Harusnya Berantas Kemiskinan Bukan Bantu IMF

*Pemerintah Makin Tidak Memihak Rakyat
Jakarta, (MediaTOR)  - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali memberi kejutan. Menjelang akhir tahun, SBY menyatakan akan memberi pinjaman 1 milyar dollar kepada IMF. Sungguh luar biasa. Di saat TDL naik, gas naik, pencabutan subsidi BBM, melemahnya rupiah terhadap dollar, dan berbagai krisis multi dimensi yang menimpa rakyat kecil, pemerintah justru akan memberi pinjaman triliunan rupiah kepada organisasi keuangan dunia. Kebijakan pemerintah ini, dinilai makin tidak memihak rakyat. 
“Harusnya berantas kemiskinan, bukan membantu lembaga keuangan dunia seperti IMF. Apalagi tujuannya untuk menyelamatkan negara-negara Eropa yang katanya dilanda krisis. Ini kebijakan yang kebablasan,” ujar Marajo E. Hutagaol SH MH, Ketua Umum LSM Monitoring Penegakan Hukum Nasional,  kepada MediaTOR baru-baru ini, terkait rencana pemerintah memberi pinjaman kepada IMF. 
Tanggapan senada juga diungkapkan Firdaus SH, praktisi  hukum yang juga aktifis  PAN. “Harusnya bantu rakyat miskin, bukannya memberi utangan pada pihak yang kaya. Konsep manajemen yang sangat keliru. Mau dibawa kemana negeri ini,” tandas Firdaus.
Sementara itu, dalam pandangan Martinus SH, pengamat sospol yang juga advokat, kebijakan pemerintah tersebut melecehkan rakyat kecil.  “Seharusnya sejahterakan dulu rakyat dalam negeri ini dulu, baru bantu orang luar. Kebijakan ini sangat tidak pantas dan melecehkan rakyat kecil,”kilah Martinus.
Lain lagi penilaian Ir Sarwidja IAI, Ketua ormas Mutiara Prabowo. Menurut dia, rencana pemerintah akan memberi pinjaman kepada IMF, menandakan pemerintah tidak pro rakyat. “Ini jelas, merupakan bukti, pemerintah tidak pro rakyat,” kata Sarwidja, kepada MediaTOR, di ruang kerjanya belum lama ini.
“Apa tidak lebih baik dana tersebut digunakan untuk menutupi subsidi BBM, yang kini subsidinya meningkat. Kondisi perekonomian rakyat kini masih morat marit, jadi belum pantas, belum pantas membantu negeri orang lain,” ungkap DR Muhammad Herriyansyah Andrian ST MBA, pengamat politik dan pegiat pertambangan tersebut kepad MediaTOR.
“Sungguh luar biasa, pola pikir para pemimpin di negeri ini. Hutang Indonesia saja lebih dari 2000 triliun rupiah, ini kok malah mau memberi pinjaman kepada orang kaya. Rakyat benar-benar telah salah menjatuhkan pilihan,” tukas Helmy Thaher, Ketua Umum LSM ICI kepada MediaTOR.
   
IMF Masih Meninggalkan Luka
Menurut Achsanul Qosasih Waket Komisis XI DPR R, pihaknya mempertanyakan apa keuntungan yang diperoleh bagi Indonesia bila memberi pinjaman pada lembaga yang sedang mengalami krisis keuangan tersebut.
Perlakuan IMF di masa lalu, masih meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia. Saat krisis beberapa tahun silam, IMF mengajukan segudang syarat yang mencekik leher. Salah satu contohnya seperti penghapusan bulog.
Pemerintah seharusnya jangan terlalu naif menganggap tindakan memberi bantuan pinjaman tersebut dapat memperkuat kedudukan Indonesia di mata dunia. Sebab, tindakan tersebut tidak akan memberikan dampak yang signifikan dalam menyehatkan ekonomi negeri.
Sebaiknya Menkeu jangan mempolitisasi bantuan yang digunakan untuk menyokong ekonomi dunia, apalagi berharap negara maju dan negara berkembang akan menggunakan produk buatan anak bangsa di masa mendatang.
Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu per Mei 2012, total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 1.944,14 triliun, naik Rp 140,65 triliun dari posisi di akhir 2011 yang nilainya Rp 1.803,49 triliun

Harus Dihentikan
Pemerintah berencana memberi pinjaman kepada IMF sebesar 1 miliar dolar AS untuk membantu negara-negara Eropa dan berkembang keluar dari krisis. Layakkah, Indonesia memberi pinjaman ditengah menumpuknya utang negara. Berikut gambaran kondisi keuangan pemerintah
Menurut pengamat politik, Ray Rangkuti, rencana Pemerintah SBY yang akan memberikan pinjaman kepada IMF jelas terlihat bodoh.
“SBY sudah salahi konstitusi kita. IMF bantu negara pada zaman Soeharto sudah salahi konstitusi, karena tidak berdasarkan kepentingan rakyat, tapi semua paham suharto merasa konstitusi ya dirinya sendiri,” tegas Ray saat diskusi di Dapur Selera, Tebet, Jakarta, pekan lalu.
Menurut Ray, seharusnya Indonesia sudah putuskan hubungan dengan IMF. Jika tidak, SBY masih mewarisi praktek utang haram saat zaman suharto yang tanpa persetujuan rakyat.
“Kalau merasa hebat, harusnya SBY menurunkan angka pengangguran, turunkan angka kemiskinan, ini SBY malah membantu IMF, dimana hebatnya?,” terang Ray
Atas dasar tersebut, Ray mengharapkan rencana pemerintah membantu IMF harus dihentikan. Ray juga mengancam akan membawa kasus ini ke DPR, yakni Komisi X. (Kps/Rmol/EN/Tgynti/AW)