Demo dibatam Seorang PNS Dilaporkan Punya dana Rp 1,3 Triliun

Ilustrasi

BATAM, Suara LSM Online - Belasan mahasiswa dipukuli dan ditangkap polisi, Selasa (6/5/2014), di Batam, Kepulauan Riau.Insiden itu terjadi saat mahasiswa berunjuk rasa menuntut penyidikan tuntas terhadap seorang pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Batam yang diduga memiliki rekening bernilai sekitar Rp 1,3 triliun.

Unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Batam, tempat PNS itu bekerja, semula berjalan tertib. Namun, aksi itu mendadak ricuh karena dari arah pengunjuk rasa ada yang berteriak menghina polisi.

Menjawab teriakan itu, seorang polisi tiba-tiba memukul mahasiswa yang belum diketahui identitasnya itu.

Polisi lain ikut memukul demonstran itu dan beberapa polisi mencoba melerai. Akhirnya, sekitar 16 mahasiswa, yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Lira Indonesia (Jaring Mahali), terkena pukulan dan tendangan dari puluhan polisi.

Dua mahasiswa melarikan diri dari lokasi unjuk rasa. Sementara 14 orang lainnya ditangkap satu per satu. Awalnya, mereka dibawa ke kantor Wali Kota Batam. Setelah itu, mereka diangkut dengan truk polisi dan dilepaskan.

Dalam aksinya, mahasiswa prihatin dengan kelambanan penanganan kasus rekening gendut yang melibatkan seorang PNS di Batam.

Seperti dilansir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), seorang perempuan PNS di Batam diduga memiliki transaksi hingga Rp 1,3 triliun. Transaksi itu merupakan akumulasi selama lima tahun.

Uang yang nyaris sama dengan APBD Kota Batam, senilai Rp 1,5 triliun, itu diduga terkait bisnis minyak ilegal di perbatasan Indonesia-Singapura.

PNS itu tercatat mengirimkan uang ke berbagai pihak, termasuk ke rekening yang diduga milik aparat. Mahasiswa meminta Polri tuntas menyelidiki kasus itu.

PNS itu diduga berinisial NK dan menjabat kepala subseksi pada sebuah badan di pemerintahan Kota Batam. Namun, kini NK tidak terlihat lagi di kantor.

Menurut Sekretaris Kota Batam Agussahiman, belum ada pemberitahuan dari PPATK, polisi, atau jaksa mengenai rekening milik NK itu.

Namun, ia mengakui, tidak wajar jika ada PNS memiliki transaksi dalam rekening hingga Rp 1,3 triliun. (Kmps/TIM)