Sekilas Info :

Jumat, 27 Juli 2012

Foke Diminta Tunda Pencairan Dana Hibah

Fauzi Bowo
JAKARTA, (SUARA LSM) - Koalisi LSM dan Elemen Masyarakat Jakarta yang terdiri dari Indonesian Coruption Investigasi (ICI), Jakarta Procurement Monitoring (JPM), Perkumpulan Jurnalis Jakarta untuk Kemanusiaan, dan Jakarta Parliament Watch (JPW) mendesak Gubernur DKI Fauzi Bowo untuk tidak menyalurkan dana hibah pada masa berlangsungnya Pemilukada Provinsi DKI Jakarta.
“Kami minta gubernur menunda penyaluran dana hibah senilai hampir Rp1,4 triliun karena kami khawatir penyaluran dana tersebut dapat merusak nama baik incumbent. Bisa saja timbul kecurigaan dana yang dibagi-bagikan digunakan untuk biaya politik pencitraan,” kata Ivan Parapat pada Harian Terbit, Senin (23/7).
Menurut Ivan, kecurigaan banyak pihak atas penyelewengan pengucuran dana hibah dapat dimengerti. “Kami tidak ingin incumbent mendapat serangan atas kebijakan yang dikeluarkannya sendiri,” katanya.
Sesuai Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12/2012 tentang Penetapan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang, sejumlah Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Ormas, dan lain-lain memperoleh bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI.
Untuk tahun anggaran 2012 dana sebesar Rp1.398.674.871.416 tersebut akan dibagi-bagikan kepada 1.767 lembaga seperti yayasan, majelis ta’lim, tempat-tempat peribadatan, kampus, guru, dosen, LSM dan lain sebgainya.
“Lembaga seperti KPUD, Panwaslu, BOS, PWI juga dapat bantuan yang besarnya beragam. Namun dari kajian yang dilkukan tim kami banyak juga lembaga yang lebih layak justru memperoleh bagian lebih kecil dibanding lembaga yang lebih membutuhkan untuk mendapatkan dana hibah,” jelas Ivan.
Ia menyebut misalnya PKK Provinsi DKI Jakarta yang diketuai Tatiek Fauzi Bowo, dan 6 PKK wilayah/Kabupten Administratif Kepulauan Seribu mendapakan sebesar Rp14 miliar lebih. Bandingkan dengan lembaga penting seperti Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) yang cuma dapat Rp500 juta.
Bandingkan juga dengan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta yang diketuai Wien Ritola. Lembaga penting dan strategis dalam membela kepentingan perempuan dan anak dalam menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hanya kebagian dana hibah Rp 2 milyar. Sementara Yayasan Putra Bahagia Jaya sejak 2011-2012 memperoleh Rp4 Milyar.
Koalisi LSM Jakarta Pengawas Dana Hibah APBD TA 2012 menilai Gubernur Fauzi Bowo kurang pro rakyat dalam mengalokasikan Dana Hibah bahkan cenderung melanggar Pergub yang dibuatnya sendiri.
Menanggapi adanya kekhawatiran pencairan dana hibah saat berlangsungnya pemilikada, Kepada Harian Terbit Seni (23/7), Jubir Pemprov DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia menegaskan tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena dana hibah itu tidak ada kaitannya dengan kegiatan politik.
“Semua tetap berjalan sesuai prosedur dan jadwal yang sudah direncanakan.”Tidak usah takut soal pencairan dana hibah diselwengkan,lagi pula tidak ada kaitan dengan soal politik,” tuturnya. (net)

0 komentar:

Posting Komentar