunitas yang ada di Kabupaten Malang," ucapnya.

Maka dengan dilantiknya pengurus FORMI di Kabupaten Malang, jajaran pengurus berjanji akan membantu kinerja turun ke daerah-daerah yang nantinya menuju masyarakat sehat dan bugar. 

"Untuk gebrakan yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat festival senam yang memiliki banyak macamnya, serta beladiri pencakdor yang telah dihimpun oleh FORMI karena ini merupakan bagian dari tontonan masyarakat," jelasnya.

Tak hanya itu adanya terbentuknya FORMI maka dapat mengisi pembangunan yang ada di Pemerintah Kabupaten Malang terutama dalam bidang olahraga dan mengenalkan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Malang. Unruk itu kami berharap seluruh elemen masyarakat mendukung penuh kegiatan FORMI agar bisa berkembang dengan baik," ujar Ketum Formi. 

Hadir pada kesempatan itu para Pejabat jajaran Kabupaten Malang, sejumlah Komunitas Olahraga, Dispora, para pengurus FORMI serta para undangan lainnya.

Sebelum digelar pelantikan Pengusrus Formi Kabupaten Malang terlebih dulu dihibur oleh karya dan beladiri pencakdor. (SH)

Senin, 30 September 2019

Mahasiswa dan Aktivis Ditangkap, Jaga Demokrasi atau Bungkam Kritik?

Polisi menembakkan gas air mata ke arah mahasiswa saat demonstrasi menolak pengesahan RUU KUHP dan revisi UU KPK di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Polisi menghalau mahasiswa yang berusaha masuk ke area Gedung DPR. (ist)

Jakarta, Suara LSM Online - Presiden Joko Widodo menyikapi gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Jokowi menegaskan komitmennya terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Namun belum sampai sehari, dua jurnalis sekaligus aktivis hak asasi manusia (HAM) yang lantang menyuarakan ketidakadilan ditangkap polisi. Keduanya adalah Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badudu.

Polisi menuduh Dandhy menyebarkan kebencian berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sementara Ananda ditangkap karena menstransfer sejumlah dana ke mahasiswa sebelum demonstrasi besar terjadi.

Belum lagi mahasiswa yang masih ditahan kepolisian pascademonstrasi yang berujung ricuh di beberapa kota besar di Indonesia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mempertanyakan komitmen Jokowi yang tidak dibarengi dengan tindakan nyata aparatnya. Dia menilai pemerintah tidak konsisten.

"Inkonsistensi, satu sisi bilang menjaga demokrasi, di sisi lain justru memberikan semacam pesan bahwa mahasiswa tidak boleh berdemonstrasi dengan melarang rektor, ristek dikti, penangkapan, bahkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar," ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat (27/9/2019).

Amnesti International Indonesia mencatat, 94 mahasiswa ditangkap usai demo di Jakarta. Dia juga menerima informasi tim bantuan hukum kesulitan memberikan pendampingan terhadap mahasiswa yang masih ditahan di Jakarta.

"Kalau digabung dengan Medan, Bandung, Makassar, Palembang ada sekitar 255 orang yang ditangkap," kata Usman.

Mantan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) ini melihat, penangkapan terhadap mahasiswa dan dua aktivis ini sebagai bentuk pemerintah antikritik. 

"Ya bayangkan saja, Ananda Badudu ditangkap jam 4 pagi. Padahal dia hanya melakukan semacam istilahnya penggalangan dana. Itu kan berarti seperti peringatan kalau ikut-ikutan protes sekarang ini bisa ditangkap seperti Dhandy atau bisa ditangkap seperti Ananda," ucap Usman.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai langkah represif yang dilakukan aparat kepolisian terhadap demonstran keliru. Menurutnya, tindakan represif merupakan sikap pemerintah yang otoritarian.

"Padahal Indonesia merupakan negara demokrasi. Karena itu Presiden harus mengingatkan kepolisian untuk tidak melakukan tidakan-tindakan represif baik kepada mahasiswa, pers atau masyarakat sipil," katanya.

Fickar menilai, penanganan yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi kritikan masih terpengaruh gaya rezim orde baru (orba). Dia pun meminta aparat kepolisian tidak berpolitik dan menjadi bagian dari kekuasaan.

Lebih lanjut, dia menyayangkan tindakan polisi menangkap Dandhy dan Ananda pada tengah malam dan dini hari, meski secara hukum tidak ada larangan penangkapan pada waktu tertentu jika ada kepentingan yang memaksa.

"Jika dilihat dari perspektif kepentingan tidak terpenuhi unsur atau kualifikasi memaksanya, ini terkesan ada kepanikan," kata Fickar.

Fickar pun menyoroti pasal 28 ayat 2 jo pasal 45 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dipersangkakan kepada Dandhy. Menurutnya, kepolisian berlebihan menerapkan pasal tersebut dalam kasus Dandhy.

"Pasal ini pasal karet, karena mengidentifikasi info yang dapat menimbulkan permusuhan tidak jelas bentuknya. Demikian juga golongan masyarakat mana yang saling berhadapan menjadi musuh juga tidak jelas, karena itu penerapan pasal ini sangat multitafsir. Ketentuan pasal ini bersifat karet dan tidak jelas sehingga tidak relevan diterapkan pada masyarakat dan sistem kenegaraan yang demokratis," katanya.

Dengan begitu, Fickar menilai kekerasan serta penangkapan terhadap mahasiswa dan aktivis HAM sebagai indikasi rezim ini antikritik. "Indikator bahwa rezim pemerintahan ini menjurus pada otoritarian, memberangus kebebasan mengeluarkan pendapat dan kritik," dia menandaskan.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, komitmen Presiden Jokowi terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat harus didukung oleh aparat dan para membantunya.

"Jadi jangan main tangkap, Pak Menristekdikti (M Nasir) juga jangan larang-larang orang demo. Demo ya demo aja, protes ya protes aja. Kalau yang demo dan protes itu brutal, anarkis, baru ditindak secara hukum," katanya kepada Liputan6.com.

Adi juga menyoroti penangkapan yang dilakukan terhadap Dhandy dan Ananda. Menurutnya, aparat kepolisian tidak bisa menerjemahkan komitmen Jokowi. Sebab, penangkapan tersebut dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi.

Agar rezimnya tidak dicap antikritik, Adi mengatakan, Jokowi harus berani menegur aparat dan pembantu-pembantunya yang dinilai tidak sejalan dengan semangat demokrasi.

"Makanya ketika Pak Jokowi mau nelepon Kapolri biar enggak represif itu saya kira respons yang cukup tepatlah. Dia mau mendengarkan kritik-kritik rakyat. Artinya ingin menyudahi tindakan-tindakan yang dianggap tidak demokratis. Tapi yang paling penting bawahan Jokowi harus paham apa yang diinginkan Jokowi," ucap Adi.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, jaminan konstitusi bagi kebebasan berpendapat tidak hanya sebatas komitmen verbal Presiden, tapi juga harus diimplementasikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan jajarannya.

Guru besar ilmu politik itu menilai, penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap Dhandy dan Ananda merupakan langkah sembrono. Dia berharap, penangkapan serupa tak terulang.

"Intinya sangat disayangkan bahwa kepolisian tidak patuh atau tidak konsisten terhadap komitmen presiden untuk menjaga demokrasi. Mestinya Presiden menegur Kapolri kalau aparat kepolisian cenderung bertindak represif," ujar Syamsuddin saat dihubungi Liputan6.com.

Kamis 26 September 2019 pukul 23.00 WIB, makan malam Dhandy Dwi Laksono terganggu. Jurnalis sekaligus aktivis HAM itu ditangkap penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya atas tuduhan menyebarkan kebencian berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Jurnalis 'sexy killers' itu baru tiba di rumahnya di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat sekitar pukul 22.30 WIB. Selang beberapa menit kemudian, pagar rumahnya digedor-gedor tamu.

Dhandy yang saat itu tengah menikmati sepiring nasi dengan lauk ayam krispi dan saus sambal beranjak dari meja makan dan membukakan pintu. Karena kedatangan 'tamu', Dandhy pun tidak menuntaskan makan malamnya.

Aparat membawa surat penangkapan dan sedikit menjelaskan postingan Dandhy. Penyidik Polda Metro Jaya itu menjelaskan mengenai cuitannya di Twitter tentang Papua yang dianggap bermuatan kebencian.

Polisi yang berjumlah 4 orang itu lantas membawa Dandhy ke Polda Metro Jaya dengan Fortuner bernomor polisi D 216 CC. Sekitar lima jam diperiksa dengan 14 pertanyaan, Dhandy diizinkan pulang, namun tetap berstatus tersangka.

Setelah Dhandy dilepas, giliran Ananda Badudu ditangkap penyidik Polda Metro Jaya. Aktivis sekaligus jurnalis itu ditangkap di tempat tinggalnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat (27/9/2019) sekitar pukul 04.25 WIB.

Dia dijemput polisi pada subuh terkait transfer dana terhadap mahasiswa sebelum aksi demonstrasi. Ananda tidak ditahan. Dia akhirnya dilepaskan sekitar pukul 10.17 WIB atau setelah lima jam diperiksa sebagai saksi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono membeberkan alasan menjemput dan memeriksa musikus Ananda Badudu. Dia mengatakan, massa aksi yang ditangkap polisi mengaku telah mendapat uang transferan diduga dari Ananda Badudu. 

"Awalnya ada massa demo yang dijadikan tersangka karena melawan petugas, dari hasil pemeriksaan tersangka mengaku kalau mendapat transfer uang Rp10 juta dari saksi (Ananda)," kata Argo saat dihubungi.

Usai diperiksa, Ananda terlihat menahan tangis. Saat keluar, musikus itu didampingi aktivis HAM Usman Hamid.

Ananda mengaku pembebasan terhadapnya itu merupakan bentuk jaminan hukum yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja. Dia merasa sedih lantaran banyak mahasiswa yang diproses hukum tanpa pendampingan.

"Saya salah satu orang yang beruntung punya privilege untuk bisa segera dibebaskan. Tapi di dalam saya lihat banyak sekali mahasiswa yang diproses tanpa pendampingan, diproses dengan cara-cara tidak etis. Mereka butuh pertolongan lebih dari saya," kata Ananda Badudu di Polda Metro Jaya, Jumat (27/9/2019).

Penangkapan terhadap dua aktivis itu dilakukan hanya berselang beberapa jam setelah pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan komitmennya terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat. 

Namun Jokowi menolak bicara terkait penangkapan Dandhy dan Ananda. Saat para awak media meminta komentar terkait hal ini, Jokowi malah balik badan dan tak menanggapi pertanyaan.

Padahal Jokowi baru saja memberikan pernyataan terkait mahasiswa Kendari yang tewas saat unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulawesi Tenggara. 

Sementara Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pihaknya akan menghubungi Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait penangkapan dua aktivis HAM tersebut. "Saya akan komunikasikan dengan Pak kapolri. Makasih ya," pungkasnya singkat.(Hel)

Jumat, 27 September 2019

KPK Beberkan 26 Poin Pelemahan di Revisi Undang-Undang Komisi Antirasuah

Jubir KPK Febri Diansyah
Jakarta, Suara LSM Online - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi yang disahkan DPR para rapat raripurna 17 September 2019 lalu berisiko melemahkan kerja KPK.

Hal itu dikatakan Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam analisis yang dilakukan, KPK mengidentifikasi 26 persoalan dalam UU KPK yang berisiko melemahkan kerja KPK. Pertama, kata Febri yakni soal independensi KPK.

Dalam hal ini, Febri mengatakan rumusan undang-undang hanya mengambil sebagian dari putusan MK, namun tidak terbaca posisi KPK sebagai badan lain yang terkait kekuasaan kehakiman dan lembaga yang bersifat constitutional important.

Pegawai KPK juga akan menjadi aparatur sipil negara (ASN), sehingga ada resiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran dan mutasi pegawai saat menjalankan tugasnya.

Kedua, terkait pengaturan bahwa pimpinan KPK adalah penanggung jawab tertinggi dihapus. Ketiga, soal adanya Dewan Pengawas yang lebih berkuasa dibanding pimpinan.

"Keempat, kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara, yaitu memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Bagaimana jika Dewan Pengawas tidak mengizinkan? Siapa yang mengawasi Dewan Pengawas?," kata Febri.

Kelima, standar larangan etik, dan antikonflik kepentingan untuk Dewan Pengawas lebih rendah dibanding pimpinan dan pegawai KPK. Dalam Pasal 36 tidak berlaku untuk Dewan Pengawas, sehingga, dewan ini tidak dilarang menjadi komisaris, direksi, organ yayasan hingga jabatan profesi lainnya.

"Dewan pengawas tidak dilarang bertemu dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara yang ditangani KPK. Sementara itu pihak yang diawasi diwajibkan memiliki standar etik yang tinggi dengan sejumlah larangan dan ancaman pidana di UU KPK," kata Febri.

Poin keenam, yakni dewan pengawas untuk pertama kali dapat dipilih dari aparat penegak hukum yang sedang menjabat yang sudah berpengalaman minimal 15 tahun.

Ketujuh, pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum sehingga akan beresiko pada tindakan-tindakan pro justicia dalam pelaksanaan tugas penindakan.

Kedelapan, salah satu pimpinan KPK pasca UU ini disahkan terancam tidak bisa diangkat karena tidak cukup umur, yakni kurang dari 50 tahun.

"Terdapat ketidakcermatan pengaturan untuk usia pimpinan KPK minimal 50 tahun, padahal keterangan dalam kurung tertulis 'empat puluh' tahun (Pasal 29 huruf e)," kata Febri.

Kesembilan, pemangkasan kewenangan penyelidikan. Yakni penyelidik tidak lagi dapat mengajukan pelarangan terhadap seseorang ke luar negeri. Menurut Febri, ini beresiko untuk kejahatan korupsi lintas negara dan akan membuat para pelaku lebih mudah kabur ke luar negeri saat penyelidikan berjalan.

Kewenangan Penyadapan
Poin ke-10 terkait dengan pemangkasan kewenangan penyadapan, di mana penyadapan tidak lagi dapat dilakukan di tahap penuntutan dan jadi lebih sulit karena ada lapis birokrasi yang harus dilalui.

Poin ke-11, operasi tangkap tangan (OTT) menjadi lebih sulit dilakukan karena lebih rumitnya pengajuan penyadapan dan aturan lain yang ada di UU KPK.

Bahkan, pada poin ke-12, terdapat pasal yang berisiko disalahartikan seolah-olah KPK tidak boleh melakukan OTT seperti saat ini lagi, yaitu Pasal 6 huruf a yang menyebutkan KPK bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Poin ke-13, ada risiko kriminalisasi terhadap pegawai KPK terkait penyadapan karena aturan yang tidak jelas di UU KPK. Terdapat ketentuan pemusnahan seketika penyadapan yang tidak terkait perkara, namun tidak jelas indikator terkait dan tidak terkait, ruang lingkup perkara dan juga siapa pihak yang menentukan ketidakterkaitan tersebut.

Sedangkan pada poin ke-14, ada risiko Penyidik PNS di KPK berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Polri karena Pasal 38 ayat (2) UU KPK dihapus. Di satu sisi UU meletakkan KPK sebagai lembaga yang melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Polri dan Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi. Namun di sisi lain, jika Pasal 38 ayat (2) UU KPK dihapus, ada resiko penyidik PNS di KPK berada dalam koordinasi dan pengawasan Polri.

Poin ke-15 dan ke-16 terkait dengan berkurangnya kewenangan penuntutan, di mana dalam pelaksanaan penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan pihak terkait. Tidak jelas siapa pihak terkait yang dimaksud.

Poin ke-17, pegawai KPK rentan dikontrol dan tidak independen dalam menjalankan tugasnya karena status ASN.

Poin ke-18, terdapat ketidakpastian status pegawai KPK, apakah menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PPPK (pegawai kontrak) dan terdapat resiko dalam waktu dua tahun bagi penyelidik dan penyidik KPK yang selama ini menjadi Pegawai Tetap kemudian harus menjadi ASN tanpa kepastian mekanisme peralihan ke ASN.

Poin ke-19, jangka waktu SP3 selama 2 tahun akan menyulitkan dalam penanganan perkara korupsi yang kompleks dan bersifat lintas negara.

Melumpuhkan Kerja KPK
Poin ke-20, diubahnya Pasal 46 ayat (2) UU KPK yang selama ini menjadi dasar pengaturan secara khusus tentang tidak berlakunya ketentuan tentang prosedur khusus yang selama ini menyulitkan penegak hukum dalam memproses pejabat negara, seperti: Perlunya izin untuk memeriksa pejabat tertentu.

Pasal 46 UU KPK yang baru terkesan menghilangkan sifat kekhususan (lex specialis) UU KPK, padahal korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harusnya dihadapi dengan cara-cara dan kewenangan yang luar biasa.

Poin ke-21, terdapat pertentangan sejumlah norma, seperti: Pasal 69D yang mengatakan sebelum Dewan Pengawas dibentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum UU ini diubah. Sementara di Pasal II diatur UU ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Poin ke-22, hilangnya posisi Penasihat KPK tanpa kejelasan dan aturan peralihan, apakah Penasihat menjadi Dewan Pengawas atau Penasihat langsung berhenti saat UU ini diundangkan.

Poin ke-23, hilangnya kewenangan penanganan kasus yang meresahkan publik

Poin ke-24, KPK hanya berkedudukan di ibu kota negara. KPK tidak lagi memiliki harapan untuk diperkuat dan memiliki perwakilan daerah. Dengan sumber daya yang tersedia saat ini dan wilayah kerja seluruh Indonesia KPK dipastikan akan tetap kewalahan menangani kasus korupsi di seantero negeri.

Poin ke-25, tidak ada penguatan dari aspek pencegahan. Kendala pencegahan selama ini ketika rekomendasi KPK tidak ditindaklanjuti juga tidak terjawab dengan revisi ini. Seharusnya ada kewajiban dan sanksi jika memang ada niatan serius memperkuat Kerja Pencegahan KPK.

Poin ke-26, kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi.

"Dari 26 poin di atas kami pandang sangat berisiko melemahkan atau bahkan riskan bisa melumpuhkan kerja KPK. Karena beberapa kewenangan yang dikurangi adalah kewenangan pokok dalam melaksanakan tugas selama ini," kata Febri.

Menurut dia, jika ada pihak-pihak yang mengatakan revisi UU KPK saat ini memperkuat KPK, baik dari aspek penindakan ataupun pencegahan, dilihat dari 26 poin di atas hal tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.

"Selain itu terdapat ketidaksingkronan antarpasal, hingga menimbulkan tafsir yang beragam sehingga menyulitkan KPK dalam penanganan perkara korupsi ke depan," pungkas Febri.(Ferry. R) 

SMK Brantas Menjadi Kepercayaan Perusahaan Ring 1 Jawa Timur


Malang, Suara LSM Online - Dengan berkembangnya Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri maupun swasta, saling berlomba untuk memajukan atau berebut saling mengunggulkan, baik itu mutu pembelajaran, kualitas sekolah, serta jumlah murid. 

Bahkan menjadi sekolah favorit baik itu sekolah negeri maupun swasta.

Saat media ini menelusuri SMK Brantas yang letaknya hampir perbatasan wilayah Kabupaten Malang dengan wilayah Kabupaten Blitar, tepatnya di Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung. 

Kepala SMK Brantas, Ir. H. Sukatno mengatakan, SMK Brantas dipercaya oleh perusahaan ring 1 Jawa Timur untuk merekrutmen calon karyawan perusahaan.

Rekrutmen tenaga kerja itu digelar di Gedung Brantas, Sabtu (21/9/19) lalu.

Adapun peserta se Jawa Timur termasuk Malang, Jombang, Jember, Blitar dan daerah lainnya.

"Mengapa demikian, Karena SMK Brantas sebagai penyambung lidah perusahaan dan saya tahu perusahaan sulit mencari tenaga kerja sementara tenaga kerja sulit mencari pekerjaan, dengan demikian antara dunia industri dan pendidikan bisa terurai dengan baik," ucap Sukatno.

Jadi, menurut Sukatno, perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja yang diharapkan karena diambil dari beberapa daerah, dengan sistem seleksi yang cukup ketat. "Ini bisa menghasilkan SDM yang cukup diandalkan," tuturnya. 

Pada rekrutmen itu dihadiri kurang lebih 250 orang peserta dan itupun sebelumnya telah saya hentikan karena bisa mencapai 700 orang, guna disesuaikan dengan kebutuhan yang sekarang ini diawasi oleh BKK SMK Brantas dan SMK Brantas tidak ikut campur dalam hal rekrutmen yang mana diikuti oleh kurang lebih delapan perusahaan. 

SMK Brantas dalam hal ini telah mempersiapkan mulai dari masuk sekolah sampai keluar (lulus). Dengan dibentuknya karakter sopan santun tanggung jawab saling senyum saling menghargai orang. 

dan untuk rekrutmen kemarin banyak alumni baik SMK maupun SMA dari beberapa daerah termasuk SMK Brantas. "Maka dari itu pembentukan SDM yang bagus sangat dicari oleh perusahaan," pungkasnya. (Full)

DPKPCK Cek Hidran Pada Gedung Pemda Malang

Cek hidran di gedung Pemeritah Kabupaten Malang.

Malang, Suara LSM Online - Pada bulan September 2019 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang telah melakukan pengontrolan air pada saluran pipa hidran yang ada di gedung Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang.

Keberadaan Hidran tersebut sangat penting untuk mengantisipasi apabila terjadi kebakaran pada gedung tersebut. 

Kepada Dinas DPKPCK, Figur mengatakan, tujuan pengecekan memastikan hidran tersebut dapat difungsikan dengan baik. 

Pada gedung tersebut terdapat kurang lebih ada 19 hidran yang tersebar di seluruh lantai. 

"Maka kami bersama tim mengecek atau mengontrol keadaan hidran, setelah kami cek ternyata air yang ada di saluran hidran sangat kotor dan ada endapan sejenis lumpur dan itu sangat banyak sekali," terangnya.

Untuk itu, Kepada Dinas DPKPCK menyebutkan, dengan pengecekan maka dapat mengetahui kondisi air pada saluran hidran, jika ada yang rusak segera kita perbaiki. Karena gedung Pemda ini perawatannya sebagian ditangani oleh DPKPCK Kabupaten Malang,” pugkasnya. (Full)

Tingkatkan Ekonomi Disperindagpas Malang Kembangkan Kain Batik Lokal


Malang, Suara LSM Online - Melalui kegiatan pameran batik di Kanjuruhan Kabupaten Malang yang digelar belum lama ini menjadi perhatian publik khususnya para pecinta batik.

Pada kesempatan itu dihelat perlombaan kain batik lokal yang bermotif cukup bagus, masyarakat pun antusias dalam mengikuti lomba tersebut yang datang dari sejumlah daerah di lingkungan Kabupaten Malang.

Kegiatan yang dilaksanakan Disperindagpas Kabupaten Malang menghadirkan berbagai jenis kain batik lokal Malang yang tak kalah dengan kain batik dari daerah lain. 

Pada kegiatan lomba ekspo kain batik di area Kanjuruhan yang diikuti para pelaku usaha kain batik kurang lebih 30 orang pelaku usaha kain batik. 


Kepala Disperindagpas Kabupaten Malang Dr. Agung saat ditemui mengatakan, dalam perkembangan jaman diharapkan para pelaku usaha kain batik mengikuti dengan baik karena dengan mengikuti perkembangan jaman maka bisa berkembang dengan pesat. 

"Nantinya dinas akan memberikan tempat sekretariat agar bisa koordinasi dan berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang, dengan kain batik yang menggambarkan nuansa alam daerah masing-masing guna memajukan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut," ucap Kadisperindagpas.


Pada kegiatan fashion lomba kain batik Kepala Dinas memberikan penghargaan berupa sertifikat dari sepuluh besar yang terbaik. 

Selain itu Kepala Disperindag diberi kesempatan untuk memilih salah satu kain batik yang dikenakan oleh masing-masing peserta yang dipandu oleh Kepala Bidang (Catur).

Kegiatan tersebut dihadiri para undangan dan para pelaku usaha kain batik Kabupaten Malang. (Full)

Program Pembangunan Pemanfaatan Aset Pusda

Pemanfaatan Aset Pusda Kabupaten Malang.
Malang, Suara LSM Online - Tahun 2019 Pusda Kabupaten Malang telah mempercepat Program Pembangunan Pemanfaatan Aset yang telah dilaksanakan pengecekan ke sejumlah lokasi.

Sejumlah lokasi itu antara lain, wilayah tingkat Kecamatan, baik itu lokasi di sekitar dam maupun di tengah kota. Namun dalam pembangunannya disesuaikan dengan lingkungan peruntukannya. 

Salah satu aset PUSDA yang ada di tengah kota ibu kota Kepanjen yang sebelumnya aset tersebut telah dipakai atau disewa masyarakat guna untuk usaha, yang kini telah berbentuk bangunan ruko. Karena sudah selesai masa kontrak dan sesuai aturan guna untuk tata kota dan disesuaikan dengan tata ruang Kota kepanjen. 

Kepala Bidang Bina Manfaat PUSDA Kabupaten Malang, Ir. Boedi Tjahjono.

Sementara lokasi aset tersebut sekarang telah dibangun karena sudah ada awal pembangunan. 

Kepala Bidang Bina Manfaat PUSDA Kabupaten Malang, Ir. Boedi Tjahjono mengatakan, selain peningkatan PAD SDA juga pengamanan aset, tahun ini pemanfaatan aset wilayah Gondanglegi, Bululawang, Tumpang, Ngajum, Kepanjen. 

"Untuk Kepanjen selain dibangun taman juga tidak menutupi pandangan lalulintas karena Kepanjen jadi ibu kota maka kita ciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan tata kota yang baik. Untuk yang lain pembangunan disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya," pungkasnya. (Full)

Jumat, 06 September 2019

Agus Rahardjo: KPK Sedang di Ujung Tanduk!

Ketua KPK Agus Rahardjo.

Jakarta, Suara LSM Online - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan lembaga yang ia pimpin sedang berada di ujung tanduk. Terancam dari sejumlah pihak untuk melemahkan KPK.

"Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk, sedang di ujung tanduk," ujar Agus dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/9).

Agus mengatakan, mulai dari adanya calon pimpinan (capim) KPK yang diduga bermasalah hingga usulan DPR untuk merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Bukan tanpa sebab. Semua kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini membuat kami harus menyatakan kondisi yang sesungguhnya saat ini," kata Agus.

Agus menegaskan, capim KPK bermasalah yang diloloskan panitia seleksi (pansel) bakal mengganggu agenda pemberantasan korupsi. Selain itu, menurut Agus, setidaknya terdapat sembilan poin dalam draf RUU KPK usulan DPR yang berisiko melumpuhkan kerja KPK.

Sembilan poin itu, yakni terancamnya independensi KPK, dibatasinya penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, dibatasinya sumber Penyelidik dan Penyidik, penuntutan perkara korupsi yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Poin lainnya yang dinilai akan melumpuhkan kerja KPK adalah tidak adanya kriteria perhatian publik sebagai perkara yang dapat ditangani KPK. Dipangkasnya kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan serta dihilangkannya kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan.

"Kemudian, kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas," kata Agus.

Tak hanya lewat capim bermasalah dan revisi UU KPK, upaya pelumpuhan Lembaga Antikorupsi juga dilancarkan melalui RUU KUHP. Agus mengatakan, saat ini, DPR tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari Tindak Pidana Korupsi.

"Sehingga keberadaan KPK terancam," ungkap Agus.

Agus mengatakan, pihaknya menyadari DPR memiliki wewenang untuk menyusun RUU inisiatif dari DPR. Namun, KPK meminta DPR tidak menggunakan wewenang tersebut untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK.

Selain itu, KPK juga berharap Presiden dapat membahas terlebih dulu bersama akademisi, masyarakat dan lembaga terkait untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi UU KPK dan KUHP tersebut. Hal ini lantaran RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan mungkin dapat menjadi UU jika Presiden menolak dan tidak menyetujui RUU tersebut.

"Karena Undang-undang dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden. KPK percaya, Presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan bahwa Presiden tidak akan melemahkan KPK. Dan KPK juga mendukung program kerja Presiden melalui tugas pencegahan dan penindakan korupsi," pungkasnya.(Fery. R)

Sabtu, 31 Agustus 2019

Panen Raya Tembakau dan Jagung di Kalipakem Kabupaten Malang

DIRAJANG: Plt. Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi, MM ketika turut merajang 
hasil panen tembakaubersama para petani 
di Kalipakem, Donomulyo, Rabu (28/8).
Malang, Suara LSM Online - Plt. Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi, MM melakukan Panen Raya Tanaman Tembakau dan Jagung di lahan pertanian Desa Donomulyo, Kecamatan Donomulyo, Malang, Rabu (28/8/19). 

Plt. Bupati yang hadir didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Budiar Anwar mengajak seluruh petani dari berbagai Kelompok Tani (KT) untuk terus berinovasi dan ikhtiar agar hasil panen tanaman berlimpah dan membawa kesejahteraan. Kehadiran beliau disambut hangat para petani dan masyarakat setempat. 

Plt. Bupati mengawali kegiatan dengan melakukan panen tembakau bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, sejumlah perwakilan OPD, Muspika Donomulyo dan sejumlah Kelompok Tani. Juga berkesempatan merajang hasil panen tembakau menggunakan mesin bersama para petani. 

Selanjutnya Plt. Bupati didampingi KT bergeser ke kebun sebelah untuk memanen tanaman jagung jenis bizi yang tumbuh lebat. Di Dusun Kalipakem ini tercatat punya lahan pertanian jagung seluas 517 hektar dengan hasil kotor panen jagung Bizi sebanyak 18,8 ton, dan hasil bersih 7,5 - 8 ton per hektar. Untuk tembakau, hasilnya 1,6 ton per hektar dengan lahan seluas 353 hektar.

Para petani harus berinovasi dan ikhtiar dalam mengembangkan pertanian tembakau dan jagung. Pemkab Malang akan selalu mendampingi dan mendukung para petani. "Jika disini tidak ada air, maka kita berikhtiar nyari air. Hasil tanam tembakau, jika tidak dirajang ya seperti itu, tentu masih bentuk besar dan tidak laku dijual. Jagung juga demikian. Pemkab melalii kepala dinas melayani petani, Bupati tidak perlu dilayani. Harapannya, agar para petani ini hidup semakin sejahtera," ucap Plt. Bupati dalam arahannya.


Pria yang dikenal ramah ini lantas menyebut, lahan pertanian yang terletak di Dusun Kalipakem kelak tidak hanya ditanam jagung dan tembakau, tetapi juga padi seperti jenis hibrida yang ditanam di Kota Kepanjen, yang menghasilkan beras kelas premium. 

Tentu, Plt.  Bupati, hasil panennya tidak sama dengan berasnya hasil di Donomulyo lantaran diolah dryer dan rice milling. Petani tidak perlu menjemur gabah, kondisi biji beras utuh tidak pecah-pecah dan mengkilap. 

Bupati juga menyampaikan sejumlah program Pemkab Malang untuk mengembangkan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu melalui public service center dengan hanya memencet nomor call untuk memberikan pelayanan langsung ke masyarakat. Harapannya masyarakat semuanya pintar dan hidup sehat.

Untuk sektor pendidikan, bagaimana caranya agar menghasilkan SDM yang tangguh. Donomulyo diketahui ada satu anak yang lulus dengan rata-rata sembilan. Prestasi ini harus terus ditingkatkan. Untuk biaya sekolahnya telah digratiskan anak didik tinggal datang. Gurunya juga tidak bingung biaya sekolah muridnya, juga akan dapat gaji sesuai UMR. "Sektor kesehatan, warga tidak mampu akan dapat pelayanan kesehatan gratis. Sedangkan, untuk petani lewat kelompok tani akan disekolahkan ke China, belajar menanam padi, jagung, tembakau dan peternakan sapi," tambah Sanusi.

Pada kunjungan kali ini, Plt. Bupati didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Budiar Anwar menyerahkan sejumlah bantuan kepada KT Kecamatan Donomulyo. 

Bantuan itu antara lain, Jalan Produksi kepada KT Sidodadi II Desa Tempursari, pengembangan Kawasan Pisang Mas Kirana 2500 batang dan Barangan Metah 2500 batang kepada Gapoktan Sumber Urip Desa Sumberoto, Handtraktor kepada Kelompok Tani Rukun Tani Desa Purwodadi.

Juga bantuan Capung Metal diberikan kepada KT Ngudi Makmur I Desa Tulungrejo, bantuan Prower Threser kepada KT Subur Makmur Abadi Desa Donomulyo, bantuan Sumur Bor kepada KT Sumber Arip Desa Sumberoto, dan bantuan Cultifator kepada KT Sumber Rejeki kepada Desa Sumberoto. (full/py)