Sekilas Info :

Senin, 30 September 2019

Mahasiswa dan Aktivis Ditangkap, Jaga Demokrasi atau Bungkam Kritik?

Polisi menembakkan gas air mata ke arah mahasiswa saat demonstrasi menolak pengesahan RUU KUHP dan revisi UU KPK di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Polisi menghalau mahasiswa yang berusaha masuk ke area Gedung DPR. (ist)

Jakarta, Suara LSM Online - Presiden Joko Widodo menyikapi gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Jokowi menegaskan komitmennya terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Namun belum sampai sehari, dua jurnalis sekaligus aktivis hak asasi manusia (HAM) yang lantang menyuarakan ketidakadilan ditangkap polisi. Keduanya adalah Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badudu.

Polisi menuduh Dandhy menyebarkan kebencian berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sementara Ananda ditangkap karena menstransfer sejumlah dana ke mahasiswa sebelum demonstrasi besar terjadi.

Belum lagi mahasiswa yang masih ditahan kepolisian pascademonstrasi yang berujung ricuh di beberapa kota besar di Indonesia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mempertanyakan komitmen Jokowi yang tidak dibarengi dengan tindakan nyata aparatnya. Dia menilai pemerintah tidak konsisten.

"Inkonsistensi, satu sisi bilang menjaga demokrasi, di sisi lain justru memberikan semacam pesan bahwa mahasiswa tidak boleh berdemonstrasi dengan melarang rektor, ristek dikti, penangkapan, bahkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar," ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat (27/9/2019).

Amnesti International Indonesia mencatat, 94 mahasiswa ditangkap usai demo di Jakarta. Dia juga menerima informasi tim bantuan hukum kesulitan memberikan pendampingan terhadap mahasiswa yang masih ditahan di Jakarta.

"Kalau digabung dengan Medan, Bandung, Makassar, Palembang ada sekitar 255 orang yang ditangkap," kata Usman.

Mantan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) ini melihat, penangkapan terhadap mahasiswa dan dua aktivis ini sebagai bentuk pemerintah antikritik. 

"Ya bayangkan saja, Ananda Badudu ditangkap jam 4 pagi. Padahal dia hanya melakukan semacam istilahnya penggalangan dana. Itu kan berarti seperti peringatan kalau ikut-ikutan protes sekarang ini bisa ditangkap seperti Dhandy atau bisa ditangkap seperti Ananda," ucap Usman.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai langkah represif yang dilakukan aparat kepolisian terhadap demonstran keliru. Menurutnya, tindakan represif merupakan sikap pemerintah yang otoritarian.

"Padahal Indonesia merupakan negara demokrasi. Karena itu Presiden harus mengingatkan kepolisian untuk tidak melakukan tidakan-tindakan represif baik kepada mahasiswa, pers atau masyarakat sipil," katanya.

Fickar menilai, penanganan yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi kritikan masih terpengaruh gaya rezim orde baru (orba). Dia pun meminta aparat kepolisian tidak berpolitik dan menjadi bagian dari kekuasaan.

Lebih lanjut, dia menyayangkan tindakan polisi menangkap Dandhy dan Ananda pada tengah malam dan dini hari, meski secara hukum tidak ada larangan penangkapan pada waktu tertentu jika ada kepentingan yang memaksa.

"Jika dilihat dari perspektif kepentingan tidak terpenuhi unsur atau kualifikasi memaksanya, ini terkesan ada kepanikan," kata Fickar.

Fickar pun menyoroti pasal 28 ayat 2 jo pasal 45 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dipersangkakan kepada Dandhy. Menurutnya, kepolisian berlebihan menerapkan pasal tersebut dalam kasus Dandhy.

"Pasal ini pasal karet, karena mengidentifikasi info yang dapat menimbulkan permusuhan tidak jelas bentuknya. Demikian juga golongan masyarakat mana yang saling berhadapan menjadi musuh juga tidak jelas, karena itu penerapan pasal ini sangat multitafsir. Ketentuan pasal ini bersifat karet dan tidak jelas sehingga tidak relevan diterapkan pada masyarakat dan sistem kenegaraan yang demokratis," katanya.

Dengan begitu, Fickar menilai kekerasan serta penangkapan terhadap mahasiswa dan aktivis HAM sebagai indikasi rezim ini antikritik. "Indikator bahwa rezim pemerintahan ini menjurus pada otoritarian, memberangus kebebasan mengeluarkan pendapat dan kritik," dia menandaskan.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, komitmen Presiden Jokowi terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat harus didukung oleh aparat dan para membantunya.

"Jadi jangan main tangkap, Pak Menristekdikti (M Nasir) juga jangan larang-larang orang demo. Demo ya demo aja, protes ya protes aja. Kalau yang demo dan protes itu brutal, anarkis, baru ditindak secara hukum," katanya kepada Liputan6.com.

Adi juga menyoroti penangkapan yang dilakukan terhadap Dhandy dan Ananda. Menurutnya, aparat kepolisian tidak bisa menerjemahkan komitmen Jokowi. Sebab, penangkapan tersebut dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi.

Agar rezimnya tidak dicap antikritik, Adi mengatakan, Jokowi harus berani menegur aparat dan pembantu-pembantunya yang dinilai tidak sejalan dengan semangat demokrasi.

"Makanya ketika Pak Jokowi mau nelepon Kapolri biar enggak represif itu saya kira respons yang cukup tepatlah. Dia mau mendengarkan kritik-kritik rakyat. Artinya ingin menyudahi tindakan-tindakan yang dianggap tidak demokratis. Tapi yang paling penting bawahan Jokowi harus paham apa yang diinginkan Jokowi," ucap Adi.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, jaminan konstitusi bagi kebebasan berpendapat tidak hanya sebatas komitmen verbal Presiden, tapi juga harus diimplementasikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan jajarannya.

Guru besar ilmu politik itu menilai, penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap Dhandy dan Ananda merupakan langkah sembrono. Dia berharap, penangkapan serupa tak terulang.

"Intinya sangat disayangkan bahwa kepolisian tidak patuh atau tidak konsisten terhadap komitmen presiden untuk menjaga demokrasi. Mestinya Presiden menegur Kapolri kalau aparat kepolisian cenderung bertindak represif," ujar Syamsuddin saat dihubungi Liputan6.com.

Kamis 26 September 2019 pukul 23.00 WIB, makan malam Dhandy Dwi Laksono terganggu. Jurnalis sekaligus aktivis HAM itu ditangkap penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya atas tuduhan menyebarkan kebencian berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Jurnalis 'sexy killers' itu baru tiba di rumahnya di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat sekitar pukul 22.30 WIB. Selang beberapa menit kemudian, pagar rumahnya digedor-gedor tamu.

Dhandy yang saat itu tengah menikmati sepiring nasi dengan lauk ayam krispi dan saus sambal beranjak dari meja makan dan membukakan pintu. Karena kedatangan 'tamu', Dandhy pun tidak menuntaskan makan malamnya.

Aparat membawa surat penangkapan dan sedikit menjelaskan postingan Dandhy. Penyidik Polda Metro Jaya itu menjelaskan mengenai cuitannya di Twitter tentang Papua yang dianggap bermuatan kebencian.

Polisi yang berjumlah 4 orang itu lantas membawa Dandhy ke Polda Metro Jaya dengan Fortuner bernomor polisi D 216 CC. Sekitar lima jam diperiksa dengan 14 pertanyaan, Dhandy diizinkan pulang, namun tetap berstatus tersangka.

Setelah Dhandy dilepas, giliran Ananda Badudu ditangkap penyidik Polda Metro Jaya. Aktivis sekaligus jurnalis itu ditangkap di tempat tinggalnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat (27/9/2019) sekitar pukul 04.25 WIB.

Dia dijemput polisi pada subuh terkait transfer dana terhadap mahasiswa sebelum aksi demonstrasi. Ananda tidak ditahan. Dia akhirnya dilepaskan sekitar pukul 10.17 WIB atau setelah lima jam diperiksa sebagai saksi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono membeberkan alasan menjemput dan memeriksa musikus Ananda Badudu. Dia mengatakan, massa aksi yang ditangkap polisi mengaku telah mendapat uang transferan diduga dari Ananda Badudu. 

"Awalnya ada massa demo yang dijadikan tersangka karena melawan petugas, dari hasil pemeriksaan tersangka mengaku kalau mendapat transfer uang Rp10 juta dari saksi (Ananda)," kata Argo saat dihubungi.

Usai diperiksa, Ananda terlihat menahan tangis. Saat keluar, musikus itu didampingi aktivis HAM Usman Hamid.

Ananda mengaku pembebasan terhadapnya itu merupakan bentuk jaminan hukum yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja. Dia merasa sedih lantaran banyak mahasiswa yang diproses hukum tanpa pendampingan.

"Saya salah satu orang yang beruntung punya privilege untuk bisa segera dibebaskan. Tapi di dalam saya lihat banyak sekali mahasiswa yang diproses tanpa pendampingan, diproses dengan cara-cara tidak etis. Mereka butuh pertolongan lebih dari saya," kata Ananda Badudu di Polda Metro Jaya, Jumat (27/9/2019).

Penangkapan terhadap dua aktivis itu dilakukan hanya berselang beberapa jam setelah pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan komitmennya terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat. 

Namun Jokowi menolak bicara terkait penangkapan Dandhy dan Ananda. Saat para awak media meminta komentar terkait hal ini, Jokowi malah balik badan dan tak menanggapi pertanyaan.

Padahal Jokowi baru saja memberikan pernyataan terkait mahasiswa Kendari yang tewas saat unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulawesi Tenggara. 

Sementara Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pihaknya akan menghubungi Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait penangkapan dua aktivis HAM tersebut. "Saya akan komunikasikan dengan Pak kapolri. Makasih ya," pungkasnya singkat.(Hel)

Jumat, 27 September 2019

KPK Beberkan 26 Poin Pelemahan di Revisi Undang-Undang Komisi Antirasuah

Jubir KPK Febri Diansyah
Jakarta, Suara LSM Online - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi yang disahkan DPR para rapat raripurna 17 September 2019 lalu berisiko melemahkan kerja KPK.

Hal itu dikatakan Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam analisis yang dilakukan, KPK mengidentifikasi 26 persoalan dalam UU KPK yang berisiko melemahkan kerja KPK. Pertama, kata Febri yakni soal independensi KPK.

Dalam hal ini, Febri mengatakan rumusan undang-undang hanya mengambil sebagian dari putusan MK, namun tidak terbaca posisi KPK sebagai badan lain yang terkait kekuasaan kehakiman dan lembaga yang bersifat constitutional important.

Pegawai KPK juga akan menjadi aparatur sipil negara (ASN), sehingga ada resiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran dan mutasi pegawai saat menjalankan tugasnya.

Kedua, terkait pengaturan bahwa pimpinan KPK adalah penanggung jawab tertinggi dihapus. Ketiga, soal adanya Dewan Pengawas yang lebih berkuasa dibanding pimpinan.

"Keempat, kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara, yaitu memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Bagaimana jika Dewan Pengawas tidak mengizinkan? Siapa yang mengawasi Dewan Pengawas?," kata Febri.

Kelima, standar larangan etik, dan antikonflik kepentingan untuk Dewan Pengawas lebih rendah dibanding pimpinan dan pegawai KPK. Dalam Pasal 36 tidak berlaku untuk Dewan Pengawas, sehingga, dewan ini tidak dilarang menjadi komisaris, direksi, organ yayasan hingga jabatan profesi lainnya.

"Dewan pengawas tidak dilarang bertemu dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara yang ditangani KPK. Sementara itu pihak yang diawasi diwajibkan memiliki standar etik yang tinggi dengan sejumlah larangan dan ancaman pidana di UU KPK," kata Febri.

Poin keenam, yakni dewan pengawas untuk pertama kali dapat dipilih dari aparat penegak hukum yang sedang menjabat yang sudah berpengalaman minimal 15 tahun.

Ketujuh, pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum sehingga akan beresiko pada tindakan-tindakan pro justicia dalam pelaksanaan tugas penindakan.

Kedelapan, salah satu pimpinan KPK pasca UU ini disahkan terancam tidak bisa diangkat karena tidak cukup umur, yakni kurang dari 50 tahun.

"Terdapat ketidakcermatan pengaturan untuk usia pimpinan KPK minimal 50 tahun, padahal keterangan dalam kurung tertulis 'empat puluh' tahun (Pasal 29 huruf e)," kata Febri.

Kesembilan, pemangkasan kewenangan penyelidikan. Yakni penyelidik tidak lagi dapat mengajukan pelarangan terhadap seseorang ke luar negeri. Menurut Febri, ini beresiko untuk kejahatan korupsi lintas negara dan akan membuat para pelaku lebih mudah kabur ke luar negeri saat penyelidikan berjalan.

Kewenangan Penyadapan
Poin ke-10 terkait dengan pemangkasan kewenangan penyadapan, di mana penyadapan tidak lagi dapat dilakukan di tahap penuntutan dan jadi lebih sulit karena ada lapis birokrasi yang harus dilalui.

Poin ke-11, operasi tangkap tangan (OTT) menjadi lebih sulit dilakukan karena lebih rumitnya pengajuan penyadapan dan aturan lain yang ada di UU KPK.

Bahkan, pada poin ke-12, terdapat pasal yang berisiko disalahartikan seolah-olah KPK tidak boleh melakukan OTT seperti saat ini lagi, yaitu Pasal 6 huruf a yang menyebutkan KPK bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Poin ke-13, ada risiko kriminalisasi terhadap pegawai KPK terkait penyadapan karena aturan yang tidak jelas di UU KPK. Terdapat ketentuan pemusnahan seketika penyadapan yang tidak terkait perkara, namun tidak jelas indikator terkait dan tidak terkait, ruang lingkup perkara dan juga siapa pihak yang menentukan ketidakterkaitan tersebut.

Sedangkan pada poin ke-14, ada risiko Penyidik PNS di KPK berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Polri karena Pasal 38 ayat (2) UU KPK dihapus. Di satu sisi UU meletakkan KPK sebagai lembaga yang melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Polri dan Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi. Namun di sisi lain, jika Pasal 38 ayat (2) UU KPK dihapus, ada resiko penyidik PNS di KPK berada dalam koordinasi dan pengawasan Polri.

Poin ke-15 dan ke-16 terkait dengan berkurangnya kewenangan penuntutan, di mana dalam pelaksanaan penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan pihak terkait. Tidak jelas siapa pihak terkait yang dimaksud.

Poin ke-17, pegawai KPK rentan dikontrol dan tidak independen dalam menjalankan tugasnya karena status ASN.

Poin ke-18, terdapat ketidakpastian status pegawai KPK, apakah menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PPPK (pegawai kontrak) dan terdapat resiko dalam waktu dua tahun bagi penyelidik dan penyidik KPK yang selama ini menjadi Pegawai Tetap kemudian harus menjadi ASN tanpa kepastian mekanisme peralihan ke ASN.

Poin ke-19, jangka waktu SP3 selama 2 tahun akan menyulitkan dalam penanganan perkara korupsi yang kompleks dan bersifat lintas negara.

Melumpuhkan Kerja KPK
Poin ke-20, diubahnya Pasal 46 ayat (2) UU KPK yang selama ini menjadi dasar pengaturan secara khusus tentang tidak berlakunya ketentuan tentang prosedur khusus yang selama ini menyulitkan penegak hukum dalam memproses pejabat negara, seperti: Perlunya izin untuk memeriksa pejabat tertentu.

Pasal 46 UU KPK yang baru terkesan menghilangkan sifat kekhususan (lex specialis) UU KPK, padahal korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harusnya dihadapi dengan cara-cara dan kewenangan yang luar biasa.

Poin ke-21, terdapat pertentangan sejumlah norma, seperti: Pasal 69D yang mengatakan sebelum Dewan Pengawas dibentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum UU ini diubah. Sementara di Pasal II diatur UU ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Poin ke-22, hilangnya posisi Penasihat KPK tanpa kejelasan dan aturan peralihan, apakah Penasihat menjadi Dewan Pengawas atau Penasihat langsung berhenti saat UU ini diundangkan.

Poin ke-23, hilangnya kewenangan penanganan kasus yang meresahkan publik

Poin ke-24, KPK hanya berkedudukan di ibu kota negara. KPK tidak lagi memiliki harapan untuk diperkuat dan memiliki perwakilan daerah. Dengan sumber daya yang tersedia saat ini dan wilayah kerja seluruh Indonesia KPK dipastikan akan tetap kewalahan menangani kasus korupsi di seantero negeri.

Poin ke-25, tidak ada penguatan dari aspek pencegahan. Kendala pencegahan selama ini ketika rekomendasi KPK tidak ditindaklanjuti juga tidak terjawab dengan revisi ini. Seharusnya ada kewajiban dan sanksi jika memang ada niatan serius memperkuat Kerja Pencegahan KPK.

Poin ke-26, kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi.

"Dari 26 poin di atas kami pandang sangat berisiko melemahkan atau bahkan riskan bisa melumpuhkan kerja KPK. Karena beberapa kewenangan yang dikurangi adalah kewenangan pokok dalam melaksanakan tugas selama ini," kata Febri.

Menurut dia, jika ada pihak-pihak yang mengatakan revisi UU KPK saat ini memperkuat KPK, baik dari aspek penindakan ataupun pencegahan, dilihat dari 26 poin di atas hal tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.

"Selain itu terdapat ketidaksingkronan antarpasal, hingga menimbulkan tafsir yang beragam sehingga menyulitkan KPK dalam penanganan perkara korupsi ke depan," pungkas Febri.(Ferry. R) 

SMK Brantas Menjadi Kepercayaan Perusahaan Ring 1 Jawa Timur


Malang, Suara LSM Online - Dengan berkembangnya Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri maupun swasta, saling berlomba untuk memajukan atau berebut saling mengunggulkan, baik itu mutu pembelajaran, kualitas sekolah, serta jumlah murid. 

Bahkan menjadi sekolah favorit baik itu sekolah negeri maupun swasta.

Saat media ini menelusuri SMK Brantas yang letaknya hampir perbatasan wilayah Kabupaten Malang dengan wilayah Kabupaten Blitar, tepatnya di Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung. 

Kepala SMK Brantas, Ir. H. Sukatno mengatakan, SMK Brantas dipercaya oleh perusahaan ring 1 Jawa Timur untuk merekrutmen calon karyawan perusahaan.

Rekrutmen tenaga kerja itu digelar di Gedung Brantas, Sabtu (21/9/19) lalu.

Adapun peserta se Jawa Timur termasuk Malang, Jombang, Jember, Blitar dan daerah lainnya.

"Mengapa demikian, Karena SMK Brantas sebagai penyambung lidah perusahaan dan saya tahu perusahaan sulit mencari tenaga kerja sementara tenaga kerja sulit mencari pekerjaan, dengan demikian antara dunia industri dan pendidikan bisa terurai dengan baik," ucap Sukatno.

Jadi, menurut Sukatno, perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja yang diharapkan karena diambil dari beberapa daerah, dengan sistem seleksi yang cukup ketat. "Ini bisa menghasilkan SDM yang cukup diandalkan," tuturnya. 

Pada rekrutmen itu dihadiri kurang lebih 250 orang peserta dan itupun sebelumnya telah saya hentikan karena bisa mencapai 700 orang, guna disesuaikan dengan kebutuhan yang sekarang ini diawasi oleh BKK SMK Brantas dan SMK Brantas tidak ikut campur dalam hal rekrutmen yang mana diikuti oleh kurang lebih delapan perusahaan. 

SMK Brantas dalam hal ini telah mempersiapkan mulai dari masuk sekolah sampai keluar (lulus). Dengan dibentuknya karakter sopan santun tanggung jawab saling senyum saling menghargai orang. 

dan untuk rekrutmen kemarin banyak alumni baik SMK maupun SMA dari beberapa daerah termasuk SMK Brantas. "Maka dari itu pembentukan SDM yang bagus sangat dicari oleh perusahaan," pungkasnya. (Full)

DPKPCK Cek Hidran Pada Gedung Pemda Malang

Cek hidran di gedung Pemeritah Kabupaten Malang.

Malang, Suara LSM Online - Pada bulan September 2019 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang telah melakukan pengontrolan air pada saluran pipa hidran yang ada di gedung Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang.

Keberadaan Hidran tersebut sangat penting untuk mengantisipasi apabila terjadi kebakaran pada gedung tersebut. 

Kepada Dinas DPKPCK, Figur mengatakan, tujuan pengecekan memastikan hidran tersebut dapat difungsikan dengan baik. 

Pada gedung tersebut terdapat kurang lebih ada 19 hidran yang tersebar di seluruh lantai. 

"Maka kami bersama tim mengecek atau mengontrol keadaan hidran, setelah kami cek ternyata air yang ada di saluran hidran sangat kotor dan ada endapan sejenis lumpur dan itu sangat banyak sekali," terangnya.

Untuk itu, Kepada Dinas DPKPCK menyebutkan, dengan pengecekan maka dapat mengetahui kondisi air pada saluran hidran, jika ada yang rusak segera kita perbaiki. Karena gedung Pemda ini perawatannya sebagian ditangani oleh DPKPCK Kabupaten Malang,” pugkasnya. (Full)

Tingkatkan Ekonomi Disperindagpas Malang Kembangkan Kain Batik Lokal


Malang, Suara LSM Online - Melalui kegiatan pameran batik di Kanjuruhan Kabupaten Malang yang digelar belum lama ini menjadi perhatian publik khususnya para pecinta batik.

Pada kesempatan itu dihelat perlombaan kain batik lokal yang bermotif cukup bagus, masyarakat pun antusias dalam mengikuti lomba tersebut yang datang dari sejumlah daerah di lingkungan Kabupaten Malang.

Kegiatan yang dilaksanakan Disperindagpas Kabupaten Malang menghadirkan berbagai jenis kain batik lokal Malang yang tak kalah dengan kain batik dari daerah lain. 

Pada kegiatan lomba ekspo kain batik di area Kanjuruhan yang diikuti para pelaku usaha kain batik kurang lebih 30 orang pelaku usaha kain batik. 


Kepala Disperindagpas Kabupaten Malang Dr. Agung saat ditemui mengatakan, dalam perkembangan jaman diharapkan para pelaku usaha kain batik mengikuti dengan baik karena dengan mengikuti perkembangan jaman maka bisa berkembang dengan pesat. 

"Nantinya dinas akan memberikan tempat sekretariat agar bisa koordinasi dan berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang, dengan kain batik yang menggambarkan nuansa alam daerah masing-masing guna memajukan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut," ucap Kadisperindagpas.


Pada kegiatan fashion lomba kain batik Kepala Dinas memberikan penghargaan berupa sertifikat dari sepuluh besar yang terbaik. 

Selain itu Kepala Disperindag diberi kesempatan untuk memilih salah satu kain batik yang dikenakan oleh masing-masing peserta yang dipandu oleh Kepala Bidang (Catur).

Kegiatan tersebut dihadiri para undangan dan para pelaku usaha kain batik Kabupaten Malang. (Full)

Program Pembangunan Pemanfaatan Aset Pusda

Pemanfaatan Aset Pusda Kabupaten Malang.
Malang, Suara LSM Online - Tahun 2019 Pusda Kabupaten Malang telah mempercepat Program Pembangunan Pemanfaatan Aset yang telah dilaksanakan pengecekan ke sejumlah lokasi.

Sejumlah lokasi itu antara lain, wilayah tingkat Kecamatan, baik itu lokasi di sekitar dam maupun di tengah kota. Namun dalam pembangunannya disesuaikan dengan lingkungan peruntukannya. 

Salah satu aset PUSDA yang ada di tengah kota ibu kota Kepanjen yang sebelumnya aset tersebut telah dipakai atau disewa masyarakat guna untuk usaha, yang kini telah berbentuk bangunan ruko. Karena sudah selesai masa kontrak dan sesuai aturan guna untuk tata kota dan disesuaikan dengan tata ruang Kota kepanjen. 

Kepala Bidang Bina Manfaat PUSDA Kabupaten Malang, Ir. Boedi Tjahjono.

Sementara lokasi aset tersebut sekarang telah dibangun karena sudah ada awal pembangunan. 

Kepala Bidang Bina Manfaat PUSDA Kabupaten Malang, Ir. Boedi Tjahjono mengatakan, selain peningkatan PAD SDA juga pengamanan aset, tahun ini pemanfaatan aset wilayah Gondanglegi, Bululawang, Tumpang, Ngajum, Kepanjen. 

"Untuk Kepanjen selain dibangun taman juga tidak menutupi pandangan lalulintas karena Kepanjen jadi ibu kota maka kita ciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan tata kota yang baik. Untuk yang lain pembangunan disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya," pungkasnya. (Full)

Jumat, 06 September 2019

Agus Rahardjo: KPK Sedang di Ujung Tanduk!

Ketua KPK Agus Rahardjo.

Jakarta, Suara LSM Online - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan lembaga yang ia pimpin sedang berada di ujung tanduk. Terancam dari sejumlah pihak untuk melemahkan KPK.

"Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk, sedang di ujung tanduk," ujar Agus dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/9).

Agus mengatakan, mulai dari adanya calon pimpinan (capim) KPK yang diduga bermasalah hingga usulan DPR untuk merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Bukan tanpa sebab. Semua kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini membuat kami harus menyatakan kondisi yang sesungguhnya saat ini," kata Agus.

Agus menegaskan, capim KPK bermasalah yang diloloskan panitia seleksi (pansel) bakal mengganggu agenda pemberantasan korupsi. Selain itu, menurut Agus, setidaknya terdapat sembilan poin dalam draf RUU KPK usulan DPR yang berisiko melumpuhkan kerja KPK.

Sembilan poin itu, yakni terancamnya independensi KPK, dibatasinya penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, dibatasinya sumber Penyelidik dan Penyidik, penuntutan perkara korupsi yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Poin lainnya yang dinilai akan melumpuhkan kerja KPK adalah tidak adanya kriteria perhatian publik sebagai perkara yang dapat ditangani KPK. Dipangkasnya kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan serta dihilangkannya kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan.

"Kemudian, kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas," kata Agus.

Tak hanya lewat capim bermasalah dan revisi UU KPK, upaya pelumpuhan Lembaga Antikorupsi juga dilancarkan melalui RUU KUHP. Agus mengatakan, saat ini, DPR tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari Tindak Pidana Korupsi.

"Sehingga keberadaan KPK terancam," ungkap Agus.

Agus mengatakan, pihaknya menyadari DPR memiliki wewenang untuk menyusun RUU inisiatif dari DPR. Namun, KPK meminta DPR tidak menggunakan wewenang tersebut untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK.

Selain itu, KPK juga berharap Presiden dapat membahas terlebih dulu bersama akademisi, masyarakat dan lembaga terkait untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi UU KPK dan KUHP tersebut. Hal ini lantaran RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan mungkin dapat menjadi UU jika Presiden menolak dan tidak menyetujui RUU tersebut.

"Karena Undang-undang dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden. KPK percaya, Presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan bahwa Presiden tidak akan melemahkan KPK. Dan KPK juga mendukung program kerja Presiden melalui tugas pencegahan dan penindakan korupsi," pungkasnya.(Fery. R)

Sabtu, 31 Agustus 2019

Panen Raya Tembakau dan Jagung di Kalipakem Kabupaten Malang

DIRAJANG: Plt. Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi, MM ketika turut merajang 
hasil panen tembakaubersama para petani 
di Kalipakem, Donomulyo, Rabu (28/8).
Malang, Suara LSM Online - Plt. Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi, MM melakukan Panen Raya Tanaman Tembakau dan Jagung di lahan pertanian Desa Donomulyo, Kecamatan Donomulyo, Malang, Rabu (28/8/19). 

Plt. Bupati yang hadir didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Budiar Anwar mengajak seluruh petani dari berbagai Kelompok Tani (KT) untuk terus berinovasi dan ikhtiar agar hasil panen tanaman berlimpah dan membawa kesejahteraan. Kehadiran beliau disambut hangat para petani dan masyarakat setempat. 

Plt. Bupati mengawali kegiatan dengan melakukan panen tembakau bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, sejumlah perwakilan OPD, Muspika Donomulyo dan sejumlah Kelompok Tani. Juga berkesempatan merajang hasil panen tembakau menggunakan mesin bersama para petani. 

Selanjutnya Plt. Bupati didampingi KT bergeser ke kebun sebelah untuk memanen tanaman jagung jenis bizi yang tumbuh lebat. Di Dusun Kalipakem ini tercatat punya lahan pertanian jagung seluas 517 hektar dengan hasil kotor panen jagung Bizi sebanyak 18,8 ton, dan hasil bersih 7,5 - 8 ton per hektar. Untuk tembakau, hasilnya 1,6 ton per hektar dengan lahan seluas 353 hektar.

Para petani harus berinovasi dan ikhtiar dalam mengembangkan pertanian tembakau dan jagung. Pemkab Malang akan selalu mendampingi dan mendukung para petani. "Jika disini tidak ada air, maka kita berikhtiar nyari air. Hasil tanam tembakau, jika tidak dirajang ya seperti itu, tentu masih bentuk besar dan tidak laku dijual. Jagung juga demikian. Pemkab melalii kepala dinas melayani petani, Bupati tidak perlu dilayani. Harapannya, agar para petani ini hidup semakin sejahtera," ucap Plt. Bupati dalam arahannya.


Pria yang dikenal ramah ini lantas menyebut, lahan pertanian yang terletak di Dusun Kalipakem kelak tidak hanya ditanam jagung dan tembakau, tetapi juga padi seperti jenis hibrida yang ditanam di Kota Kepanjen, yang menghasilkan beras kelas premium. 

Tentu, Plt.  Bupati, hasil panennya tidak sama dengan berasnya hasil di Donomulyo lantaran diolah dryer dan rice milling. Petani tidak perlu menjemur gabah, kondisi biji beras utuh tidak pecah-pecah dan mengkilap. 

Bupati juga menyampaikan sejumlah program Pemkab Malang untuk mengembangkan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu melalui public service center dengan hanya memencet nomor call untuk memberikan pelayanan langsung ke masyarakat. Harapannya masyarakat semuanya pintar dan hidup sehat.

Untuk sektor pendidikan, bagaimana caranya agar menghasilkan SDM yang tangguh. Donomulyo diketahui ada satu anak yang lulus dengan rata-rata sembilan. Prestasi ini harus terus ditingkatkan. Untuk biaya sekolahnya telah digratiskan anak didik tinggal datang. Gurunya juga tidak bingung biaya sekolah muridnya, juga akan dapat gaji sesuai UMR. "Sektor kesehatan, warga tidak mampu akan dapat pelayanan kesehatan gratis. Sedangkan, untuk petani lewat kelompok tani akan disekolahkan ke China, belajar menanam padi, jagung, tembakau dan peternakan sapi," tambah Sanusi.

Pada kunjungan kali ini, Plt. Bupati didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Budiar Anwar menyerahkan sejumlah bantuan kepada KT Kecamatan Donomulyo. 

Bantuan itu antara lain, Jalan Produksi kepada KT Sidodadi II Desa Tempursari, pengembangan Kawasan Pisang Mas Kirana 2500 batang dan Barangan Metah 2500 batang kepada Gapoktan Sumber Urip Desa Sumberoto, Handtraktor kepada Kelompok Tani Rukun Tani Desa Purwodadi.

Juga bantuan Capung Metal diberikan kepada KT Ngudi Makmur I Desa Tulungrejo, bantuan Prower Threser kepada KT Subur Makmur Abadi Desa Donomulyo, bantuan Sumur Bor kepada KT Sumber Arip Desa Sumberoto, dan bantuan Cultifator kepada KT Sumber Rejeki kepada Desa Sumberoto. (full/py)

Minggu, 07 Juli 2019

Pilkades Jadi Ajang Perjudian, Tim Saber Polres Malang Bekuk 11 Pelaku


Malang, (SuaraLSMOnline) - Tim Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Judi Pilkades yang dibentuk Polres Malang meringkus 11 orang yang diduga terlibat judi botoh dalam Pilkades serentak di Kabupaten Malang, Selasa (2/7/19).

Sebelas yang diduga pelaku judi dalam pilihan Kades ini, dibekuk Tim Saber Judi Pilkades di sejumlah desa di Kabupaten Malang.

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung mengatakan, Satgas Tim Saber Judi Pilkades (Botoh) ini berhasi mengamankan pelaku judi botoh di tiga Kecamatan.

“Kami berhasil ungkap judi Pilkades (Botoh) Pilkades. Ada 11 orang dari tiga Kecamatan yaitu Sumberpucung, Wagir, dan Tumpang, mereka saat ini kami amankan,” terang AKBP Ujung, Selasa (2/7/19) dalam konfrensi pers pada awak media.

Dari tangan pelaku, beber Ujung, pihakanya berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 91.800.000. “Mereka merupakan pelaku baru. Tapi, kami masih akan terus mendalami kasusnya,” tegasnya.

Para pelaku Judi Botoh ini, kata Ujung, pihakanya mengenakan pasal 303, ayat 1, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Semuanya akan kami kenakan pasal 303 ayat 1 KUHP tentang perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara,” tandasnya.

Pelaksanaan Pilkades Serentak Gelombang III yang digelar pada Minggu (30/6/2019) kemarin, di Kecamatan Wagir tiga orang pelaku judi botoh berhasil diamankan. Sementara enam orang lainnya ditangkap di wilayah Kecamatan Sumberpucung. Sedangkan di Kecamatan Tumpang satgas tim Saber Judi Pilkades berhasil mengamankan dua orang pelaku.

Berikut Nama Para Pelaku Usai Diamankan Satgas Tim Saber Judi Pilkades Polres Malang :

1. Jumadi Alias Bodrek, warga Desa Pandanrejo.
2. Sugianto, warga Desa Parangargo.
3. Bani Talip, warga Desa Sumbersuko.
4. Jaimin, warga Dusun Ngrancah, Rt.22/Rw.07, Desa Senggreng.
5. Sunardi, warga Jalan Stasiun Rt.19/Rw.03, Desa Ngebruk.
6. Ahmat Wiyono alias Bagong, warga Jalan Dr. Soetomo No.62, Rt.03/Rw.01, Desa Senggreng.
7. Arifin, warga Dusun Ngrancah, Rt.20/Rw.07, Desa Senggreng.
8. Wariman Boy, warga Dusun Ngrancah, Rt.14/Rw.05, Desa Senggreng.
9. Tiyono alias Glewo, warga Dusun Ngrancah, Rt.22/Rw.07, Desa Senggreng.
10. Sukari.
11. Kardi.

(Ferry. R)

Selasa, 30 April 2019

Waketum PAN: People Power Ala Amien Rais Layu Sebelum Berkembang

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan.
Jakarta, (Suara LSMOnline) - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menyebut, gagasan people power yang diserukan Dewan Kehormatan PAN Amien Rais tak akan diikuti oleh kader, simpatisan PAN hingga masyrakat.

Bara pun meyakini, seruan gerakan masyarakat untuk menolak hasil Pemilu 2019 tak akan terwujud.

Ia bahkan mengatakan, seruan Amien Rais itu sudah layu sebelum berkembang.

"Saya pikir itu (gagasan people power) sudah layu sebelum berkembang, menurut saya," kata Bara usai diskusi 'No People No Power: Silahturahmi Politik Paska Pemilu' di D'Hotel, Guntur, Jakarta Selatan, Senin (29/4).

Meski begitu, Bara mengakui peran pendiri sekaligus Dewan Kehormatan PAN itu masih memegang pengaruh yang strategis.

Namun, kata Bara, imbauan Amien agar pendukung Prabowo-Sandi bergerak jika terjadi kecurangan Pemilu 2019, tak akan terealisasi.

Sebab, ia melihat fakta bahwa memang tak ada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu kali ini.

"Sekarang proses konstitusionalnya terus berjalan di KPU. Hitung manual KPU juga konsisten dengan hasil quick count," jelas Bara.

Lebih jauh, ia juga tidak melihat pernyataan Amien soal people power diamini oleh para pendukung Prabowo-Sandi yang tergabung di Badan Pemenangan Nasional (BPN).

"Ketua Umum juga tidak pernah mengeluarkan statement yang mendukung hal tersebut. Sudah tidak ada lagi suara suara seperti itu," tandas Bara.(helmy)

Minggu, 17 Maret 2019

Romi Ditangkap, Mahfud MD: KPK Tak Bisa Dihalangi Siapapun untuk Tangkap Koruptor

Mahfud MD. 

Jakarta, Suara LSMOnline - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menanggapi mengenai penangkapan Ketua Umum PPP M Romahurmuziy.

Sebelumnya, KPK dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (15/3).

Dari informasi penegak hukum, salah satu pihak yang ditangkap adalah M Romahurmuziy alias Romi.

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan soal operasi senyap tersebut. Namun dia tak membeberkan identitas para pihak yang diamankan dalam OTT dimaksud.

Pihak KPK meminta semua pihak bersabar dan menunggu keterangan resmi.

Seiring kabar tersebut, Mahfud MD pun tampak menanggapinya.

Guru Besar UII Yogyakarta itu menuliskan tanggapannya mengenai KPK di laman Twitternya pada Jumat (15/3/2019).

Mahfud MD menegaskan pernyataannya mengenai lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan independen sehingga tidak bisa dihalangi atau disuruh oleh siapapun untuk menangkap koruptor.

Ia juga mengatakan, dari kubu mana pun terdapat perwakilan di tahanan KPK.
Sehingga menurutnya, tak ada partai yang dianakemaskan atau dianaktirikan dalam kasus ini.

Mahfud MD juga menyatakan, bagi publik yang mencintai kebaikan untuk masa depan negara maka layak untuk mendukung KPK.

Berikut cuitan Mahfud MD mengenai KPK :

"Sdh sy bilang, @KPK_RI itu independen, tak bisa dihalangi atau disuruh oleh siapa pun utk menangkap koruptor. Dari kubu mana pun ada wakilnya di tahanan KPK. Tak ada partai yg dianakemaskan atau dianaktirikan. Anda yg cinta kebaikan utk masa depan negara layak mendukung @KPK_RI," tulis @mohmahfudmd.

M Romahurmuziy Ditangkap, Mahfud MD: KPK Tak Bisa Dihalangi oleh Siapapun untuk Tangkap Koruptor (Twitter @mohmahfudmd).

Mahfud MD Singgung Hanya Soal Waktu

Sebelumnya, Mahfud MD membuat cuitan dengan menautkan berita penangkapan Romahurmuziy.

Mahfud MD menyinggung soal Hotel Darmawangsa dan soal waktu.

Tak ada penjelasan soal apa yang dimaksud Mahfud MD dan Hotel Darmawangsa.

Ia hanya menyebut segalanya hanya soal waktu. Apakaah yang dimaksud soal Romahurmuziy belum diketahui.

Ketum PPP Romahurmuziy Ditangkap KPK dan Langsung Menuju Jakarta - ASUMSI -->

As I told you at that night, in Darmawangsa Hotel: everything is matter of time!" cuit Mahfud MD.
Akun ini menautkan video ketika Mahfud MD berbicara di ILC TV One pada Selasa (14/8/2018) malam, tak lama dirinya tak terpilih sebagai cawapres pendamping Jokowi di Pilpres 2019.
Video tersebut hanya potongan tapi ada konteks utuh yang diceritakan Mahfud MD di forum tersebut.

Mahfud MD pernah mengingatkan Romahurmuziy soal pernyataannya yang berbeda saat menemui dirinya dan saat di hadapan wartawan.

Romahurmuzy ini mengatakan di hadapan media bahwa Mahfud MD mengusulkan sendiri agar dipilih jadi cawapres Jokowi.

"Begitu keluar dari ruangan itu, dia bilang lho Pak Mahfud itu kan maunya sendiri, katanya, bikin baju sendiri, siapa yang nyuruh? gitu," kata Mahfud MD mencontohkan perkataan Romy.

Baju yang dimaksud Romy, panggilan akrab Romahurmuzy, adalah kemeja putih yang dikenakan Mahfud MD jelang Jokowi mendeklarasikan cawapres.

Padahal, Mahfud MD menyebutkan baju tersebut diinstruksikan oleh pihak Istana.

Selain disuruh untuk menyiapkan CV, Mahfud MD cerita bahwa ia ditelepon asisten ajudan presiden diminta untuk mengukur baju yang modelnya sama seperti baju Jokowi.

Namun Mahfud MD sempat menolak karena menurutnya waktunya sudah mepet.

Lalu si ajudan tersebut memberikan opsi untuk membawa baju yang disenangi dan nanti mereka akan membuatkan baju sesuai ukuran baju tersebut.
Mahfud MD pun mengiyakan dan membawa baju tersebut ke istana.

Saat namanya tak terpilih menjadi cawapres Jokowi, baju yang sempat dibawa Mahfud MD ini masih tertinggal di Istana Presiden.

"Baju saya masih ada di Istana loh sampe sekarang, belum dikembalikan," ujar Mahfud MD sambil tertawa.

Selain itu, menurut Romy sendiri yang menyampaikan kepadanya sehari sebelum deklarasi bahwa nama Mahfud MD sudah final.

"Saya agak tersinggung itu, padahal Romy justru sehari sebelumnya yang memberi tahu saya bahwa saya sudah final," tandasnya lagi.

Hal tersebut dikatakan Romi saat bertemu di kediaman Mahfud MD.

Pertemuan itu dirancang sendiri Romy dan memberitahukan kepada Mahfud MD lewat Sekjen PPP Arsul Sani.

"Dia (Romi) ke rumah saya hari Jumat dua minggu lalu. Dia memberi tahu menyebut penyebutan nama 10 itu memang betul Romi dapat dari Pak Jokowi dan itu betul dari Pak Jokowi. Kenapa dia sebut di situ, disebut ada Ma'ruf Amin, ada Din Syamsyudin, kenapa ada nama Din Syamsudin karena titipan dari halal bihalal di Muhammadiyah kata Romi agar disebut satu nama. Masa NU semua, lalu ada Pak Mahfud ini gitu," ungkap Mahfud MD.

Bahkan Romy juga yang ngotot menyebut nama Mahfud MD agar menjadi cawapres di hadapan Jokowi, sehari sebelum deklarasi.

"Nah jadi Romi sejak awal sudah ke saya, bahkan sehari sebelumnya itu saya sudah komunikasi dengan (Suharso) Monoarfa, Pak Mahfud saya bersama Romi sudah menghadap Presiden dan Romi mengatakan kalau lawan pasangannya Prabowo itu Salim Segaf nanti lawannya Pak Mahfud. Kalo pasangannya Prabowo itu AHY sama-sama millenial cawapresnya Romi, gitu. Tapi sudah tahu dia kalau Pak Jokowi memilih saya," kata Mahfud.

Rupanya kini, semua pernyatan Romy kepada media berkebalikan dengan hari-hari sebelum deklarasi di hadapan Mahfud MD.

“Saya ingatkan saja, Mas Anda ini kok ngomongnya beda dengan yang waktu ketemu saya. Jangan main-mainlah saya bilang,” kata Mahfud MD geram.

Mahfud MD pun menyebutkan soal Setya Novanto, yang tetap tenang bahkan senyam-senyum saat terjerat kasus korupsi.

Saat itu, Setya Novanto dengan percaya diri menyebut bahwa dirinya dilindungi oleh presiden Jokowi kepada Mahfud MD.

"Dulu saya, Setya Novanto itu punya kasus korupsi, dia senyum-senyum aman bilang dilindungi oleh presiden," tutur Mahfud MD.

Setelah mendapat jawaban Setya Novanto, Mahfud MD lantas menanyakannya ke Sekretaris Negara Pratikno, apakah presiden melindungi Setya Novanto.


“Apa betul Pak Presiden melindungi Setya Novanto? Pak Pratik jawab enggak, tolong nyatakan pak Presiden itu netral dalam urusan hukum, lalu saya buru dia (Setya Novanto) masuk bui dia,” tandas Mahfud MD seraya mengulang kata-kata 'jangan main-mainlah' kepada Romahurmuzy. (Helmy)

Senin, 25 Februari 2019

Kejati DKI Tetapkan Zona Integritas Antikorupsi


Jakarta, (Suara LSM Online) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan wilayah zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Zona integritas bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

"Melalui Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, menjadikan kejaksaan menjadi lembaga yang mumpuni, tegas, santun, dan dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat," ujar Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Warih Sadono dalam sambutan apel Zona Integritas WBK dan WBBM di Monas, Jakarta, Senin (25/2/2019). 

Apel diikuti oleh jajaran kejaksaan di wilayah Jakarta dari Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Mereka bersama-sama membacakan ikrar untuk membangun WBK dan WBBM.

"Kami seluruh insan Adhyaksa berikrar akan membangun dan jaga zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, dan akan selalu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, demi tegaknya hukum demi keadilan dan masyarakat," kata Warih diikuti peserta apel. 

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga, dan pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Karena itu, Kejaksaan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menandatangani komitmen bersama membangun Zona Integritas.

"Kejaksaan didukung pak gubernur dan jajaran, dan stakeholder, untuk membangun menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani," imbuh Warih.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap Zona Integritas WBK dan WBBM bisa terwujud. Pemprov DKI sudah berupaya mewujudkan wilayah bebas korupsi, tapi harus didukung lembaga lain. 

"Khusus di bawah Pemprov DKI, sudah mencanangkan program ini, kami sudah mencanangkan, tapi belum tuntas sampai sekarang. Kita harap, dengan Kejati lakukan apel hari ini akan memotivasi seluruh institusi yang ada di Ibu Kota agar yang ada di Ibu Kota ini bebas dari korupsi," kata Anies. (Fery/Helmi)

Kamis, 20 Desember 2018

Keseleo Ucap Gelar Nabi, Jari 98: Prabowo Harus Minta Maaf


Jakarta, (Suara LSM Online) - Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98) Willy Prakarsa menilai pihak dibelakang layar Prabowo yang menggunakan strategi memaksakan diri tampil Islamis justru membuat blunder. Karena ada pihak yang ingin melabeli Capres No Urut 02 Prabowo sebagai tokoh dan sekaligus Capres yang Islamis. Namun akhirnya berujung keseleo lidahnya salah mengucapkan gelar Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam.

"Allah telah membuka kedok Prabowo didepan jutaan umat Islam dalam reuni 212. Prabowo harus minta maaf ke seluruh umat Islam didunia. Lebih baik diam dan tampil apa adanya, jangan memaksakan diri untuk tampil Islami," tegas Willy Prakarsa saat diskusi publik bertema "Usai Keseleo Lidah 'Hulaihi', Prabowo Cari Penyakit... Mencak-Mencak ke Wartawan" di Omah Kopi 45 Menteng Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2018).

Willy juga menyayangkan Prabowo yang akhir-akhir ini makin emosional dan meledak-ledak, terakhir mencak-mencak ke wartawan. Bahkan menyebut wartawan antek penghancur NKRI. Pasalnya, Ketum Gerindra ini kesal lantaran semua media tidak meliput dan menulis reuni 212 yang menurutnya dihadiri 11 juta orang lebih. 
"Prabowo mengulangi kembali kesalahannya dengan memusuhi wartawan. Jangan bungkam media, ini baru Capres sudah musuhi wartawan gimana jadi Presiden," tambahnya.

Presiden Majelis Dzikir RI 1 Habib Salim Jindan Baharun juga sependapat yang menyarankan Prabowo meminta maaf karena keseleo menyampaikan gelar Nabi Muhammad. 

"Tapi yang disayangkan dan sedih melihat kami mendengar cerita pada saat ini ternyata beliau keseleo dalam menyampaikan SAW. Wajar karena beliau bukan ahli ibadah tapi alangkah wajib nya melakukan minta maaf," kata Habib Salim.

"Kemarin sudah keseleo karena kasus Ratna. Ini sama kasus nya belum tabayyun tiba-tiba sudah marah-marah. Allah telah memperlihatkan kembali," tambah Habib Salim lagi.

Habib Salim juga merasa sedih dengan sikap Prabowo yang kesal ke wartawan. Katanya, sikap Prabowo tidak mencerminkan calon pemimpin besar. 

"Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat apa lagi calon pemimpin. Agama bisa menghiasi jika kita bisa memberikan contoh yang benar," ujar Habib Salim.

Hal senada juga dilontarkan Pengamat Politik IPI Karyono Wibowo yang mempersoalkan adanya upaya sistematis menggunakan agama sebagai komoditas politik seperti yang terjadi Pilpres 2019.

"Yang patut di persoalkan adalah adanya upaya yang terstruktur ada pihak yang mengunakan SARA sebagai komoditas politik. Sekali lagi saya juga ingatkan agar Prabowo untuk tidak memaksakan diri tampil Islami, jadinya keseleo lidah," kata Karyono.

Karyono juga mengecam pernyataan Prabowo yang mendeskriditkan wartawan. Menurutnya, ocehan Prabowo bisa dipahami sebagai ancaman kebebasan pers. Pernyataan Prabowo sangat tendensius dan penghinaan bagi wartawan.

"Jika mengingat Pernyataan Prabowo yang sering menyerang pers maka saya khawatir jika Indonesia dipimpin orang seperti Prabowo bisa melahirkan kebijakan pembredelan pers seperti di zaman orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto yang notabene adalah mantan mertua Prabowo," cetusnya.

Dalam kesempatan yang sama, timses Jokowi KH Maruf Amin Razman Nasution berharap kondisi demokrasi yang sudah diraih dengan susah payah akan dikembalikan ke zaman orde baru. Katanya, dampaknya bisa signifikan terhadap wartawan.

"Tanpa Orba tumbang kita tidak mendapat kebebasan seperti sekarang ini. Jika ada upaya untuk membawa era ini kembali ke era orba maka ini adalah kekeliruan. Jangan bangkitkan lagi orba," sambung Razman.

"Kita tidak bisa hidup ke zaman orba dan harus kita tentang. Jangan ada lagi orba jilid II dinegeri ini," pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir juga narasumber lainnya diantaranya adalah mantan Ketua AJI Dhea Prakasa Yudha, dan Dai kondang KH. Abu Hanifah.(helmy)

Sabtu, 15 Desember 2018

Presiden RI Jokowi, Minta Komponen Bangsa Maksimalkan Pencegahan dan Penindakan Korupsi

Presiden Jokowi.
Jakarta, Suara LSM Online - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama memaksimalkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi di Tanah Air. Dari sisi pemerintah, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi memungkinkan terbangunnya sistem pencegahan yang lebih komprehensif dan sistematis.

"Perpres ini menempatkan KPK sebagai koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi," kata Presiden dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12). 

Selain itu, pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas untuk melaporkan setiap tindak pidana korupsi. Sebelumnya, juga ada sistem pengaduan Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) yang hingga kini sudah ada puluhan ribu aduan yang masuk.


Presiden Joko Widodo ketika menghadiri acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
"Telah pula terbit Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini adalah bagian dari partisipasi masyarakat," ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga mempersempit ruang untuk para koruptor yang ingin melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri. Pemerintah Indonesia dan Swiss saat ini sedang berada pada tahap akhir penyelesaian _mutual legal assistance_ yang menjadi dasar untuk menyita, membekukan, dan mengembalikan aset para pelaku kriminal yang disembunyikan di luar negeri.

"Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain. Sekali lagi, korupsi adalah korupsi," kata Presiden Jokowi, menegaskan.

Lebih jauh, Presiden juga memberikan apresiasi bagi pemerintahan daerah yang telah berupaya membangun cara kerja yang cepat dan efisien dalam rangka menerapkan pengawasan pencegahan terhadap tindakan korupsi.

"Tadi di depan telah ditunjukkan oleh Pak Ketua KPK mengenai beberapa provinsi yang baik dalam menerapkan _monitoring_ pencegahan dan pelaksanaan sistem-sistem pelayanan birokrasi yang baik. Rangkingnya tadi saya lihat. Kalau provinsi ada DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Kalau Kabupaten saya lihat tadi ada Kabupaten Boyolali. Nomor satunya Kabupaten Boyolali," ucap Presiden Jokowi, lagi menambahkan.

Kepala Negara berharap agar daerah-daerah lain dapat mencontoh sistem pengawasan yang telah dibangun sejumlah daerah untuk menekan angka korupsi. (Helmy)