ICI Nilai Pemerintahan SBY Memprihatinkan

JAKARTA, (SUARA LSM)  - BPN (Badan Pekrja Nasional) ICI (Indonesian Corruption Watch) menilai pemerintahan di bawah kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono berlangsung memprihatinkan sepanjang tahun 2012. Di tahun 2013 ini Pemerintah didesak untuk lebih berpihak kepada rakyat.

Ini disampaikan Koordinator BPN ICI Helmi Thaher baru-baru ini di ruang kerjanya. Sejumlah indikator dari bidang politik dan pemerintahan, hukum, ekonomi, keamanan, serta sosial budaya menjadi dasar penyampaian kritik.

"Di bidang sosial budaya misalnya, praktek-praktek intoleransi masih sangat banyak ditemukan sepanjang tahun 2012 kemarin. Padahal kita sudah sepakat negara ini bukan negara agama, tapi nyatanya kita masih dengan gampang termakan propaganda memecah belah berdasarkan sentimen keagamaan," tegas Helmy.

Di bidang hukum, Helmy menyoroti penegakan yang masih tebang pilih dan jauh dari rasa keadilan. Contoh yang diungkap adalah pemberian grasi kepada terpidana produsen dan pengedar narkoba kelas kakap.

Sementara di bidang ekonomi sorotan ditekankan pada klaim angka pertumbuhan ekonomi yang dinilai hanya bersifat makro, sedangkan secara mikro jutaan rakyat masih tetap hidup di bawah garis kemiskinan. Kebijakan impor yang tidak tepat dan cenderung merugikan pelaku usaha dalam negeri juga tak luput dari kritikan.

"Fasilitas KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang selalu digembar-gemborkan Pemerintah, fakta di lapangan penerimanya justru mereka yang perekonomiannya sudah mapan. Masyarakat miskin yang seharusnya menjadi penerima, prakteknya selalu kesulitan karena adanya aturan yang sebaliknya sangat mengekang," lanjutnya.

Mengadopsi istilah kematian khusnul khotimah, Helmy Thaher meminta Pemerintah di bawah kepemimpinan SBY yang hanya tinggal setahun untuk lebih pro rakyat. "Istilahnya jika ingin khusnul khotimah, ingin dikenang baik, mari tunjukkan, tambahkan kepedulian kepada rakyat kecil," tandasnya.

Penilaian pemerintahan sepanjang tahun 2012 berlangsung memprihatinkan. Faktor penerapan demokrasi yang tidak tepat dinilai sebagai salah satu penyebabnya.

"Negara kita yang seharusnya menerapkan demokrasi konstitusional, sekarang ini justru menerapkan demokrasi liberal yang diadopsi dari luar," ungkapnya.

Kondisi tersebut mengakibatkan banyak aturan perundang-undangan yang dihasilkan sejak era reformasi tidak berpihak kepada rakyat. Haal ini ditengarai sebagai penyebab kedua buruknya perjalanan pemerintahan sepanjang tahun kemarin.

"Untuk memperbaikinya, aturan yang sudah ada harus dirombak sesuai dengan demokrasi konstitusional yang seharusnya kita terapkan," pungkasnya. (Tim)