Sekilas Info :

Sabtu, 13 Oktober 2012

Fitra : DPR ‘Setengah Hati’ Berantas Korupsi



JAKARTA, (SUARA LSM) - Koordinator Investigasi dan Advokasi LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menilai lambannya DPR membuka blokir anggaran gedung baru KPK sebagai wujud dukungan setengah hati legislatif dalam upaya pemberantasan korupsi. "Kelihatannya DPR setengah hati, tidak serius mendukung pemberantasan korupsi, karena gedung KPK adalah satu fasilitas yang dapat meningkatkan kinerja lembaga antikorupsi itu," kata Uchok kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/10). Uchok menilai seharusnya Komisi III DPR sejak dulu menyetujui anggaran pembangunan gedung baru KPK, agar tidak ada anggapan miring terhadap DPR terkait pemberantasan korupsi. Di sisi lain menurut Uchok, apabila KPK telah mendapatkan gedung baru, maka lembaga antikorupsi tersebut juga harus bersungguh-sungguh memberantas korupsi, sebab sejauh ini kasus korupsi yang diusut KPK menurut Fitra terkesan pilih-pilih. "Kalau memang sudah dihapus tanda bintangnya, KPK harus serius memberantas korupsi, karena KPK terkesan pilih-pilih kasus sesuai pesanan, baik dari istana dan lain-lain," ujar dia. Dia menginginkan KPK mengungkap kasus korupsi dengan tantangan politis yang besar, yang ada di depan mata, seperti misalnya kasus Century. "Kita saat ini menunggu kasus Century diungkap ke publik. Kalau tidak bisa, sama saja KPK itu main-main," kata dia. Sebelumnya Komisi III DPR telah memutuskan untuk mencabut blokir anggaran pembangunan gedung baru KPK. "Komisi III membuka tanda bintang atau blokir anggaran gedung baru KPK, sesuai surat Komisi III DPR RI, dengan nilai anggaran Rp61,92 miliar," kata Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek Suardika. Menurut dia, salah satu alasan pihaknya mencabut tanda bintang atau membuka blokir anggaran gedung baru KPK karena tidak ada jalan lain bagi lembaga antikorupsi itu untuk mendapatkan kantor baru. I Gede Pasek menyatakan keputusan itu bukan lantaran DPR takut akan desakan masyarakat, namun murni sesuai proses yang berjalan selama ini. "Kalau dicela masyarakat DPR sudah sering, jadi memang bukan karena itu," ujar dia. (Ant)

0 komentar:

Posting Komentar