JAKARTA, (SUARA LSM) - Komisi VII DPR RI meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan lebih peka menghadapi persoalan dengan turut mendalami hasil audit khusus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait inefisiensi di PT PLN sekitar Rp37,5 triliun.
"Biaya audit BPK tersebut mencapai Rp2 miliar, pakai uang rakyat. Jadi tolong Dahlan menghargai itu, jangan menyepelakan," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon, di sela Rapat Kerja dengan Menteri BUMN dan Menteri ESDM di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Selasa (13/11).
Dahlan, menurut Effendi tidak menghargai sama sekali hasil kerja BPK dengan tidak mendalami hasil audit tersebut.
Effendi menjelaskan, dalam audit BPK tersebut jelas-jelas mengindikasikan terjadinya kerugian negara.
"Tidak mungkin ada kerugian negara tanpa penyebab. Karena. Jadi, siapapun yang menyebabkan kerugian negara kita dorong ke KPK untuk masuk ke penjara," tegas Effendi.
Sementara itu, anggota Komisi VII Dewi Ariyani yang juga dari PDIP mencecar Dahlan untuk meminta membaca kembali hasil pemeriksaan BPK.
"Saya menyayangkan Pak Dahlan hanya membaca resumenya saja, bukan seluruh laporan BPK yang sangat tebal ini. Ada 52 rekomendasi, bukan 1 seperti yang pak Dahlan sebutkan," kata Dewi.
Rapat Kerja yang dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 15.30 WIB itu, dijejali sekitar 50 pertanyaan kepada Dahlan.
Karena keterbatasan waktu, Dahlan hanya menjawab sejumlah pertanyaaan, dan rapat akan dilanjutkan kembali pekan depan setelah reses usai.
Selain Menteri BUMN, ditambahkan Effendi, juga akan diundang mantan menteri ESDM, mantan Dirut PLN Fahmi Moechtar, termasuk para pemasok, dan pemenang tender pembangkit.
"Kami akan meminta seluruh pihak yang terkait dengan PLN untuk memenuhi undangan kami. Ini sebagai fungsi Komisi VII mengawasi sektor energi," ucap Effendi. [Ant]
Jakarta Time
0 $type={blogger}:
Posting Komentar