Sekilas Info :

Sabtu, 15 Desember 2018

Presiden RI Jokowi, Minta Komponen Bangsa Maksimalkan Pencegahan dan Penindakan Korupsi

Presiden Jokowi.
Jakarta, Suara LSM Online - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama memaksimalkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi di Tanah Air. Dari sisi pemerintah, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi memungkinkan terbangunnya sistem pencegahan yang lebih komprehensif dan sistematis.

"Perpres ini menempatkan KPK sebagai koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi," kata Presiden dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12). 

Selain itu, pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas untuk melaporkan setiap tindak pidana korupsi. Sebelumnya, juga ada sistem pengaduan Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) yang hingga kini sudah ada puluhan ribu aduan yang masuk.


Presiden Joko Widodo ketika menghadiri acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
"Telah pula terbit Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini adalah bagian dari partisipasi masyarakat," ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga mempersempit ruang untuk para koruptor yang ingin melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri. Pemerintah Indonesia dan Swiss saat ini sedang berada pada tahap akhir penyelesaian _mutual legal assistance_ yang menjadi dasar untuk menyita, membekukan, dan mengembalikan aset para pelaku kriminal yang disembunyikan di luar negeri.

"Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain. Sekali lagi, korupsi adalah korupsi," kata Presiden Jokowi, menegaskan.

Lebih jauh, Presiden juga memberikan apresiasi bagi pemerintahan daerah yang telah berupaya membangun cara kerja yang cepat dan efisien dalam rangka menerapkan pengawasan pencegahan terhadap tindakan korupsi.

"Tadi di depan telah ditunjukkan oleh Pak Ketua KPK mengenai beberapa provinsi yang baik dalam menerapkan _monitoring_ pencegahan dan pelaksanaan sistem-sistem pelayanan birokrasi yang baik. Rangkingnya tadi saya lihat. Kalau provinsi ada DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Kalau Kabupaten saya lihat tadi ada Kabupaten Boyolali. Nomor satunya Kabupaten Boyolali," ucap Presiden Jokowi, lagi menambahkan.

Kepala Negara berharap agar daerah-daerah lain dapat mencontoh sistem pengawasan yang telah dibangun sejumlah daerah untuk menekan angka korupsi. (Helmy)

Rabu, 12 Desember 2018

Pengakuan Menggelegar La Nyalla

Jokowi dan La Nyalla.

Jakarta, Suara LSMOnline - La Nyalla Mattalitti membuat pengakuan menggelegar setelah berganti haluan politik. Ia menyatakan ikut terlibat dalam penyebaran isu-isu hoax tentang petahana Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan kini telah bertobat.

Saat ini La Nyalla memilih berpaling dari Prabowo Subianto dengan mendukung Jokowi untuk Pilpres 2019. Namun ia membongkar berbagai manuvernya saat masih berada di posisi lawan Jokowi dulu, termasuk mengenai isu PKI.

"Waktu itu wajar saya bilang gitu karena oposisi. Oposisi kan apa saja dihajar lawannya," ungkap La Nyalla di kediaman Ma'ruf Amin, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).

Tak hanya itu, La Nyalla juga turut mengembuskan berbagai isu negatif lainnya tentang Jokowi saat Pilpres 2014. Ia mengaku menjadi salah satu pihak yang ikut menyebarkan 'Obor Rakyat', media propaganda yang merugikan Jokowi.

Baca juga: La Nyalla Ngaku Embuskan Isu Jokowi China-PKI dan Sebar Obor Rakyat

"Saya yang fitnah Pak Jokowi Kristen, China. Saya yang sebarkan 'Obor Rakyat' di Jawa Timur, Madura," kata La Nyalla.

Ketua Kadin Jawa Timur itu mengaku menyesal telah menyebarkan isu-isu negatif soal Jokowi. La Nyalla bahkan sudah mendatangi Jokowi langsung dan meminta maaf atas sikapnya pada pilpres lalu.

"Saya datang ke beliau, saya minta maaf. Bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI. Karena sekarang saya bukan oposisi, saya harus tobat," jelasnya.

Bukan hanya meminta maaf, La Nyalla juga turut turut membantu capres nomor urut 01 itu membersihkan namanya dari isu anak PKI. Ia sudah menegaskan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

"Saya sudah keliling, kita sudah keliling, dengan saya memviralkan bahwa Pak Jokowi bukan PKI. Saya minta maaf, bahwa saya yang sebarkan isu PKI itu. Saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, Pak Jokowi Kristen, agamanya nggak jelas, saya sudah minta maaf," sebut La Nyalla.

Pengakuan Menggelegar La NyallaIlustrasi La Nyalla vs Prabowo (dok. detikcom)
Eks Ketum PSSI ini ikut pula dalam pemenangan Jokowi-Ma'ruf. La Nyalla menyatakan sudah berkeliling mensosialisasi program-program Jokowi, bahkan ia juga telah mendirikan rumah pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Jatim.

"Kita turun ke daerah, door to door, kita merangkul pemain sepakbola, suporter, itu semua barisan sama kita. Pokoknya Anda tahu Pak Jokowi menang di Jawa Timur. Kalau dulu menangnya hanya 800 ribu, kalau sekarang lebih jauh lagi. Target saya, Pak Jokowi harus menang 70 persen di atas," beber La Nyalla.

Ia pun berkomitmen akan benar-benar meninggalkan Prabowo, yang kini berpasangan dengan Sandiaga Uno. La Nyalla menyatakan sudah melupakan mantan ketumnya tersebut.

"Lupakan. Lupakan Prabowo. Tidak usah ngomong Pak Prabowo lagi. Kita sudah mau memenangkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin," tegas eks politikus Gerindra itu.

La Nyalla lalu berbicara tentang keislaman Prabowo dan Jokowi. Ia membandingkan tingkat keimanan kedua capres, dan menantang Prabowo untuk memimpin salat dan membaca surat Al-Fatihah.

"Dulu saya fight untuk dukung si Prabowo. Salahnya, Prabowo itu saya tutupi semua. Saya tahu Prabowo. Kalau soal Islam, lebih hebat Pak Jokowi. Pak Jokowi berani mimpin salat. Pak Prabowo berani suruh mimpin salat? Nggak berani. Ayo, kita uji keislaman Pak Prabowo. Suruh Pak Prabowo baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baca bacaan salat. Kita semua jadi saksi," ucap La Nyalla.

Ia total mendukung Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. La Nyalla pun sesumbar akan memotong leher sendiri bila Prabowo-Sandiaga menang di wilayah Madura, Jawa Timur.

"Saya kan sudah ngomong potong leher saya kalau Prabowo bisa menang di Madura," sebutnya.

Pada Pilpres 2014, Prabowo, yang kala itu berpasangan dengan Hatta Rajasa, menang telak atas Jokowi-Jusuf Kalla di Madura. La Nyalla mengaku telah melakukan komunikasi dengan warga Madura untuk meluruskan isu-isu negatif atas Jokowi.

"Orang di Madura itu dulu milih Prabowo karena nggak ngerti, dikira Pak Jokowi ini PKI. Kan saya sudah jelasin, saya yang sebarin 'Obor' (tabloid 'Obor Rakyat'). Orang Madura itu paling sensitif, paling nggak mau dibilang ini bukan agama Islam. Ini nggak mungkin dipilih, padahal begitu ini nanti dibuka, ini kembali. Padahal yang Islam itu Pak Jokowi," tutup La Nyalla.

Kamis, 08 November 2018

Teka-teki Penyebab Jatuhnya Lion Air JT 60


Jakarta, (Suara LSM Online) - Cerita 13 menit setelah pesawat Lion Air beregister PK-LQP, yang melayani rute Jakarta-Pangkalpinang pada Senin, 29 Oktober 2018, pagi mengudara masih dipenuhi misteri.

Pesawat yang diketahui lepas landas pada pukul 06.20 WIB dari Bandara Soekarno-Hatta tersebut hilang kontak dan jatuh sekitar pukul 06.33 WIB di perairan Karawang, Jawa Barat.

Sekitar 800 personel yang dibekali alat-alat canggih selama sepekan lebih ini dikerahkan untuk melacak badan dan kotak hitam pesawat (black box) di dasar laut. Dari black box itulah nantinya bakal diketahui secara pasti penyebab jatuhnya pesawat Boeing 737 MAX 8 tersebut.

Sejauh ini, hal-hal yang sudah terungkap antara lain pilot pesawat dengan nomor penerbangan JT 610 itu, Kapten Bhavye Suneja, sempat meminta kepada petugas Air Traffic Controller (ATC) Soekarno-Hatta untuk return to base (kembali ke bandara) dua menit setelah take off. Suneja juga sempat menginformasikan ke ATC soal masalah pada flight control pesawat saat terbang di ketinggian 1.700 kaki.

Detik-detik pesawat saat lepas landas hingga dilaporkan hilang juga terekam situs flightradar24 (www.flightradar24.com). Pesawat terbang menunjukkan keanehan setelah lepas landas sekitar satu menit atau pada pukul 06.21 WIB pada ketinggian 350 kaki dengan kecepatan 197 knot.

Saat itu, pilot menaikkan ketinggian pesawatnya ke 1.500 kaki dengan menambah kecepatan menjadi 222 knot. Kecepatan pesawat ditambah lagi menjadi 245 knot pada ketinggian 1.725 kaki. Pada pukul 06.22 WIB, pesawat sudah berada di ketinggian 2.050 kaki dengan kecepatan 265 knot.

Beberapa saat kemudian, ketinggian pesawat melorot jadi 1.475 kaki, tapi kecepatan bertambah menjadi 327 knot. Sampai pukul 06.24 WIB, ketinggian pesawat turun-naik antara 1.615 kaki dan 5.450 kaki dengan kecepatan 289-320 knot. Pukul 06.29 WIB, pesawat turun lagi di ketinggian 4.800 kaki.

Lalu, pada pukul 06.31 WIB, pesawat kembali ke ketinggian 5.450 kaki dengan kecepatan 324 knot. Setelah itu, ketinggiannya melorot lagi sampai 3.650 kaki dengan kecepatan 345 knot. Hingga akhirnya pesawat berlogo singa terbang tersebut tidak tampak lagi dari radar.

Temuan sementara Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tak jauh berbeda. Pilot sempat mengontak petugas ATC saat pesawat berada di ketinggian 1.700 kaki pada pukul 06.22 WIB. "Pada pukul 06.22 WIB, pilot menghubungi Jakarta Control dan menyampaikan permasalahan flight control saat terbang di ketinggian 1.700 feet. Jakarta Control mengizinkan pesawat naik ke 5.000 feet," kata Wakil Ketua KNKT Haryo Satmiko.

Untuk melengkapi penyelidikan, KNKT telah meminta rekaman pembicaraan pilot dengan petugas ATC. Rekaman itu didapatkan dari pihak Lion Air. KNKT menolak mengungkap isi pembicaraan itu, tapi salah satunya tentang permintaan pilot kembali ke bandara. Rekaman itu akan dicocokkan dengan data penerbangan dan rekaman kokpit yang ada di black box. 

"Saat ini belum bisa kami sampaikan. Kami harus cocokkan apa yang di lapangan dengan apa yang di rekaman setelah black box ketemu. Indikasi (penyebab kecelakaan) dari sana," tutur Haryo.

Seorang nelayan Desa Tanjung Pakis, Kecamatan Tanjung Jaya, Karawang, Sabudi, 25 tahun, mengaku sempat melihat pesawat nahas itu sebelum jatuh. Ia melihat pesawat itu terbang agak rendah dibanding pesawat-pesawat lainnya, yang memang sering berputar di perairan Karawang. Pesawat Lion Air itu terbang dengan kondisi seperti oleng.

Menurut Sabudi, ketika pesawat masih di udara, tidak terdengar deru mesin. Tidak ada pula percikan api maupun asap di badan pesawat. Sayangnya, Sabudi tidak melihat detik-detik ketika pesawat itu menyentuh air. Ia cuma mendengar dentuman keras dari arah timur. “Saya melihat pesawat itu sekitar lima detiklah. Kalau masalah jatuhnya, saya tidak tahu,” ungkap Sabudi kepada wartawan, Senin (28/10).

Sementara itu, beberapa saat setelah pesawat dipastikan jatuh, Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait mengungkap pesawat PK-LQP sempat mengalami masalah teknis setelah mendarat di Bandara Cengkareng dari Denpasar, Bali, pada Minggu (28/10) malam. 

Dalam catatan flightradar24, pesawat tersebut terbang dari Denpasar memakai nomor penerbangan JT 043.

"Memang ada laporan mengenai masalah teknis, dan masalah teknis ini sudah dikerjakan sesuai dengan prosedur maintenance yang dikeluarkan oleh pabrikan pesawat," ujar Edward di Bandara Soeta, Senin (29/10).

Menurutnya, teknisi Lion Air memberikan lampu hijau atas pesawat tersebut untuk dioperasikan kembali. Namun dia enggan menyebutkan masalah teknis apa yang dialami oleh pesawat. 
“Saya pikir mengenai ini nanti biarlah instansi yang berwenang yang menggali apa yang terjadi dengan itu. Tetapi saya yakinkan bahwa pesawat ini dirilis terbang oleh engineer kami,” katanya.

Nyatanya, pesawat itu mengalami kecelakaan. Padahal pesawat tersebut masih tergolong baru, dan maskapai Lion Air adalah klien pertama Boeing untuk pesawat seri 737 MAX 8 ini. Pesawat itu tiba pada 12 Agustus 2018 dan dioperasikan mulai 15 Agustus. Jam terbangnya baru 800 jam. Adapun pilot Bhavye punya jam terbang 6.000 dan kopilot Harvino punya jam terbang 5.000.

Meski begitu, sebelum mengirimkan pesawat itu kepada Lion Air Group, Boeing sempat mengumumkan adanya kendala cacat mesin. Sebagaimana dilaporkan Associated Press dan Bloomberg, dan dikutip oleh CNBC Indonesia, pada 13 Mei 2017, Boeing menunda uji coba penerbangan seri 737 MAX karena persoalan itu.

Pabrikan yang berbasis di Chicago, Amerika Serikat, kala itu menemukan problem cakram turbin bertekanan rendah yang gagal beroperasi, tetapi mereka mengklaim telah mengatasinya, sehingga tidak mengganggu jadwal penerbangan uji coba. Dengan demikian, pengiriman masih sesuai dengan jadwal untuk klien pertama mereka, yakni Lion Air. (Ferry. R)

Rabu, 26 September 2018

Pembangunan Pelabuhan Kalibaru, BPK Temukan Kerugian Rp 1,4 Triliun

Moermahadi Soerja Djanegara saat menyerahkan berkas temuan BPK ke Ketua DPR Bambang Soesatyo didampingi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka.

Jakarta, (Suara LSM Online) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, pihaknya menemukan proyek pembangunan Pelabuhan Kalibaru yang diinisiasi sejak tahun 2012 tersebut, termasuk yang saat ini digunakan yakni NPCT-1 terindikasi merugikan negara Rp 1,4 trilun.

Hal itu disampaikan Moermahadi Soerja Djanegara saat menyerahkan hasil audit investigatif terkait kasus pembangunan Pelabuhan Kalibaru (NPCT) Pelindo II kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/10/2018) petang.

Moermahadi menyampaikan, bahwa pembangunan Pelabuhan Kalibaru tidak dimasukkan ke Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

“Dalam hal teknis, material dasar pembangunan Kalibaru menggunakan lumpur bukan pasir. Sehingga rentan terhadap penurunan sekunder dan berpengaruh terhadap kekuatan konstruksi termasuk pelabuhan eksisting NPCT-1,” ujar Moermahadi.

Menurutnya, BPK bersama ahli konstruksi dah geologi menyimpulkan bahwa umur pemakaian pelabuhan Kalibaru tahap 1 (NPCT-1) hanya mencapai 20 tahun dari yang direncanakan 100 tahun.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan dengan kerugian negara ini dan kejanggalan dalam hal konstruksi, dapat disimpulkan, bahwa pelabuhan Kalibaru gagal konstruksi.

“Ini (NPCT-1) tidak bisa dipakai. Untuk itu, biaya pembangunan pelabuhan Kalibaru termasuk fase 1 eksisting (NPCT-1) oleh Pelindo II yang telah dikeluarkan senilai Rp 10 trilyun lebih masuk dalam kategori total loss,” ujar Bamsoet.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka menyampaikan bahwa hasil audit investigatif terkait kasus-kasus Pelindo II telah selesai dan siap dilaporkam dalam sidang Paripurna DPR.

“Berdasarkan hasil audit investigatif BPK, terdapat kerugian negara dalam Kasus kontrak JICT senilai Rp 4,08 trilyun dan Koja Rp 1,86 trilyun,” ungkap Rieke.

Sementara itu dalam kasus global bond Pelindo II, terdapat kerugian negara lebih dari Rp 700 miliar.

“Parahnya, karena kenaikan kurs saat ini, Pelindo II harus membayar bunga pinjaman Rp 150 miliar per bulan,” katanya.

“Terakhir, pembangunan Pelabuhan Kalibaru termasuk tahap I (NPCT-1), ada kerugian negara sebesar Rp 8,4 triliun karena gagal konstruksi. Sehingga dalam kasus Pelindo II, kami melihat ada kerugian negara senilai Rp 15 triliun lebih. Setelah ini kami akan menyerahkan seluruh hasil audit investigatif ini ke KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Saat ini kasus yang sedang intens diselidiki KPK yakni perpanjangan kontrak JICT dan TPK Koja,” pungkas Rieke. (Ferry. R)

Selasa, 18 September 2018

Hadapi Era Globalisasi Informasi, Menkominfo: UKW Suatu Keharusan

Peserta dan Penguji foto bersama usai UKW, pada Sabtu (15/9/2018) di LSPR, Jakarta.
Jakarta, (Suara LSM Online) - Uji kompetensi merupakan suatu keharusan bagi setiap profesi, terlebih pada era globalisasi informasi saat ini yang kian tak terbendung. 

Untuk itu, para jurnalis perlu lebih meningkatkan keterampilan menulis berita, dan memahami Kode Etik Jurnalistik (KEJ), sehingga semakin profesional dalam menjalankan tugas sebagai wartawan.

Terkait Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara mengatakan, kompetensi menjadi suatu keharusan bagi setiap profesi terlebih insan pers.

“Uji kompetensi itu keharusan, karena berdasarkan regulasi (UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers) juga gitu. Karena kita (sebagai wartawan) senantiasa harus meningkatkan kualitas kewartawanan, karena wartawan itu profesi, dari waktu ke waktu senantiasa harus ditingkatkan,” jelas Menkominfo seperti yang dikutip dari laraspostonline.com, Minggu (16/9/2018).

Terkait hal itu, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Larast Post C Herry SL dan Redaktur, Sugiarto mengikuti UKW jenjang Utama, di Lembaga Sertifikasi Profesi, London School of Public Ralations (LSPR), pada Sabtu (15/9/2018) di Gedung Intiland, LSPR, Jakarta. 

UKW yang diikuti empat orang peserta itu, digelar mulai pagi hingga sore hari. Keempat peserta, termasuk dua orang dari Larast Post, dinyatakan kompeten oleh assessor (penguji).

Adapun penguji utama pada UKW jenjang Utama itu, yakni Akhmad Edhy Aruman yang merupakan Wartawan Utama (senior), dan Yosep Suprayogi wartawan senior media digital Tempo.

Sebelumnya, Wakil Pemimpin Redaksi Larast Post, Akram SM dan Redaktur Pelaksana Abdul M Hartawan, juga berhasil dinyatakan kompeten pada UKW, yang diselenggarakan oleh PWI Jaya beberapa waktu lalu.

UKW Berjenjang Diberlakukan
Sementara itu Anggota Dewan Pers, Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, Hendry Chairudin Bangun mengatakan, saat ini kesempatan bagi pemimpin redaksi untuk ikut kompetensi Utama, jika tidak maka harus mengikuti uji kompetensi secara berjenjang yakni mulai dari kompetensi Muda.

“Terhitung sejak tanggal  1 Januari 2019, wartawan wajib mengikuti uji kompetensi secara berjenjang, mulai dari kompetensi jenjang Muda, jenjang Madya dan jenjang Utama,” ujar Hendry saat sosialisasi Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan, beberapa waktu lalu, di Aula Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta.

Pada kesempatan itu, Hendry menghimbau kepada seluruh jajaran awak media baik cetak, online dan elektronik untuk segera mengikuti UKW pada tiap jenjang sesuai dengan kedudukan di media masing masing. 

"Saya berharap kepada seluruh wartawan baik di Jakarta, apalagi daerah untuk segera mengikuti uji kompetensi, terlebih pemerintah daerah saat ini menseleksi wartawan mana yang profesional dan mana yang hanya sekadar mencari "kasus" (oknum wartawan)," pungkas Hendry. (Helmy Thahir)

Sabtu, 08 September 2018

Hindari Korupsi, Kejari Tangsel Awasi 28 Proyek Pembangunan

Jajaran Kejari Tangsel siap kawal proyel miliaran rupiah.


Tangsel, (Suara LSM Online) - Upaya mengatasi tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam berbagai kegiatan pembangunan di Kota Tangerang Selatan, pengawasan dan tertib administrasi.

“Pengawalan dan pemantauan dilakukan terhadap sekitar 28 proyek dengan nilai sekitar Rp789.073.119.300, antara lain untuk pembangunan gedung layanan publik, tandon nusa loka lanjutan, gedung perpustakaan, galery koperasi dan UMKM yang pengerjaannya multi years, depo arsip dan pembangunan kawasan pertanian terpadu,” kata Kepala Kejari Tangsel Bima Suprayoga didampingi Kasi Intelejen setempat Setyo Adhi Wicaksono, Kamis (6/9/2018).

Bima mengatakan, bukan hanya hanya dipantau tapi hasil pelaporan dan tahap-tahap perencanaan hingga pengerjaan telah diawasi dan dievaluasi kembali agar pembangunannya tepat waktu dan tertib administrasi. Pengawasan ekstra dilakukan di tiga jajaran dinas terkait seperti Dinas Bangunan dan Penataan Ruang (DBPR) dan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Dinas Perhubungan dan lainnya.

“Tidak hanya terfokus kepada dinas tersebut, tapi satu kegiatan atau pengerjaan pengadaan dari Dinas Kominfo. Pengawasan ini kita lakukan sesuai adanya permintaan dari para OPD. Terlebih dalam hal konstruksi ada rapat bulanan dan hasil dari rapat tersebutlah yang diberikan kepada Kejari Tangsel untuk dievaluasi. Jika tidak memberikan laporan bulanan, akan kita tegur,” tuturnya. (Fery R)

Minggu, 02 September 2018

Dukung Koruptor Dihukum Mati, Ratusan Ribu PKL Siap Long March Ke KPK

Ali Mahsun (ist)
Jakarta, Suara (LSMonline) - Kaum kawulo alit atau masyarakat kecil mendukung penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Para Pedagang Kaki Lima (PKL) pun menyatakan siap turun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat dan mendukung lembaga anti rasuah itu melakukan hukuman mati kepada para koruptor.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun menegaskan, kesusahan rakyat Indonesia, terutama yang dialami langsung oleh para pelaku ekonomi rakyat kecil, banyak disebabkan oleh para elit yang melakukan tindak pidana korupsi.

Rakyat yang hidupnya sengsara, lanjutnya, masih saja terus diperas dan diinjak-injak oleh para koruptor dengan menghisap semua anggaran demi keuntungan pribadi atau kelompoknya semata.

“Kami mendukung supaya koruptor dihukum mati. KPK tidak perlu gentar, para koruptor itulah penghisap yang membuat rakyat kecil sengsara,” tutur Ali Mahsun dalam keterangannya, Minggu (2/9).

Bagi Ali Mahsun, negara ini jangan membiarkan para elit korup tertawa senang dan merasa tidak bersalah. Tindakan tegas dan bahkan harus dihukum mati layak dilakukan.

Malah, menurut Ali Mahsun, jika ada elit korup yang mendadak sadar diri lalu menyatakan bersedia dihukum mati, rakyat kecil akan applaus dan mendatanginya agar segera melaksanakan niatnya untuk dihukum mati.

“Misal, jika Idrus Marham meminta dengan sadar agar dihukum mati, maka saya akan memimpin long march sebanyak 100 ribu rakyat kecil yang terdiri dari pelaku ekonomi rakyat kecil, pelajar, mahasiswa dan pemuda dari Monas menuju gedung KPK, sebagai wujud penghargaan kepada yang bersangkutan," pungkas Ali. (Helmy) 

Sabtu, 01 September 2018

LSM Juga Tolak Niat Anies Beri Tambahan Modal untuk BUMD

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Jakarta, (SUARA LSMOnline) – Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak DPRD DKI menolak pemberian modal Rp11,02 triliun kepada delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diajukan pada perubahan APBD tahun 2018 ini.Bantuan modal tersebut rawan jadi bancakan oknum.

Selain itu, puluhan triliun yang diberikan kepada sejumlah BUMD sejak empat tahun belakangan belum ada audit yang terbuka dand iumumkan kepada masyarakat.

“Jadi sebaiknya ditolak. Kemudian minta audit pemberian modal kepada sejumlh BUMD pada empat tahun belakangan. Sebab, bila ditotal modal yang diberikan sudah lebih dari Rp20 triliun,”kata Laode Jumaidin Ketua Forum Warga Peduli Jakarta, Jumat (31/8).

Menurut Laode, seharusnya BUMD mandiri dalam menambah modal perusahaan. Direksi yang ditunjuk harus yang mamp mengembangkan BUMD.”Bila hanya inta ke APBD,semua juga bisa menjadi anggota direksi BUMD.Sebaiknya direksi BUMD tidakmenjadi ”pengemis” dana APBD,”tandasnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan penambahan modal bagi delapan BUMD. Totaldana yang diusulkan ke DPRD sekitarRp11,02 triliun.

Delapan BUMD yang mengajukan PMD (penyertaan modal daerah) pada APBD-P 2018. Yakni, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mengajukan Rp3.6 triliun, PT Jakarta Propertindo mengajukan Rp4.6triliun, PD PAL Jaya Rp235 miliar, PD Dharma Jaya sebesar Rp79.4 miliar, PT Food Station Tjipinang Rp85.5 miliar, PT Pembangunan Sarana Jaya Rp935 miliar, PD Pasar Jaya Rp166 miliar, dan PDAM Jaya Rp1.2 triliun.

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, heran dengan kebijakan Pemprov yang mengalokasikan Silpa ke BUMD. Sementara dalam belanja langsung, justru tidak dilaksanakan atau teranggarkan.

Politisi PKS itu ingin mengetahui kebijakan umum pengalokasian tersebut, mengingat saat penetapan APBD 2018, kebijakan gubernur dan wakil gubernur menginginkan BUMD menjadi mandiri. “Mendapat fundraising dari pendanaan sektor lain, tidak APBD. Di perubahan ini kenapa kebijakannya berbeda? Hingga totalnya Rp11 triliun?” katanya.

Saefullah, Ketua Tim Anggaran Pemprov,mengatakan anggaran tersebut berasal dari sisa anggaran tahun 2017 sebesar Rp13 triliun. Ada beberapa penyebab Silpa tahun ini membesar. Diantaranya pendapatan melebihi target dan masukan dari dana bagi hasil. Sementara ada beberapa kegiatan besar, seperti di Dinas Perumahan dan Dinas Kesehatan tidak bisa dieksekusi di 2018 lantaran salah perencanaan.

Adapun alokasi Silpa ke BUMD, kata Saefullah, disinergikan dengan program gubernur untuk menyediakan tempat tinggal layak melalui skema pertama penyediaan rumah susun yang akan disediakan Dinas Perumahan. Kedua, skema DP 0 yang akan diberi penugasan kepada PT Sarana Jaya dan PT Jakarta propertindo (Jakpro).

Kemudian, di atas Depo LRT Pegangsaan Timur juga akan dibangun 1.200 unit hunian dan juga di Jalan Kol Yos Sudarso. Termasuk melanjutkan LRT dan Mass Rapi Transid (MRT) fase II. Penyalura air bersih melalui Pam Jaya dan pangan lewat Dharma Jaya serta Food Station.

“Inilah kenapa PMD dialokasikan sedemikian besar. Yang jelas rencana Pemprov terhadap PMD ada hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, yaitu perumahan dan air bersih,” pungkasnya.(Helmy)

Jumat, 31 Agustus 2018

Idrus Marham Resmi Ditahan KPK

Idrus Marham saat mengenakan 'seragam' Rutan KPK.

Jakarta, (Suara LSMOnline) - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Idrus ditahan setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Gedung KPK Jakarta, Jumat (31/8/2018). 

"Ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi. Idrus tiba di Gedung KPK pada pukul 13.37 WIB. Idrus yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam datang didampingi pengacaranya, Samsul Huda. Mantan Menteri Sosial tersebut keluar dari Gedung KPK pada pukul 18.29 WIB. 

Saat keluar dari ruang pemeriksaan di lantai II, Idrus telah mengenakan rompi tahanan oranye berlogo Tahanan KPK. Idrus diduga berperan dalam pemberian uang suap terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Menurut KPK, Idrus berperan mendorong agar Eni menerima uang Rp 4 miliar pada November dan Desember 2017, serta Rp 2,2 miliar pada Maret dan Juni 2018. 

Semua uang itu diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Eni Maulani Saragih sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Eni diduga menerima suap atas kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. 

Eni diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Commitment fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Johannes sebagai tersangka karena memberikan suap kepada Eni. 

Menurut KPK, dalam pengembangan penyidikan diketahui bahwa Idrus ikut membantu dan bersama-sama dengan Eni Maulani menerima suap.(Ferry.R)

Kamis, 30 Agustus 2018

Pelukan Jokowi-Prabowo, Rangkulan Rakyat untuk Para Elite

Presiden Jokowi dan Prabowo saat berpelukan bersama atlet pencak silat peraih emas Asian Games 2018, Jakarta, Rabu (29/8).
Jakarta, (Suara LSMonline) - "Saya terharu, bangsa Indonesia itu harus saling menghargai. Kan banyak di media sosial yang saling memaki," kata atlet pencak silat Hanifan Yudani Kusumah. 

"Padahal, Indonesia tidak seperti itu. Saya ingin mempererat silaturahmi," sambung peraih medali emas Asian Games 2018 tersebut. Pada Rabu (29/8/2018), dengan membawa bendara Merah Putih, Hanifan naik ke atas tribune VIP usai dinyatakan meraih medali emas Asian Games 2018 dari cabang pencak silat. 

Ia memeluk satu per satu pejabat dan pimpinan partai politik yang duduk di venue cabang olahraga pencak silat Asian Games 2018 di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. 

Ada momen yang tak terduga. Sesaat sebelum ia turun dari tribune VIP, Hanifan tiba-tiba merangkul Presiden Joko Widodo dan Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia Prabowo Subianto bersamaan. 

Ketiganya berpelukan bersama. Dari tampak depan, bendera Merah Putih yang berada di punggung Hanifan terlihat seakan menyatukan dua tokoh nasional yang akan bertarung di Pilpres 2019 tersebut. Momen itu disaksikan langsung oleh para penonton yang hadir. 

Mereka bertepuk tangan, berteriak, gembira melihat momen yang menyejukkan tersebut. Baca juga: Usai Pelukan dengan Jokowi dan Hanafian, Prabowo Bilang Kita Satu Keluarga Kegembiraan juga terlihat dari raut muka dan gestur para pejabat dan pimpinan partai politik yang hadir. Mulai Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputeri, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, hingga Wasekjen Partai Gerindra Edhy Prabowo tersenyum dan bertepuk tangan melihat momen itu. 

Rangkulan untuk elite 

Rangkulan Hanifan seakan merobohkan sekat-sekat kaku politik. Ketua DPR Bambang Soesatyo bahkan menyebut momen membuat situasi politik menjadi sejuk. 
Belakangan, ketegangan politik di tataran masyarakat memang memanas. Sebut saja rencana deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah yang mendapatkan penolakan. Bahkan, massa pro dan kontra gerakan itu hampir saja menyulut kericuhan. 

Akan Kerukunan Pemimpin Menurut analis politik Exposit Strategic Arif Susanto, para elite politik punya andil besar terhadap ketegangan politik di tingkat rakyat belakangan ini. Bukannya meredakan situasi, para elite justru menaikkan ketegangan politik sebagai pemanasan menuju Pemilu 2019. 

Masalahnya, hal ini dilakukan dengan cara mempermainkan psikologi massa, lewat bentuk-bentuk agitasi politik, sehingga rentan berkembang menjadi konflik horizontal. 

Padahal, politik mestinya merupakan suatu bentuk moderasi konflik. Sayangnya, dalam konteks persaingan politik hari ini, politik justru mempertajam konflik. "Dengan buruknya pendidikan politik, sebagian elite justru menempatkan diri sebagai demagog yang menunggangi massa untuk digerakkan sebagai ujung tombak dalam pertarungan politik," katanya seperti yang dirilis dari Kompas.com. 

Namun, saat sebagian elite tak berupaya meredakan situasi, bahkan cenderung membuat tensi lebih tinggi, rakyat justru memberikan contoh untuk para elitenya. Hanifan sebagai representasi rakyat, sudah memulainya. 
Aksi spontannya merangkul Jokowi dan Prabowo secara bersamaan itu menurunkan tensi politik. Sekaligus, mencambuk para elite politik yang tak peka dengan keinginan rakyat yang tak ingin dipecah-belah karena perbedaan pandangan politik praktis. 

Sementara itu, pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Moeloek menuturkan, momen kebersamaan Jokowi dan Prabowo menyadarkan siapa saja, termasuk sebagian elite politik, bahwa kompetisi tak perlu saling menjatuhkan. (Feri R)

Senin, 13 Agustus 2018

Andi Arief: Mahar Rp 1 Triliun Bisa Jadi Kasus Suap Sandiaga Uno

Sandiaga Uno.
Jakarta, (Suara LSM) - Calon wakil presiden Sandiaga Uno akhirnya mengakui bahwa dirinya menggelontorkan uang sebesar Rp 1 triliun untuk dua partai anggota koalisi, PKS dan PAN.

Menurut Sandi, uang yang diberikannya itu adalah dana untuk mendukung kampanye.

Soal dana sebesar Rp 1 triliun itu disampaikan pertama kali oleh Wakil Sekjen Demokrat, Andi Arief, Rabu malam (8/8)

Andi menyebut Prabowo sebagai Jenderal Kardus karena mengedepankan uang, bukan perjuangan.

Andi dihujat banyak kalangan, dari luar partai maupun dari dalam partainya. Pernyataannya itu dikhawatirkan bisa merusak nama baik Demokrat dan SBY, juga bisa merusak kohesifitas koalisi oposisi.

Tapi Andi Arief bertahan.

Setelah Sandiaga Uno mengakui bahwa dirinya memberikan Rp 1 triliun untuk PKS dan PAN, apa yang dikatakan Andi Arief?

“Soal mahar entah dalam bentuk penaklukan atau kampanye sudah diakui Sandi Uno, Pimpinan PAN dan PKS yang telah menghujat saya tak perlu minta maaf pada saya, tapi saya anjurkan lihat muka di cermin,” kata Andi Arief masih di akun Twitter miliknya.

Dia menambahkan, bahwa dirinya berniat baik dengan menyampaikan hal itu ke publik.

“Jika ini saya teruskan ke ranah hukum, Sandi Uno bisa terindikasi suap karena masih menjabat wagub dan pimpinan PKS-PAN bisa terlibat. Ini sudah jadi pengetahuan publik,” demikian Andi Arief.(Helmy)  

Selasa, 07 Agustus 2018

OSO: Venezuela Negeri Penuh Percaya Diri

Oman Sapta Odang
Jakarta, (Suara LSM Online) - Republik Bolivar Venezuela merupakan sebuah negara yang memiliki kepercayaan diri tinggi. Atas alasan itu, mereka bisa berdiri hingga 207 tahun dan merayakan hari jadi pada tanggal 5 Juli lalu.

Begitu kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) saat Hari Kemerdekaan Venezuela di Kedutaan Besar Venezuela, Jalan Patra Kuningan Raya X, Jakarta Selatan, Senin (6/8) malam. 

"Venezuela ini kan sebuah negara di latin Amerika ya, mereka itu percaya dirinya tinggi sekali dan mereka tidak pernah ragu mengambil keputusan, padahal kan negaranya kecil tapi faktanya life time-nya panjang," ungkap OSO kepada wartawan, Senin (6/8) malam. 

Meski kecil secara wilayah, Venezuela merupakan negara yang bisa dipercaya oleh negara lain. Penduduknya yang ramah bisa membuat negara kecil ini mampu dipercaya negara-negara lain.

Lebih lanjut, dia berharap Indonesia bisa menjalin kerjasama yang masif di berbagai bidang dengan Venezuela, misal pembangunan infrastruktur, managemen negara, serta manfaat fungsional dari sistem negara yang bertokohkan Simon Bolivar ini. 

"Saya berharap ada peningkatan hubungan ekonomi dengan Venezuela. Kalau turis kita tidak terlalu berharap karena kecil dan terlalu jauh juga. Tapi harus ada peningkatan-peningkatan diplomatis, politis dan ekonomis strategis," tandasnya. (Ferry. R)

Sabtu, 04 Agustus 2018

KPK Duga Idrus Marham Terlibat Kasus PLTU Riau-1

Idrus Marham

Jakarta, (Suara LSM Online) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada keterlibatan Menteri Sosial Idrus Marham dalam kasus dugaan suap pada proyek pembangunan PLTU Riau-1. 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengakui ada sejumlah pertemuan yang dilakukan Idrus dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir dan para tersangka, Eni Maulani Saragih dan Johannes B Kotjo. 

Pertemuan tersebut teridentifikasi lewat rekaman CCTV yang disita penyidik dari serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk di kantor dan rumah Direktur PLN Sofyan Basir. 

"Dari bukti-bukti yang ditemukan tersebut memang ada beberapa pertemuan-pertemuan yang teridentifikasi dan perlu klarifikasi pada pihak-pihak yang bersangkutan,” ujar Febri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/8). 

Kendati demikian, Febri belum bisa mengungkapkan apa kaitannya Idrus dan Sofyan dalam pertemuan-pertemuan dengan kedua tersangka tersebut. Febri hanya menegaskan, pemeriksaan akan tetap dilakukan terhadap keduanya terkait kasus suap tersebut. 

“Idrus Marhan sudah dilakukan pemeriksaan dua kali. Untuk Sofyan Basir masih dilakukan pemeriksaan satu kali karena kemarin tidak hadir dan menyampaikan surat. Pasti nanti tentu kita jadwalkan ulang, kita panggil lagi sebagai saksi,” kata Febri. 

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. 

Eni diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. 

Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus. KPK menduga penerimaan suap sebesar Rp 500 juta itu merupakan penerimaan keempat dari Johannes. 

Total nilai suap yang diberikan Johannes kepada Eni sebesar Rp 4,8 miliar. Tahap pertama uang suap diberikan pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar. Kedua, pada Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar dan ketiga pada 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta.(Fery. R)

Kamis, 02 Agustus 2018

Serakah, Rakus, Kemaruk


Jakarta, (Suara LSM Online) - Serakah, rakus, kemaruk dan entah apalagi, sebenarnya punya arti yang nggak jauh berbeda. Serakah, itu artinya sudah punya banyak harta tapi masih saja ingin menguasai harta milik orang lain. Rakus, apa saja dimakan, enak nggak enak, perut sudah kenyang, tapi masih saja mengunyah, sampai makanan tak tersisa. Kemaruk, ini biasanya kayak orang yang habis sakit. Makanan apa saja diganyang!

Misalnya, bagi oknum pejabat yang ambisi memburu harta dengan jalan menyimpang. Sudah bergaji dan dapat tunjangan besar, harta melimpah tapi masih saja memburu harta haram.
Suap menyuap, korupsi, menyelewengkan amanah, sampai jadi bandar dan pengedar narkoba? Tak berpikir bahwa perbuatannya itu bakalan menghancurkan negara dan generasi muda.

Seorang oknum bupati, yang seharusnya memimpin daerah dan rakyatnya agar hidup tentram, makmur, malah memakmurkan perutnya sendiri. Berpacu dengan rekan sejawatnya, ayo main dulu-duluan berebut proyek, suap, nggak apa-apa kena OTT KPK. Biasa itu, yang lain juga gitu,kok. Siapa takut? Ini yang disebut tidak amanah, tapi serakah!

Oknum polisi punya jabatan dan kewenangan agar menyelamatkan bangsa dan generasi muda dari narkoba, eh malah dia ikutan jadi biang keladi peredaran narkoba? Ini juga nggak amanah, tapi juga kemaruk!

Oknum anggota legislatif, yang jadi wakil rakyat, juga nggak amanah. Malah ikutan makan narkoba dan suap-suapan, membekingi para penjarah harta negara. Bagaimana tanggungjawabnya terhadap rakyat? Ya, tadi nggak amanah. Rakus! Ingat lho, sebentar lagi bakalan pemilu.
Jika kelakuan legislatifnya kayak begitu, nggak terbayang deh apa yang bakalan terjadi.
Ya, begitulah, jika orang masih punya rasa tamak,rakus , serakah, kemaruk, maka nggak peduili enak apa nggak enak, dilahap terus. Gawat,deh!  (Ferry R)